Diplomasi Lido: Saat Trump Berbisnis Sunyi di Nusantara
POROS PERLAWANAN – Di negeri yang sedang sibuk memperdebatkan keaslian ijazah seorang presiden dan anaknya, rupanya ada yang jauh lebih “otentik”, yakni keaslian transaksi. Sementara publik diseret ke dalam debat kusir seputar gelar sarjana, di sudut sunyi ruang rapat berpendingin udara, tangan-tangan berjabat menandatangani kesepakatan bernilai Rp28 triliun.
Ya, angka yang cukup untuk membangun ulang beberapa kota, atau menambal lubang APBN yang dihasilkan oleh hobi subsidi tak tuntas. Namun yang lebih menarik adalah, nama di balik proyek raksasa ini bukan sembarang konglomerat lokal, tapi keluarga penguasa negara adidaya, Donald Trump.
Trump Organization, melalui dua proyek prestisiusnya, Trump International Golf Club Lido di Bogor dan Trump International Resort & Residences Bali, resmi menjadi simbol “kemitraan strategis” antara politik dan properti.
Atau kalau mau lebih jujur lagi: antara kekuasaan dan uang.
Mikrofon Bocor, Kepentingan Terbuka
Semuanya mungkin masih akan terdengar wajar, kalau saja tidak ada “momen mikrofon bocor” yang mengubah segalanya. Sebuah slip of the tongue dari Presiden Prabowo Subianto, yang menyebut nama Eric Trump dalam sebuah acara resmi, membuat dunia menoleh.
Bukan karena diplomasi, tapi karena frekuensi bisnis yang tiba-tiba terdengar jelas di telinga publik. Eric Trump pun tidak menampik. Ia justru mengafirmasi “pengakuan atas magnitudo dan keunggulan proyek mereka di Indonesia”.
Bahasa halus untuk mengatakan: “Ya, kami di sini. Dan kami sudah lama bermain di halaman belakangmu.”
Fact Sheet dari Washington: “Historic Trade Deal” atau “Historic Sellout”?
Tepat pada 22 Juli 2025, Gedung Putih mengumumkan sebuah dokumen yang terdengar mulia, Fact Sheet: The United States and Indonesia Reach Historic Trade Deal. Kata “historic” selalu jadi bumbu favorit diplomasi modern. Biasanya, itu berarti seseorang di Washington baru saja menandatangani sesuatu yang tak akan dimengerti oleh petani di Klaten atau nelayan di Bitung.
Akan tetapi, di balik jargon “kerja sama strategis”, “pertumbuhan ekonomi”, dan “kemitraan jangka panjang”, terselip satu hal yang lebih nyata, bahwa ada penguatan cengkeraman ekonomi asing di sektor pariwisata dan infrastruktur premium Indonesia.
Ironisnya, saat semua ini terjadi, perhatian publik dialihkan oleh isu-isu kecil tapi sensasional, ijazah Jokowi palsu, Gibran bukan lulusan sah, konspirasi akademik nasional, tema-tema yang cukup untuk memecah opini publik dan mematikan rasa ingin tahu pada hal-hal yang benar-benar penting.
Ketika Politik Jadi Proyek dan Proyek Jadi Politik
Fakta menarik, bahwa proyek Trump di Indonesia bukan proyek baru. Ia mulai dirancang sejak 2014, masa ketika politik Indonesia baru saja menulis ulang naskah kekuasaan nasional.
Kini, satu dekade kemudian, ia tumbuh seperti pohon rindang yang akarnya menjalar hingga ke pusat-pusat kekuasaan baru.
Trump Organization mungkin menyebut ini sebagai ekspansi bisnis. Namun di dunia yang semakin kabur batas antara politik dan korporasi, kita tahu istilah yang lebih tepat, ini adalah kolonialisme versi real estate.
Lido kini bukan hanya soal kawasan wisata, melainkan simbol bahwa kapital global bisa berlabuh di mana saja, asal pemimpinnya cukup sibuk mengurusi ijazah.
Palestina Pun Masuk Skenario
Lucunya, semua ini bertepatan dengan meningkatnya tekanan global atas isu Palestina. Apalagi Trump dikenal sebagai sosok yang tanpa malu memindahkan Kedutaan AS ke Yerusalem. Kini, bisnisnya menancap di negeri berpenduduk Muslim terbesar di dunia, dan tak seorang pun tampak merasa aneh.
Barangkali karena kita memang sudah terlalu sibuk dengan berita-berita “kecil tapi viral.” Sementara, permainan besar berlangsung tanpa penonton.
Di Balik Keheningan yang Mahal
Dalam dunia politik modern, transparansi sering kali hanyalah kaca dua arah, kita melihat bayangan kita sendiri, tapi yang di baliknya tetap gelap.
Trump tersenyum dari seberang Samudra Pasifik, Prabowo berbicara tentang “kerja sama strategis”, media sibuk menulis tentang ijazah, dan rakyat sibuk mengomentari siapa yang lebih bodoh di kolom komentar.
Padahal di antara semua itu, Rp28 triliun terus bekerja, membangun sesuatu yang mungkin bukan untuk kita.
Apakah ini bentuk kerja sama internasional, atau hanya versi baru dari ajang ”jual negara dengan lisensi diplomatik” saja? Silakan pilih sendiri istilah yang paling sopan dan lebih nyaman didengar telinga.