Bilawal Bhutto Sebut Modi ‘Netanyahu Versi Temu’, Kecam Taktik India ‘Ala Israel’ di Kashmir
POROS PERLAWANAN — Ketua Partai Rakyat Pakistan (PPP), Bilawal Bhutto Zardari melontarkan kritik tajam terhadap Perdana Menteri India, Narendra Modi, dengan menyebutnya sebagai “Netanyahu versi Temu”—sebuah sindiran yang mengaitkan Modi dengan Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, serta platform e-commerce asal Asia Tenggara, Temu, yang dikenal dengan produk tiruan (barang KW) berharga murah.
Pernyataan itu disampaikan Bhutto Zardari dalam konferensi pers di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada Senin 3 Juni. Ia menyamakan pendekatan Pemerintah India terhadap wilayah Kashmir yang dikelola Pakistan dengan kebijakan militer Israel di Gaza, menyebut Modi sebagai “tiruan buruk dari Netanyahu”.
“Modi adalah semacam Netanyahu versi Temu,” ujar Bhutto Zardari dengan senyum khasnya, menambahkan bahwa kebijakan represif India di Kashmir tampak meniru model penindasan yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza.
Konferensi pers tersebut merupakan bagian dari upaya diplomatik Pakistan untuk menarik perhatian komunitas internasional terhadap peningkatan eskalasi kekerasan di Kashmir, khususnya setelah laporan mengenai penggunaan kekuatan militer secara tidak proporsional oleh India di wilayah yang disengketakan itu.
Paralel Kashmir–Gaza
Bhutto Zardari menekankan bahwa tindakan India di Kashmir menyerupai taktik Militer Israel di Wilayah Pendudukan Palestina, baik dalam bentuk blokade, penggunaan kekuatan militer, hingga pengekangan hak-hak sipil warga lokal.
“Kita menyaksikan pola yang serupa: pengepungan, pembatasan akses komunikasi, dan pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis. Dunia tidak boleh menutup mata terhadap Kashmir sebagaimana kini mulai menyorot Gaza,” tegasnya.
Kritik Pakistan ini datang di tengah laporan yang terus bermunculan dari lembaga HAM internasional mengenai pembatasan hak-hak sipil di Jammu dan Kashmir, khususnya sejak pencabutan otonomi wilayah tersebut oleh Pemerintah India pada Agustus 2019. Amnesty International dan Human Rights Watch telah berulang kali mengecam tindakan India sebagai bentuk represif terhadap kebebasan berekspresi dan berkumpul.
Di sisi lain, India berkukuh dengan dalih bahwa kehadiran militernya di Kashmir bertujuan “menjaga stabilitas dan melawan terorisme” yang menurut mereka disponsori oleh elemen-elemen lintas batas dari Pakistan—tudingan yang berulang kali dibantah oleh Islamabad.
Kritik Tajam Dibungkus Diplomasi Lunak
Meski sindiran Bhutto Zardari terbilang pedas, gaya penyampaiannya tetap diplomatis. Ia tampil tenang, tersenyum, dan menghindari nada konfrontatif yang berlebihan. Sikap ini mencerminkan pendekatan khas diplomasi Pakistan yang menyeimbangkan antara retorika politik dengan etiket internasional.
Bhutto Zardari, yang pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Pakistan (2022–2023), dikenal sebagai politisi muda dengan pendekatan retorik yang tajam namun tetap menjaga nuansa diplomatik. Ia adalah cucu dari mantan Perdana Menteri Zulfikar Ali Bhutto dan putra mendiang Benazir Bhutto, salah satu tokoh paling ikonik dalam sejarah politik Pakistan.
Respons India
Pemerintah India belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan Bhutto Zardari. Namun sebelumnya, New Delhi secara konsisten menolak campur tangan internasional dalam isu Kashmir, menyebutnya sebagai “urusan dalam negeri” dan menuduh Pakistan mempolitisasi isu tersebut di forum internasional.
Referensi:
1. United Nations Press Conference, 3 June 2025 – Bilawal Bhutto Zardari remarks.
2. Amnesty International, “Kashmir: A Year of Human Rights Abuses”, 2020–2024 Reports.
3. BBC Monitoring South Asia, “Kashmir clampdown and international response”, updated May 2025.
4. Al Jazeera English, “Pakistan compares Kashmir to Gaza”, June 2025.
