Quincy Institute: Sumber Ketidakstabilan di Timur Tengah adalah Israel, Bukan Iran

POROS PERLAWANAN – Lembaga pemikir independen Amerika Serikat, Quincy Institute for Responsible Statecraft menegaskan bahwa Israel merupakan sumber utama ketidakstabilan di Timur Tengah, bukan Iran. Pandangan ini disampaikan dalam laporan terbarunya yang dikutip oleh surat kabar Kayhan pada Rabu 8 Oktober.

Dalam laporan bertajuk “Israel as the Primary Source of Instability in the Middle East”, Quincy Institute menyatakan bahwa untuk memahami akar konflik di Kawasan tersebut, Amerika Serikat harus menilai siapa yang paling sering memulai perang, menyerang negara lain, dan menewaskan warga sipil.

Selama beberapa dekade, presiden dan para pejabat AS berulang kali menyebut Iran sebagai penyebab kekacauan di Timur Tengah. Namun, menurut Quincy Institute, fakta di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya.

“Genosida yang dilakukan rezim Zionis terhadap warga Palestina, disertai agresi militer terhadap negara-negara tetangga, membuktikan bahwa sumber utama instabilitas Kawasan adalah Israel”, tulis laporan tersebut

 

Kemarahan Dunia Meningkat terhadap Israel

Dalam beberapa bulan terakhir, dunia menyaksikan gelombang kecaman internasional terhadap tindakan biadab Militer Israel di Jalur Gaza. Negara-negara besar Barat, yang selama ini enggan mengakui Palestina, kini mulai mengubah sikapnya. Pada Sidang Majelis Umum PBB terbaru, beberapa negara Eropa memanfaatkan momentum untuk secara resmi mengakui kedaulatan negara Palestina.

Gelombang demonstrasi pro-Palestina juga semakin meluas di kota-kota besar Barat, sementara dukungan publik Amerika terhadap Israel menurun tajam, berdasarkan survei terbaru.

Namun, laporan Quincy mencatat bahwa kemarahan global tersebut belum memberikan tekanan efektif terhadap kebijakan Israel. Meskipun pengakuan diplomatik terhadap Palestina meningkat, penderitaan warga Gaza terus berlangsung, dengan korban tewas yang kini diyakini telah melampaui 65.000 jiwa, akibat serangan bersenjata dan blokade yang memicu kelaparan.

Respons Israel: Pembangkangan dan Ancaman Baru

Alih-alih menunjukkan itikad baik, Israel menanggapi langkah diplomatik dunia dengan pembangkangan dan ancaman penghancuran lebih lanjut terhadap Palestina.

Menteri Keamanan Dalam Negeri Israel, Itamar Ben-Gvir, bahkan mengusulkan pencaplokan Tepi Barat sebagai jawaban atas pengakuan sejumlah negara Barat terhadap Palestina.

Survei domestik menunjukkan sebagian besar warga Israel mendukung pengusiran penduduk Gaza dan menolak kritik internasional, yang mereka anggap sebagai bentuk bias anti-Israel.

Menurut Quincy Institute, kondisi ini menegaskan bahwa hanya tekanan nyata, politik maupun ekonomi yang dapat memaksa perubahan sikap Israel, bukan sekadar kecaman moral atau diplomasi lunak.

 

Serangan ke Qatar: Titik Balik di Dunia Arab

Salah satu peristiwa yang mengguncang Kawasan adalah serangan udara Israel terhadap Qatar pada awal September, yang disebut bertujuan menargetkan pemimpin Hamas yang tengah bernegosiasi tentang nasib Gaza.

Serangan tersebut memicu kekhawatiran besar di dunia Arab, mengingat Qatar merupakan negara yang memiliki hubungan keamanan erat dengan Amerika Serikat dan menjadi tuan rumah Pangkalan Udara Al-Udeid, markas Militer AS terbesar di kawasan Teluk.

Bersamaan dengan itu, Israel juga melancarkan serangan ke Lebanon, Suriah, Yaman, dan Iran, memperluas spektrum konflik di Timur Tengah. Menurut laporan Quincy, insiden di Qatar membuka mata negara-negara Arab bahwa tidak ada jaminan keamanan bahkan bagi sekutu AS sekalipun.

 

Reaksi Dunia Arab: Dari Kekhawatiran hingga Peninjauan Normalisasi

Perubahan sikap mulai terlihat. Dalam KTT Darurat Liga Arab pasca-serangan di Qatar, Presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sisi secara terbuka menyebut Israel sebagai “musuh”.

Mesir dan Yordania kini khawatir bahwa kebijakan pemindahan paksa warga Palestina dapat berdampak langsung terhadap stabilitas dalam negeri mereka.

Dampaknya terasa pula pada masa depan “Perjanjian Abraham”, serangkaian kesepakatan normalisasi diplomatik antara Israel dan sejumlah negara Arab (UEA, Bahrain, Maroko). Quincy menilai bahwa prospek perluasan perjanjian ini kini nyaris tertutup, bahkan beberapa negara penanda tangan berpotensi menarik diri.

UEA, misalnya, telah memperingatkan Israel bahwa aneksasi Tepi Barat merupakan “garis merah” yang jika dilanggar akan membekukan hubungan diplomatik.

 

Amerika Serikat Diminta Evaluasi Hubungan dengan Israel

Quincy Institute menilai bahwa Washington harus mengakhiri obsesinya memperluas perjanjian normalisasi Arab–Israel.

Menurut laporan itu, upaya tersebut tidak membawa perdamaian maupun stabilitas, justru memperluas poros konflik di kawasan Teluk melalui narasi anti-Iran.

Serangan Israel terhadap Qatar juga memperburuk krisis kepercayaan negara-negara Arab terhadap jaminan keamanan Amerika Serikat.

Quincy memperingatkan bahwa Washington kini berisiko terseret ke dalam konflik yang bukan diciptakannya sendiri, semata karena kedekatannya dengan Israel.

“Jika Amerika benar-benar ingin mempromosikan stabilitas dan perdamaian di Timur Tengah”, tulis Quincy Institute, “maka ia harus berhenti mengulang narasi bahwa Iran adalah sumber ketidakstabilan, dan mulai meninjau kembali hubungan strategisnya dengan Israel”.

 

Kesimpulan

Laporan Quincy Institute ini menjadi salah satu kritik paling tajam dari lembaga pemikir AS terhadap kebijakan luar negeri Washington di Timur Tengah.

Dengan bahasa analitis dan berbasis data, Quincy menegaskan bahwa Israel kini bukan hanya bagian dari konflik regional, melainkan faktor pemicu utamanya.