Israel Desak Pelucutan Total Senjata di Suriah Selatan, Instruksikan Hanya Polisi Lokal yang Beroperasi

POROS PERLAWANAN – Pemerintah Israel dikabarkan telah mengirimkan pesan resmi kepada otoritas penguasa di Suriah selatan, yang isinya menuntut pelucutan penuh kekuatan militer dan penyerahan kendali keamanan wilayah tersebut kepada pasukan kepolisian lokal. Informasi ini dilaporkan oleh media nasional Israel, KAN, dan dikutip Kantor Berita Tasnim pada Jumat 1 Agustus.

Menurut laporan tersebut, Israel menyampaikan bahwa Militer Suriah, termasuk unit-unit bersenjata yang terintegrasi dalam struktur baru tentara nasional, tidak lagi diizinkan untuk memasuki atau mengoperasikan kekuatan di wilayah selatan Suriah. Wilayah ini mencakup area strategis yang berbatasan langsung dengan Wilayah Pendudukan Israel di Dataran Tinggi Golan.

Kendali Keamanan Dialihkan ke Polisi Lokal

Pesan dari Tel Aviv secara eksplisit menuntut agar tanggung jawab keamanan di wilayah tersebut hanya dipegang oleh Pasukan Keamanan Publik Suriah, sebuah lembaga yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri Suriah dan terdiri dari personel lokal—termasuk dari komunitas Druze yang dominan di wilayah itu.

Laporan KAN menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk menghapus kehadiran Militer Pusat Damaskus di wilayah selatan dan memastikan bahwa keamanan wilayah dijalankan oleh aparat yang dinilai “netral” oleh pihak Israel.

Struktur Keamanan Suriah: Tiga Pilar, Satu yang Diizinkan

Disebutkan bahwa saat ini terdapat tiga struktur keamanan bersenjata yang aktif di Suriah:

1. Tentara Nasional Suriah, yang mencakup 20 divisi dan telah mengintegrasikan sejumlah milisi serta unsur jihad.

2. Kementerian Pertahanan, yang membawahi kelompok bersenjata semi-resmi dan memiliki jalur komando militer langsung.

3. Pasukan Keamanan Publik, lembaga kepolisian sipil yang beroperasi di bawah Kementerian Dalam Negeri dan memiliki basis personel dari komunitas lokal.

Israel hanya mengakui Pasukan Keamanan Publik sebagai kekuatan yang sah untuk mengelola keamanan di selatan Suriah, sebuah posisi yang secara efektif membatasi peran Militer Pusat di kawasan strategis tersebut.

Upaya Diplomatik Melibatkan Komunitas Druze

Dalam bagian lain laporan, KAN mengungkap bahwa Menteri Luar Negeri dari struktur penguasa Suriah, Asaad al-Shaibani melakukan panggilan telepon kepada seorang tokoh agama Druze dari Wilayah Pendudukan Israel. Dalam percakapan yang berlangsung sekitar sebulan lalu, Shaibani mengundang tokoh tersebut untuk melakukan kunjungan resmi ke Suriah. Namun, undangan itu ditolak.

Menurut sumber KAN, percakapan tersebut dipersiapkan pascapertemuan tidak resmi antara Menteri Shaibani dan Menteri Urusan Strategis Israel, Ron Dermer, yang berlangsung di Paris. Laporan menyebut bahwa komunikasi antara pihak Suriah dan tokoh-tokoh Druze di Wilayah Pendudukan telah dicoba beberapa kali dalam beberapa bulan terakhir, namun tidak mendapatkan respons yang positif.

Implikasi Kawasan

Langkah Israel ini dinilai sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan zona aman di sepanjang perbatasan utara, sekaligus membatasi pengaruh militer Iran dan Suriah di Kawasan. Dengan menempatkan kendali keamanan pada aparat lokal, terutama dari komunitas Druze, Tel Aviv berharap dapat mengeliminasi risiko keterlibatan langsung Damaskus maupun kelompok sekutu yang aktif di wilayah tersebut.

Hingga laporan ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Suriah terkait tuntutan pelucutan senjata di wilayah selatan.