Ekspedisi Utusan AS ke Beirut, Taruh Pisau Cukur AS-Arab Saudi di Tenggorokan Pemerintah Lebanon

POROS PERLAWANAN — Utusan Amerika Serikat (AS), Tom Barrack dan Morgan Ortagus tiba di Beirut untuk melanjutkan tekanan terhadap Pemerintah Lebanon agar melaksanakan keputusan pelucutan senjata Kelompok Perlawanan. Laporan terbaru mengungkapkan kerja sama terbuka antara Arab Saudi dan Washington dalam proyek ini.

Menurut Kantor Berita Tasnim pada Selasa 19 Agustus, Pemerintah Lebanon terbukti sepenuhnya berada di bawah pengaruh asing, khususnya AS. Utusan AS, Tom Barrack, kembali melakukan kunjungan ke Beirut pada Minggu malam, didampingi Wakil Perwakilan Khusus AS untuk Urusan Timur Tengah, Morgan Ortagus.

Barrack hari ini, Selasa 19 Agustus bertemu dengan Presiden Lebanon, Joseph Aoun dan Ketua Parlemen, Nabih Berri. Kunjungan ini terjadi di tengah tekanan AS agar Lebanon segera melaksanakan keputusan pelucutan senjata Hizbullah. Sumber-sumber menyebutkan bahwa kedua utusan AS membawa instruksi baru terkait pelaksanaan keputusan tersebut.

Pisau AS dan Arab Saudi di Tenggorokan Lebanon

Surat kabar Lebanon Al-Akhbar melaporkan bahwa langkah AS untuk melucuti senjata Kelompok Perlawanan kini didukung penuh oleh Arab Saudi. Diplomat senior Saudi yang menjabat sebagai penasihat Menteri Luar Negeri Arab Saudi untuk urusan Lebanon, Pangeran Yazid bin Farhan, disebut-sebut berkoordinasi erat dengan Utusan AS.

Situasi Lebanon dinilai memasuki fase berbahaya, terutama setelah sejumlah pejabat tinggi negara itu melanggar komitmen internal. Presiden Joseph Aoun sebelumnya menegaskan bahwa masalah senjata adalah urusan internal Lebanon dan harus diselesaikan melalui dialog. Namun, ia justru menyetujui keputusan pelucutan senjata tanpa dialog atau strategi nasional.

Hal yang lebih mengkhawatirkan, Pemerintah Lebanon tampak siap mengorbankan stabilitas dalam negeri demi memenuhi agenda AS-Israel-Arab Saudi. Mereka mengabaikan keseimbangan politik, realitas di lapangan, bahkan masa depan Militer Lebanon, meski risiko yang muncul bisa membawa negara itu ke jurang kehancuran.

Sementara itu, Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu terus mengeluarkan pernyataan ancaman terhadap Lebanon, meski Pemerintah Lebanon telah menuruti sebagian besar tuntutan Israel.

Misi Tersembunyi di Balik Kunjungan Utusan AS

Kunjungan Barrack dan Ortagus ke Beirut bertepatan dengan beberapa agenda penting:

1. Perpanjangan masa tugas UNIFIL di Lebanon Selatan.

2. Batas waktu penyusunan rencana implementasi pelucutan senjata oleh Angkatan Darat Lebanon.

Sumber dalam Pemerintahan Lebanon mengungkapkan bahwa Barrack dan Ortagus memberikan tekanan lebih keras daripada sebelumnya. Mereka menuntut Pemerintah Lebanon segera menerjemahkan keputusan politik menjadi tindakan operasional tanpa memberi ruang bagi negosiasi.

Sumber yang sama menyebutkan bahwa Yazid bin Farhan diperkirakan akan tiba di Beirut dalam waktu dekat, baik bersamaan dengan kehadiran Utusan AS maupun beberapa hari setelahnya untuk memperkuat tekanan terhadap Perdana Menteri dan Presiden Lebanon.

Pesan Ancaman untuk Militer dan Pemerintah Lebanon

AS dan Arab Saudi dikabarkan menyampaikan pesan tegas kepada Panglima Angkatan Darat Lebanon, Jenderal Joseph Aoun. Mereka memintanya melaksanakan keputusan pelucutan senjata tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas keamanan.

Selain itu, pihak AS-Saudi menyatakan bahwa tuntutan Lebanon agar Israel menarik diri dari wilayahnya dan menghentikan agresi tidak akan diproses sebelum Lebanon mengambil langkah nyata melucuti Hizbullah. Pesan intinya: gencatan senjata Lebanon-Israel tidak akan berlaku sebelum Lebanon tunduk pada syarat AS.

Media Saudi Memanaskan Situasi

Di tengah ketegangan yang meningkat, media-media Saudi yang memusuhi Hizbullah gencar melakukan propaganda. Asharq Al-Awsat, misalnya, mewawancarai Perdana Menteri Lebanon, Nawaf Salam, yang menyatakan: “Keputusan Lebanon dibuat di Beirut oleh Dewan Menteri, bukan didikte oleh Teheran atau Washington.”

Pernyataan ini ironis, mengingat keputusan pelucutan senjata justru diambil setelah tekanan langsung dari AS.

Presiden Joseph Aoun, yang sebelumnya berjanji mengusir Israel dari Lebanon, kini justru bersikap anti-Iran. Dalam wawancara dengan Al Arabiya, ia mengatakan: “Lebanon menolak campur tangan Iran. Masalah senjata Hizbullah adalah urusan Lebanon, bukan Iran. Kita hanya punya dua pilihan: menerima dokumen AS atau terisolasi.”

Pernyataan ini secara implisit mengakui bahwa Lebanon telah menyerah pada tekanan AS.

Sementara itu, Ketua Parlemen, Nabih Berri menegaskan sikap berbeda melalui wawancara dengan jaringan yang sama: “Selama Israel tidak memenuhi kewajibannya, tidak ada keputusan tentang Hizbullah yang akan dilaksanakan. Hizbullah tidak menembakkan satu peluru pun sejak gencatan senjata, sementara Israel terus menyerang.”

Ia juga membantah isu perang saudara atau ancaman terhadap perdamaian di Lebanon.

Klaim Tom Barrack dan Kelemahan Joseph Aoun

Usai bertemu Aoun, Barrack mengeklaim pembicaraan mereka mencakup pelucutan senjata Hizbullah. Ia menyatakan AS menginginkan “kehidupan lebih baik untuk Lebanon dan tetangganya”, tanpa menjamin tekanan terhadap Israel untuk mematuhi gencatan senjata.

Aoun, yang seharusnya menuntut AS sebagai penjamin gencatan senjata, justru meminta “komitmen pihak lain” dan “dukungan internasional untuk rekonstruksi”. Padahal, Pemerintah Lebanon telah mengabaikan prioritas utamanya: pengusiran Israel, penghentian agresi, pembebasan tahanan, dan rekonstruksi.

Lebanon di Ambang Kehancuran

Pemerintah Lebanon, sadar atau tidak, telah berubah dari sekutu menjadi musuh rakyatnya. Keputusan-keputusannya tidak lagi melindungi kedaulatan, melainkan menjadi alat untuk melenyapkan kekuatan Perlawanan, satu-satunya penopang pertahanan negara itu.

Tanpa perubahan kebijakan, Lebanon akan semakin terjerumus dalam krisis yang dipicu oleh kepentingan AS, Israel, dan Arab Saudi.