Ulah Trump Ganti Nama Pentagon Jadi ‘Departemen Perang’, Tuai Kritik Soal Biaya dan Prioritas
POROS PERLAWANAN — Dilansir Al Mayadeen, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump kembali membuat langkah kontroversial dengan menandatangani perintah eksekutif untuk mengganti nama Departemen Pertahanan (Department of Defense) menjadi Departemen Perang (Department of War). Keputusan ini diumumkan pada Jumat 5 September dalam sebuah upacara resmi di Ruang Oval Gedung Putih.
Trump menyebut langkah tersebut sebagai upaya mengembalikan identitas asli Militer Amerika, mengingat nama “Departemen Perang” digunakan hingga 1949 sebelum diganti untuk mencerminkan era pencegahan nuklir dan kerja sama pertahanan kolektif pasca-Perang Dunia II.
Perubahan nama ini bukan sekadar simbolik. Perintah itu memberi wewenang kepada Menteri Pertahanan, Pete Hegseth dan pejabat senior lain untuk menggunakan gelar baru seperti “Menteri Perang” dalam dokumen dan komunikasi resmi. Hegseth juga ditugaskan menyiapkan rancangan undang-undang untuk memperkuat legalitas perubahan tersebut di Kongres.
Trump tampaknya percaya jalannya cukup mulus, mengingat Partai Republik memegang mayoritas tipis di DPR maupun Senat. Bahkan, sejumlah anggota legislatif dari partainya, termasuk Senator Mike Lee dan Rick Scott, serta Anggota DPR Greg Steube, sudah mengajukan rancangan undang-undang untuk menjadikan keputusan ini permanen.
Meski demikian, kebijakan ini menuai kritik luas. Para pengamat menilai bahwa biaya perubahan nama sangat besar karena mencakup pembaruan papan nama, dokumen resmi, hingga fasilitas militer di seluruh dunia. Kritik juga datang dari kalangan oposisi yang menilai langkah Trump tidak relevan di tengah krisis internasional yang menuntut fokus strategis Pentagon.
Hegseth membela kebijakan ini dengan menyatakan bahwa perubahan tersebut bukan sekadar soal istilah. “Ini tentang mengembalikan semangat prajurit dan menegaskan etos peperangan yang membentuk Militer Amerika,” ujarnya.
Namun, para analis menilai langkah ini lebih bernuansa politik ketimbang strategis. Trump sebelumnya juga pernah mengusulkan parade militer besar di Washington, mengembalikan nama-nama pangkalan yang sempat diganti setelah protes rasial 2020, serta memperluas peran Militer di dalam negeri dan di perbatasan selatan.
Kontroversi mengenai nama institusi militer Amerika bukan hal baru. Saat menjabat, Presiden Joe Biden pernah mendukung perubahan nama sejumlah pangkalan Angkatan Darat yang sebelumnya menghormati tokoh Konfederasi. Program itu diproyeksikan menelan biaya hingga 39 juta Dolar sebelum akhirnya dibatalkan oleh Hegseth tahun ini.
Keputusan terbaru Trump diperkirakan akan memperpanjang perdebatan antara tradisi, biaya, dan prioritas strategis Militer Amerika di tengah kondisi global yang kian menantang.
