Inggris Terus Dukung Kejahatan Israel Meski Klaim Dukung Palestina
POROS PERLAWANAN – Di tengah meningkatnya krisis kemanusiaan di Gaza, Pemerintah Inggris kembali memperlihatkan wajah kontradiktif dan kemunafikan diplomatiknya. Pada Rabu dini hari 30 Juli, Juru Bicara resmi London menyatakan bahwa Perdana Menteri Keir Starmer telah meyakinkan Perdana Menteri rezim Zionis, Benyamin Netanyahu, bahwa London akan terus memberikan “dukungan tanpa syarat” kepada Tel Aviv.
Pernyataan ini dilaporkan oleh Fars News Agency dan dikonfirmasi oleh Al Jazeera, yang mengutip sumber resmi Downing Street. Meski Inggris terus mengeklaim dukungan terhadap solusi dua negara dan pengakuan atas negara Palestina yang merdeka, komitmen nyatanya tetap berpihak pada kepentingan militer dan strategis Israel.
“Starmer menjelaskan kepada Netanyahu bahwa situasi di Gaza tidak tertahankan dan pengiriman bantuan menjadi semakin mendesak,” ujar Juru Bicara tersebut—sebuah pernyataan yang terdengar simpatik, namun segera dibatalkan oleh sikap yang tetap konsisten menyokong kekuatan yang menciptakan penderitaan itu.
Di sisi lain, Starmer juga dikabarkan berdiskusi dengan Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, dan menyepakati pentingnya gencatan senjata serta pengiriman bantuan kemanusiaan yang bebas hambatan. Namun, realitas diplomatiknya tetap sama: dukungan politik, ekonomi, dan militer kepada Israel tetap berlangsung, tanpa syarat dan tanpa jeda.
Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Inggris untuk Urusan Asia Barat, Himish Falconer menyatakan bahwa Pemerintahnya “telah lama berkomitmen” mengakui negara Palestina.
“Hari ini, kami mengambil langkah dalam kerangka rencana perdamaian untuk mengurangi penderitaan rakyat Palestina dan mendukung solusi dua negara,” katanya. Pernyataan normatif yang kehilangan makna ketika disandingkan dengan kenyataan dukungan penuh terhadap negara penjajah yang justru menggagalkan solusi tersebut.
Ironi dan Kemunafikan Diplomatik
Pernyataan para pejabat Inggris mencerminkan pola diplomatik yang semakin absurd: menyerukan perdamaian sambil memasok bahan bakar ke mesin penjajahan. Inggris berbicara tentang hak rakyat Palestina, tetapi di saat bersamaan memperkuat dominasi Israel melalui kemitraan strategis yang tak tergoyahkan.
Sikap ini bukan anomali, melainkan bagian dari tradisi panjang kemunafikan Barat, di mana empati hanya digunakan sebagai alat pencitraan, sementara dukungan struktural terhadap agresor dijaga demi stabilitas geopolitik dan arsitektur kekuasaan global yang timpang.
Ironi paling mencolok dari semua ini adalah kenyataan bahwa antara Keir Starmer dan Donald Trump, tidak ada perbedaan nilai atau arah moral. Namun yang ada hanyalah selisih gaya, kepentingan domestik, dan afiliasi jaringan. Keduanya, meski berdiri pada spektrum politik yang tampak berlawanan, tetap berada di dalam sistem yang sama: sistem yang memelihara dominasi, menormalisasi penjajahan, dan memanipulasi hukum internasional dengan bahasa diplomasi yang dibungkus kata “perdamaian”.
Starmer, dengan narasi liberal dan diplomasi hak asasi, tetap memberi ruang lapang bagi kejahatan kolonial Israel untuk berlangsung. Trump, dengan pendekatan keras dan gamblang, sekadar menanggalkan lapisan kepura-puraan yang selama ini menutupi persekongkolan itu.
Retorika Runtuh di Hadapan Penderitaan
Di hadapan kehancuran yang terus menimpa rakyat Gaza, segala bentuk basa-basi internasional kehilangan makna. Dunia tidak membutuhkan satu lagi “inisiatif damai” yang mandek, atau janji bantuan dari tangan yang sama yang menyuplai bom.
Saat ini yang dibutuhkan adalah keberpihakan nyata, bukan sekadar pengutukan diplomatik dan simpati selektif yang terus gagal mengakhiri genosida yang berlangsung di siang bolong atas nama “stabilitas”, “perdamaian”, dan “kepentingan strategis”. Dunia akan diadili bukan oleh niatnya, tetapi oleh keberaniannya berpihak pada kebenaran.