TikTok Tunjuk Pejabat Baru untuk Atasi Ujaran Kebencian, Picu Tuduhan Penyensoran Pro-Palestina
POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, penunjukan Erica Mindel sebagai Manajer Kebijakan Publik untuk Ujaran Kebencian oleh TikTok telah memicu perdebatan luas, terutama terkait arah kebijakan platform media sosial populer tersebut terhadap konten pro-Palestina.
Diumumkan pada Juli 2025, pengangkatan Mindel datang di tengah meningkatnya tekanan dari kelompok lobi pro-Israel di Amerika Serikat serta kekhawatiran akan potensi pelarangan TikTok oleh Pemerintah AS. Mindel, seorang warga negara Amerika keturunan Yahudi yang dikenal sebagai pendukung kuat Israel, memiliki latar belakang yang kontroversial, termasuk pengalamannya sebagai instruktur militer di Pasukan Pendudukan Israel (IOF) dan keterlibatannya dalam Departemen Luar Negeri AS sebagai kontraktor untuk urusan antisemitisme.
Mindel kini memimpin kebijakan ujaran kebencian global TikTok dengan fokus khusus pada antisemitisme. Namun, kritik bermunculan dari berbagai pihak yang menilai bahwa perannya justru membuka pintu bagi penyensoran konten yang kritis terhadap kebijakan Israel, terutama seputar agresi di Gaza. Aktivis pro-Palestina dan organisasi seperti Palestinian Youth Movement (PYM) menuduh TikTok tunduk pada tekanan politik dan lobi Zionis untuk membungkam suara-suara yang menyuarakan dukungan bagi Palestina.
Keterlibatan Anti-Defamation League (ADL) dalam mendesak penunjukan Mindel juga menambah keraguan. ADL sebelumnya menandai TikTok sebagai platform yang paling bermasalah dalam penyebaran konten antisemit setelah insiden 7 Oktober 2023. Langkah ini diyakini sebagai bagian dari upaya sistematis untuk memperkuat kontrol narasi pro-Israel di media sosial.
Sementara TikTok membantah adanya bias dalam moderasi kontennya, penelitian dari Northeastern University pada 2024 menunjukkan bahwa konten pro-Palestina di platform tersebut memang lebih dominan. Studi ini menyoroti bahwa tren ini lebih mencerminkan gerakan sosial global daripada manipulasi algoritmik.
Kekhawatiran juga muncul dari lembaga pembela kebebasan sipil seperti Electronic Frontier Foundation (EFF) dan ACLU, yang mengingatkan bahwa kebijakan baru TikTok bisa menyebabkan over-sensor, merugikan kebebasan berpendapat terutama bagi komunitas yang terpinggirkan. EFF menyebut bahwa pendekatan yang terlalu fokus pada antisemitisme berisiko mengabaikan bentuk kebencian lain dan melemahkan kepercayaan publik.
Tagar-tagar seperti #FreePalestine dan konten yang membahas isu-isu di Gaza dilaporkan semakin sering dihapus, meski TikTok mengeklaim bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari kebijakan yang sudah lama berlaku. Namun, penolakan TikTok untuk secara terbuka memaparkan batasan dan parameter kebijakan antisemitismenya semakin memperkeruh persepsi publik.
Protes terhadap penunjukan Mindel pun terus berkembang. Lebih dari 50.000 orang telah menandatangani petisi online yang menyerukan pencopotannya, dan unjuk rasa di luar kantor TikTok New York terjadi pada akhir Juli 2025. Para pengkritik berpendapat bahwa pengalaman militer Mindel di Wilayah Pendudukan Palestina menjadikannya sosok yang tidak netral dalam menangani isu yang sensitif secara geopolitik ini.
Dalam konteks yang lebih luas, langkah TikTok ini mencerminkan tantangan besar bagi platform media sosial global dalam menjaga keseimbangan antara moderasi konten dan kebebasan berekspresi, di tengah tekanan politik dan lobi internasional yang terus meningkat.
