AS Jatuhkan Sanksi Baru terhadap Program Pesawat Nirawak Iran
POROS PERLAWANAN – Departemen Keuangan Amerika Serikat pada Jumat 1 Agustus mengumumkan sanksi baru yang menargetkan sektor teknologi militer Iran, khususnya yang terkait dengan pengembangan pesawat tanpa awak (drone) militer.
Dalam pernyataan resmi yang dikutip oleh Tasnim News Agency, AS menjatuhkan sanksi terhadap CEO Tabriz Control Afzar Software Company dan lima anak perusahaan yang beroperasi di Iran, Tiongkok, Hong Kong, dan Taiwan. Langkah ini diklaim sebagai bagian dari upaya membatasi kemampuan pertahanan asimetris Iran.
Wakil Menteri Keuangan AS untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan, John K. Hurley menyatakan bahwa Iran terus memperluas pengembangan senjata tanpa awak sebagai ancaman terhadap kepentingan AS dan sekutunya.
“Iran terus mengembangkan kemampuan senjata asimetris, termasuk drone, untuk menyerang Amerika Serikat, pasukan kami, dan sekutu kami di Kawasan,” ujar Hurley dalam pernyataannya.
Jalur Ekspor Tertutup, Jaringan Perantara Terungkap
Menurut Departemen Keuangan AS, Tabriz Control Afzar dituduh memasok peralatan “sensitif” kepada Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA), perusahaan negara yang memainkan peran sentral dalam program drone Iran.
Untuk menghindari sanksi dan pembatasan ekspor, perusahaan tersebut dilaporkan menggunakan jaringan perantara asing. Di antaranya adalah Clifton Trading Company di Hong Kong, Macaron Company dan Joemars Company di Taiwan, serta Changzhou Joemars Company di Tiongkok.
Sanksi baru ini membekukan aset pihak-pihak yang terlibat di bawah yurisdiksi AS dan melarang warga serta entitas AS untuk melakukan transaksi dengan mereka.
Reaksi Iran: Sebut Sanksi “Ilegal dan Tidak Manusiawi”
Pemerintah Iran menanggapi langkah ini dengan keras, menyebutnya sebagai bagian dari “perang ekonomi” yang bertujuan melemahkan kemandirian nasional dan kapasitas pertahanan negara.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran dalam pernyataan terpisah mengecam sanksi tersebut sebagai “kejahatan terhadap kemanusiaan”, menegaskan bahwa dampaknya memperburuk akses rakyat Iran terhadap barang-barang penting seperti obat-obatan dan teknologi sipil.
Sejumlah analis juga menilai sanksi unilateral Washington sebagai bentuk tekanan politik yang bertentangan dengan hukum internasional dan prinsip non-intervensi.
Ketegangan yang Terus Berlanjut
Iran selama ini secara konsisten menyatakan bahwa program drone-nya bersifat defensif dan merupakan bagian dari strategi pertahanan nasional berbasis kemandirian teknologi. Pemerintah di Teheran juga menyebut bahwa pihaknya akan terus mengupayakan jalur hukum internasional untuk menantang legalitas sanksi-sanksi yang dijatuhkan AS.
Langkah terbaru ini dipandang sebagai eskalasi baru dalam ketegangan antara Washington dan Teheran, yang sudah lama bersitegang akibat isu nuklir, rudal balistik, dan kebijakan regional.
