Mantan Menteri Perang Israel Serukan Pembangkangan Sipil Demi Gulingkan Rezim Netanyahu
POROS PERLAWANAN – Mantan Menteri Perang Rezim Zionis, Moshe Yaalon membahas situasi domestik Israel dalam sebuah konferensi bertajuk “Masa Depan Israel” di Universitas Tel Aviv, Rabu 7 Mei kemarin. Ia menyatakan,”Israel tengah berada dalam krisis paling berbahaya sejak didirikan (tahun 1948), bahkan mungkin semenjak dimulainya Zionisme.”
“Kita tengah berada di sebuah persimpangan: kembali ke negeri Yahudi, demokratis, dan liberal, ataukah melanjutkan jalur rasis, fasis, dan gagal kita,” ujar Yaalon, dikutip Fars dari al-Jazeera.
Menurutnya, Benyamin Netanyahu dan Kabinetnya siap melanjutkan perang hingga tanpa batas, bahkan kendati akan menumbalkan nyawa seluruh tawanan Israel.
Yaalon, yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf Umum Militer Israel sejak 2002 hingga 2005, menyerukan pembangkangan sipil hingga tergulingnya Kabinet pimpinan Netanyahu.
“Dalam situasi ini, tidak ada cara selain mengacaukan Israel untuk menyelamatkannya,” tandas Yaalon.
Ia menjelaskan, yang ia maksud dengan “mengacaukan Israel” adalah pembangkangan sipil damai, yang meliputi konsentrasi massa di depan kantor Perdana Menteri, rumah Netanyahu, dan Knesset (Parlemen).
“Siapa pun yang ingin menyelamatkan Israel dari krisis ini, ia harus mengubah Kabinet sesegera mungkin.”
Kebijakan-kebijakan Netanyahu terkait perang di Gaza meningkatkan kritik terhadapnya di Tanah Pendudukan. Para pengkritiknya meyakini, Netanyahu memprioritaskan kepentingan pribadi dan politiknya di atas pembebasan tawanan Israel. Dalam pandangan mereka, Netanyahu memanfaatkan perang demi memperkuat posisinya serta mengalihkan perhatian publik dari kasus korupsi dan problem-problem politik domestik Israel.
Keputusan Netanyahu untuk meningkatkan operasi militer dan menolak tawaran gencatan senjata, termasuk pertukaran tawanan, memicu kekhawatiran soal pengabaian nasib para tawanan Israel di Gaza. Para penentang Netanyahu percaya, Netanyahu membuat perang berlarut-larut demi meraih capaian militer besar untuk memperkuat posisi politiknya, meski dengan bayaran tewasnya para tawanan.
