Dokumen Saudi untuk “Sehari Setelah Perang di Gaza” Terungkap; Versi Simulasi Rencana Netanyahu

POROS PERLAWANAN — Surat kabar Al-Akhbar mengungkap dokumen visi Arab Saudi untuk “Sehari setelah perang di Gaza” yang memiliki kemiripan mencolok dengan rencana Benjamin Netanyahu. Kecuali dua klausul, isi kedua rencana tersebut hampir sepenuhnya identik, terutama terkait upaya melemahkan dan mengakhiri peran Hamas serta pelucutan senjata kelompok perlawanan Palestina.

Menurut laporan Tasnim News Agency, Kamis (23/10), di tengah ketidakpastian mengenai masa pascaperang di Jalur Gaza dan nasib pemerintahan di wilayah tersebut, sumber-sumber Arab menerbitkan dokumen Arab Saudi yang menguraikan visi untuk fase “Sehari setelah perang”. Dokumen itu menyebutkan bahwa Hamas akan dipinggirkan dan Otoritas Palestina (PA) akan kembali berkuasa. Visi ini beririsan erat dengan pendekatan Netanyahu, berbeda dalam redaksi, namun hampir identik dalam substansi.

Rencana Arab Saudi: Meminggirkan Hamas dan Mengembalikan Otoritas Palestina

Surat kabar Al-Akhbar melaporkan bahwa pada akhir September, Kementerian Luar Negeri Saudi mendistribusikan dokumen berjudul “Visi Arab Saudi untuk Mencapai Perdamaian dan Stabilitas di Jalur Gaza dan Tepi Barat” kepada delegasi-delegasinya.

Dokumen tersebut mencerminkan pandangan Riyadh terhadap masa pascaperang Gaza, dengan menekankan penguatan peran gerakan Fatah dan reformasi internal Otoritas Palestina. Disebutkan bahwa “proses ini akan memperkuat kemitraan dengan rakyat Palestina untuk membangun negara berdasarkan perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.”

Menurut salinan dokumen yang diperoleh Al-Akhbar, Arab Saudi meyakini bahwa stabilitas Gaza dan pembentukan negara Palestina hanya dapat dicapai melalui marginalisasi peran Hamas dalam pemerintahan, serta penyatuan politik Palestina “di bawah satu legitimasi nasional”.

Selaras dengan visi Putra Mahkota Mohammed bin Salman (2 September 2025), dokumen itu menegaskan bahwa “menangani masalah Hamas merupakan langkah mendasar untuk menciptakan lingkungan aman yang mendukung rekonstruksi dan stabilitas.”

Tujuan Strategis Dokumen Saudi

Dokumen tersebut memuat sejumlah sasaran strategis, antara lain:

1. Pelucutan senjata perlawanan secara bertahap melalui kesepakatan internasional dan regional.

2. Penyatuan pemerintahan Gaza di bawah Otoritas Palestina untuk memperkuat persatuan nasional.

3. Promosi perdamaian melalui solusi dua negara, sesuai resolusi internasional yang menjamin hak rakyat Palestina atas negara merdeka.

Pelaksanaan rencana ini akan dilakukan melalui kerja sama dengan Otoritas Palestina guna menyusun rencana transisi pemerintahan terpadu di Gaza, dengan dukungan koordinasi bersama Mesir dan Yordania untuk mengurangi pengaruh militer Hamas.

Selain itu, dokumen menyerukan penempatan pasukan penjaga perdamaian internasional di bawah naungan PBB guna melindungi warga sipil dan mendukung stabilitas kawasan.

Reformasi dan Pemberdayaan Otoritas Palestina

Terkait reformasi Otoritas Palestina, Arab Saudi menegaskan upaya untuk memberdayakan PA sebagai “perwakilan sah rakyat Palestina yang mampu mewujudkan tujuan nasional mereka.”

Dokumen tersebut juga merujuk pada pidato Menteri Luar Negeri Faisal bin Farhan di Majelis Umum PBB (26 September 2025), yang menekankan pentingnya reformasi lembaga-lembaga pemerintahan sendiri sebagai pilar utama untuk persatuan nasional dan pemerintahan yang transparan.

Riyadh menekankan bahwa reformasi PA harus mencakup:

1. Pemberantasan korupsi dan peningkatan kinerja administrasi.

2. Representasi yang adil bagi seluruh kelompok Palestina.

3. Pemberdayaan ekonomi melalui dukungan finansial untuk meningkatkan kapasitas PA dalam penyediaan layanan publik.

4. Dialog nasional guna mengintegrasikan semua faksi di bawah payung Otoritas Palestina.

Untuk mewujudkannya, Arab Saudi menyerukan:

1. Pemberian bantuan keuangan dan perencanaan bagi reformasi PA bekerja sama dengan mitra internasional.

2. Penyelenggaraan konferensi domestik dan regional guna mendukung dialog internal Palestina dengan partisipasi negara-negara Arab.

3. Pembentukan dana pembangunan berkelanjutan bagi wilayah Palestina melalui koordinasi dengan PBB dan para donor internasional.

Kementerian Luar Negeri Saudi menegaskan:

“Meminggirkan Hamas dan mereformasi Otoritas Palestina merupakan langkah fundamental menuju pembentukan lembaga-lembaga nasional yang kuat, yang mampu mewujudkan aspirasi rakyat Palestina untuk memiliki negara merdeka.”

Versi Simulasi Rencana Netanyahu

Menariknya, hampir seluruh isi dokumen Saudi mencerminkan rencana Netanyahu untuk masa pascaperang yang diajukan kepada kabinet Israel pada Februari 2024.

Keduanya berangkat dari konsep “Sehari setelah Hamas” sebagai momentum untuk merombak sistem politik Palestina. Perbedaannya:

1. Rencana Netanyahu menuntut penghapusan total Hamas dari kekuasaan dan pembubaran semua struktur militer-sipilnya.

2. Sementara Saudi memilih pendekatan pemarginalan bertahap, dengan mengurangi peran militer dan administratif Hamas di bawah slogan “penyatuan rakyat Palestina.”

Netanyahu mengusulkan agar pemerintahan Gaza diambil alih oleh pejabat lokal non-Hamas, sedangkan Saudi mendorong reformasi dan penguatan Otoritas Palestina.

Dalam hal pelucutan senjata, keduanya memiliki kesamaan prinsip. Netanyahu menuntut penghapusan total kemampuan militer perlawanan, sementara Saudi mendorong pelucutan bertahap melalui mekanisme regional dan internasional.

Kesamaan dan Perbedaan Pokok

Dokumen Saudi tidak menyebutkan UNRWA, badan PBB yang selama ini berperan vital dalam membantu pengungsi Palestina. Sebaliknya, Riyadh menekankan bahwa bantuan untuk Gaza harus disalurkan melalui mekanisme internasional di bawah pengawasan PBB, selaras dengan pandangan Netanyahu yang ingin membubarkan UNRWA dan menggantinya dengan bantuan global terkoordinasi.

Keduanya juga sama-sama menyerukan peran Arab yang lebih kuat di Gaza. Netanyahu menyebut “negara-negara Arab yang berpengalaman dalam memerangi ekstremisme”, sedangkan Saudi menekankan peran Mesir dan Yordania dalam “mengurangi pengaruh militer Hamas.”

Penelaahan kedua dokumen menunjukkan hanya dua perbedaan mendasar:

1. Arab Saudi menyerukan pembentukan negara Palestina berdasarkan perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota, sedangkan Netanyahu menolak gagasan tersebut.

2. Arab Saudi menempatkan Otoritas Palestina sebagai aktor utama masa depan Gaza, posisi yang ditolak keras oleh Israel.