Perilaku Sembrono dan Tingkah ‘Amatiran’ Trump Picu Alarm di Kalangan Intelijen AS

POROS PERLAWANAN — Dalam sistem imperium, kehancuran paling fatal kerap bukan datang dari luar, melainkan dari dalam: ketika kekuasaan politik mencampakkan akal sehat, dan kekuatan militer dikendalikan dengan kebodohan yang membahayakan dunia. Inilah yang sedang melanda Amerika Serikat; negara adidaya yang kini terjerembab dalam krisis internal yang semakin membusuk. Di tengah arogansi Donald Trump di Gedung Putih, komunitas intelijen AS menyalakan alarm peringatan, bukan karena ancaman asing, melainkan karena presidennya sendiri.

Dalam laporan eksklusif Politico berjudul “Trump Has Sat for Only 12 ‘Daily’ Intelligence Briefings Since Taking Office”, yang ditulis Amy Mackinnon dan terbit pada 5 Mei 2025, terungkap kekhawatiran mendalam para petinggi intelijen terhadap kepemimpinan Trump yang dinilai sembrono dan membahayakan. Ketidakpedulian Trump terhadap laporan dan pengarahan intelijen yang seharusnya menjadi pilar utama kebijakan luar negeri dan keamanan nasional, dianggap telah mencapai titik krisis.

Sejak pelantikannya untuk masa jabatan kedua, Trump tercatat hanya menghadiri 12 pengarahan intelijen. Angka ini mencerminkan kemerosotan drastis dibandingkan masa jabatan pertamanya yang sudah penuh gejolak. Jika dulu pertemuan semacam ini digelar setidaknya dua kali sepekan, kini tak hanya diabaikan, bahkan dokumen-dokumen vital seperti Presidential Daily Briefing (PDB) pun nyaris tak dibaca. Informasi strategis disampaikan secara lisan, serampangan, tanpa analisis atau telaah mendalam.

Di tengah dunia yang bergolak dan sistem global yang retak, kelalaian seperti ini bukan sekadar kekonyolan birokratis, melainkan ancaman nyata terhadap stabilitas internal AS dan struktur hegemoniknya. Ketika seorang presiden lebih percaya pada intuisi populis ketimbang laporan profesional para pakar intelijen, yang lahir bukan kebijakan, melainkan kekacauan yang dilembagakan.

Senator Mark Warner dari Komite Intelijen Senat memperingatkan, “Jelas bahwa Presiden Trump tidak menghargai pengalaman dan keahlian komunitas intelijen kita. Ini membuat rakyat Amerika lebih rentan terhadap ancaman nyata.” Ketika seorang presiden memperlakukan intelijen negara layaknya tabloid murah, maka keamanan nasional tak hanya dilecehkan—ia dijadikan bahan lelucon berbahaya.

Namun kebodohan ini tak berhenti pada ranah intelijen. Ia merembet ke seluruh spektrum kebijakan: hukum, lingkungan, bahkan kedaulatan negara lain. Baru-baru ini, koalisi 15 Negara Bagian AS menggugat Pemerintahan Trump atas proyek energi yang dinilai melanggar hukum Federal. Mereka menuduh administrasi Trump menghindari Undang-Undang Perlindungan Lingkungan demi mempercepat eksploitasi yang merusak spesies langka, sumber daya budaya, dan lahan basah yang dilindungi. Perintah eksekutif Trump, yang mendeklarasikan “darurat nasional” di sektor energi, bukanlah kebijakan, melainkan kudeta hukum demi ambisi kapitalisme predator.

Kebijakan luar negerinya pun tak kalah absurd dan kolonial. Trump, yang pada 2019 sempat ingin “membeli” Greenland dari Denmark, kini menyusun strategi baru: mencaplok wilayah itu melalui perjanjian “asosiasi bebas” bergaya Washington, serupa dengan yang diberlakukan pada negara-negara kecil Pasifik seperti Palau, Kepulauan Marshall, dan Mikronesia. Di balik janji “bantuan” dan “perlindungan militer”, tersembunyi skema imperialis: mengakses wilayah strategis, memperoleh izin militer permanen, dan merampok kedaulatan ekonomi atas nama kemitraan.

Di medan perang geopolitik informasi, Trump kembali memainkan manipulasi simbolik. Salah satu aksinya yang terbaru adalah mengubah nama Gulf of Mexico menjadi Gulf of America di Google Maps dengan dukungan penuh dari DPR AS yang dikuasai Partai Republik. Pemerintah Meksiko langsung menggugat Google secara resmi. Tindakan ini bukan sekadar revisi teknis, melainkan bentuk imperialisme digital: upaya AS untuk meneguhkan dominasi simbolik atas wilayah asing. Bila tak dilawan, ini bisa menjadi preseden berbahaya bagi batas-batas geografis dunia.

Sementara itu, di dalam negeri, rakyat Amerika mulai merasakan langsung konsekuensi dari kepemimpinan yang kacau. The New York Times memperingatkan bahwa warga harus bersiap menghadapi guncangan ekonomi. Dengan volatilitas pasar yang tinggi dan ketidakpastian kebijakan, para ekonom menyarankan masyarakat menyimpan dana darurat minimal USD 2.000, atau setengah dari pengeluaran bulanan. Di negeri superpower ini, rakyatnya kini dipaksa menabung layaknya warga negara dunia ketiga. Bukan karena perang atau embargo, melainkan karena kegagalan kebijakan yang disengaja.

Pengamat menilai bahwa seluruh rangkaian ini adalah gejala dari keretakan imperium dari dalam: seorang pemimpin populis, anti-ilmu, anti-lingkungan, dan anti-akal sehat sedang menjerumuskan Amerika Serikat ke dalam jurang kehancuran. Ketika Washington sibuk mengatur dunia, justru Washington sendiri kehilangan kendali atas dirinya. Dari Greenland hingga Teluk Meksiko, dari laporan intelijen hingga proyek energi, semuanya menyuarakan satu hal tentang kerusakan internal yang tak lagi tersembunyi.

Sejarah telah berkali-kali membuktikan bahwa imperium tak selalu runtuh karena serangan musuh dari luar. Seringkali, mereka runtuh oleh ketololan yang dijadikan kebijakan, fanatisme yang diberi legitimasi, dan penguasa seperti Trump yang mengubah kekuasaan menjadi panggung narsistik.

Ketika kekuasaan terbesar berada di tangan yang tak layak seperti Trump, kehancuran Amerika bukan lagi kemungkinan, melainkan keniscayaan yang hanya menunggu waktu. [PP/MT]