Aneksasi Tepi Barat Semakin Dekat, Ben Gvir Desak Pembubaran Otoritas Palestina di Tengah Serangan Pemukim yang Terus Meningkat
POROS PERLAWANAN – Menteri Keamanan Dalam Negeri Israel, Itamar Ben-Gvir menyerukan pembubaran Otoritas Palestina. Langkah ini ia sebut sebagai respons terhadap upaya Ramallah yang terus mendorong pengakuan negara Palestina merdeka di berbagai forum dan lembaga internasional.
Menurut laporan koresponden Tasnimnews pada Selasa 19 Agustus di Ramallah, Ben-Gvir dalam pernyataan provokatif terbarunya menyebut Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas hidup dalam “ilusi” untuk membentuk negara Palestina merdeka.
Sikap Ben-Gvir mencerminkan garis politik sayap kanan Israel yang menolak semua kemungkinan solusi bagi persoalan Palestina. Pernyataan itu dipandang sebagai bagian dari upaya mengonsolidasikan kendali Israel atas Tepi Barat.
Sekretaris Jenderal Gerakan Inisiatif Nasional Palestina, Mustafa al-Barghouthi mengecam keras pernyataan tersebut. Dalam wawancara dengan Tasnim di Ramallah, ia berkata: “Ben-Gvir adalah seorang fasis. Ucapannya berakar dari ideologi fasisnya. Ia ingin menghancurkan bangsa Palestina, bukan hanya di Gaza, melainkan juga di Tepi Barat.”
Al-Barghouthi menambahkan: “Ben-Gvir berusaha merampas kesempatan rakyat Palestina untuk bertahan hidup di Tanah Air mereka. Hasutannya bukan hanya mengarah pada pembunuhan massal, melainkan juga pembersihan etnis atas seluruh bangsa Palestina. Pada saat yang sama, ia ingin menghancurkan Otoritas Palestina.”
Ia kemudian menyerukan persatuan nasional: “Sudah saatnya kita semua memahami bahwa seluruh rakyat Palestina kini menjadi target Kabinet fasis ini.”
Sementara itu, Juru Bicara resmi Gerakan Fatah, Abdul Fattah al-Dawla menilai meningkatnya tekanan Israel bertujuan melemahkan Otoritas Palestina dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Ia menegaskan: “Rezim Zionis menentang PLO karena organisasi itu menjalankan proyek pembentukan negara Palestina. Kabinet Israel saat ini secara terbuka memusuhi gagasan negara Palestina merdeka, bahkan mengeluarkan resolusi di Knesset untuk mencegah pembentukannya. Pendudukan ini yakin mereka bisa menentukan nasib rakyat Palestina.”
Ancaman pembubaran Otoritas Palestina tersebut dibarengi rencana aneksasi luas, termasuk perluasan permukiman dan upaya delegitimasi PLO. Para analis menilai hal ini merupakan strategi untuk menciptakan realitas politik baru yang mendukung proyek Israel dalam mencaplok Tepi Barat.
Penulis dan Analis Politik, Murad Harfush menegaskan: “Knesset dan Kabinet Israel telah memutus hubungan antara permukiman di Tepi Barat utara dan Jalur Gaza. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi sayap kanan Israel untuk menghapus representasi politik rakyat Palestina. Proyek ini dimaksudkan untuk mengakhiri konflik dengan cara menghancurkan Perlawanan di Gaza sekaligus menggusur rakyat Palestina di Tepi Barat melalui kebijakan permukiman.”
Data dari Komite Penentangan terhadap Pembangunan Tembok Pemisah dan Permukiman menunjukkan bahwa sepanjang Juli lalu terdapat 1.821 serangan yang dilancarkan tentara dan pemukim Israel terhadap rumah serta lahan pertanian warga Palestina di Tepi Barat. Angka tersebut dipandang sebagai bagian dari upaya awal pencaplokan wilayah dan penerapan kedaulatan Israel atas kawasan tersebut.
Di tengah tekanan yang semakin besar untuk membubarkan Otoritas Palestina dan mempercepat proyek aneksasi, Tepi Barat kini berada di titik krusial.
Israel berupaya mengubah fakta di lapangan, sementara rakyat Palestina, meski penuh risiko, tetap bersikeras mempertahankan hak mereka untuk hidup di tanah sendiri.
