Ironi Suriah: Telanjur Memilih Tunduk Ketimbang Melawan, Justru Tak Luput dari Penghancuran
POROS PERLAWANAN — Dalam waktu kurang dari 24 jam, lebih dari 160 titik strategis di Suriah dihantam oleh serangan udara intensif, sebagian besar dinyatakan berasal dari entitas Zionis. Target serangan mencakup fasilitas pemerintahan, gedung kementerian pertahanan, serta sejumlah infrastruktur sipil dan militer lainnya di jantung Ibu Kota Damaskus dan provinsi-provinsi sensitif lainnya.
Serangan ini bukan hanya merupakan eskalasi militer. Ini adalah sebuah pesan politik yang keras, sekaligus ironi yang tak terbantahkan, bahwa bahkan rezim yang bersedia tunduk pada kehendak Washington dan Tel Aviv pun tidak luput dari penghancuran. Suriah, pasca-penggulingan pemerintah sah dan munculnya entitas transisi yang dipimpin figur seperti Abu Muhammad al-Jolani, tampak telah mengambil posisi kompromistis terhadap Barat dan Zionis. Namun sejarah baru kembali mencatat bahwa kompromi tidak selalu membawa stabilitas, justru sebaliknya, kerap menjadi undangan terbuka bagi agresi.
Pernyataan Donald Trump, dan presiden-presiden AS lainnya, berulang kali menyiratkan bahwa “jika Iran bersikap seperti Suriah, maka sanksi akan dicabut”, kini terdengar sangat sinis dan ironis. Dunia menyaksikan sendiri bagaimana “Suriah yang patuh dan tunduk” justru dibombardir dan dibiarkan runtuh dari dalam. Kehilangan struktur kenegaraan, wilayah yang kian terfragmentasi, dan tatanan sosial yang digerus konflik sektarian, semua ini adalah konsekuensi langsung dari kompromi yang tidak didasarkan pada kekuatan dan martabat.
Kisah Suriah hari ini adalah potret yang menyakitkan dari agenda regional yang lebih luas: memastikan tidak ada entitas di Timur Tengah yang dapat menandingi supremasi Israel, baik dalam kekuatan militer, stabilitas politik, maupun daya saing strategis. Doktrin ini bukan hal baru. Sejak era Ben-Gurion, kebijakan luar negeri Israel bertumpu pada premis bahwa negara-negara besar di sekitarnya harus dilemahkan atau dipecah untuk menjamin keunggulan geopolitiknya.
Panggung intervensi ini tidak hanya dimainkan oleh Tel Aviv dan Washington. Turki, dengan ambisinya di wilayah utara Suriah, terus memainkan peran ambigu. Di satu sisi menyuarakan stabilitas, namun di sisi lain membentuk zona penyangga, mendukung milisi bersenjata, dan memperdalam ketergantungan kelompok oposisi pada kekuatan eksternal. Ankara secara de facto mengejar proyek pengaruh jangka panjang yang menghalangi tercapainya integrasi nasional Suriah.
Di sisi selatan, entitas Zionis berupaya menciptakan zona demiliterisasi di wilayah Druze, mengeklaim kebutuhan “keamanan”, namun pada kenyataannya bertujuan membentuk wilayah tampon yang membatasi jangkauan negara Suriah terhadap Golan dan garis depan pendudukan. Klaim keamanan menjadi dalih untuk mendikte batasan kedaulatan negara lain.
Sementara itu, aktor seperti Muhammad al-Jolani dan kelompoknya, Haiat Tahrir al-Sham (HTS), semakin kehilangan legitimasi. Berbagai laporan menyebutkan pelariannya dari Damaskus menyusul kematian beberapa pejabat seniornya. Keberadaan kelompok ini, yang semula diposisikan sebagai alat perubahan rezim, kini hanya menjadi simbol betapa mudahnya tentara bayaran didepak ketika proyek yang mereka emban kehilangan relevansi strategis.
Di tengah semua ini, meningkatnya konflik komunal di Sweida dan Daraa memunculkan kekhawatiran akan pecahnya konflik horizontal berskala luas. Penarikan pasukan pemerintah dari wilayah tersebut yang oleh Damaskus disebut sebagai “rotasi strategis”, tidak disertai dengan jaminan keamanan berkelanjutan. Ini memberikan ruang bagi kekuatan asing untuk kembali memperkuat pengaruhnya melalui jalur sektarian.
Krisis Suriah bukan hanya tentang satu negara. Ini adalah cermin besar bagi seluruh Kawasan, tentang bagaimana kekuatan asing memperlakukan kompromi, dan bagaimana prinsip dapat menjadi satu-satunya pagar yang melindungi kedaulatan. Bagi mereka yang masih menganggap bahwa diplomasi yang tunduk akan membawa hasil, Suriah hari ini memberi pelajaran pahit, tunduk tanpa kekuatan hanya mempercepat kehancuran.
Bukan kebetulan jika Republik Islam Iran, sejak awal, menolak mengikuti jalur yang sama. Penolakannya terhadap entitas Zionis bukan semata retorika ideologis, tetapi berdasar pada realitas historis dan politik yang tak bisa disangkal. Sebuah wilayah yang ingin bertahan harus memiliki prinsip, kapasitas perlawanan, dan kejelasan tentang siapa kawan dan siapa lawan.
Jika kompromi seperti Suriah dijadikan standar keberhasilan oleh Barat, maka kawasan ini sedang diarahkan bukan pada perdamaian, tetapi pada penghapusan kedaulatan negara-negara yang tak mau tunduk. Dalam konteks ini, slogan seperti “Matilah Israel, Matilah Amerika” bukanlah bentuk kebencian, melainkan ekspresi dari suatu tekad untuk bertahan hidup sebagai bangsa yang merdeka dan bermartabat.