Krisis Sudan dan Kemiripannya dengan ‘Perang Proksi’, Siapa Saja Aktor Asingnya?

POROS PERLAWANAN — Krisis Sudan kini semakin menyerupai perang proksi, dengan dampak yang meluas jauh melampaui batas negara tersebut. Keterlibatan lebih dari sepuluh aktor asing dalam konflik ini tampak semakin nyata.

Menurut Kantor Berita Mehr pada Jumat 7 November, sejak pecahnya pertempuran antara Militer Sudan dan Pasukan Reaksi Cepat (RSF) pada April 2023, konflik ini telah memasuki tahun ketiga. Perang tersebut tidak lagi hanya bentrokan antara pendukung dan penentang rezim, melainkan telah berubah menjadi medan perebutan pengaruh yang melibatkan lebih dari 15 negara regional dan transregional. Hingga November 2025, lebih dari 200.000 orang dilaporkan tewas, sekitar 15 juta mengungsi, dan skenario terburuk memperkirakan korban kelaparan dapat mencapai 2,5 juta jiwa.

Situasi ini menunjukkan bahwa Sudan telah menjadi arena bagi perang proksi, di mana berbagai aktor asing mengejar kepentingan geopolitik, ekonomi, dan keamanan mereka sendiri, bukan semata-mata berupaya menciptakan perdamaian internal.

Uni Emirat Arab (UEA)

UEA menjadi salah satu pendukung paling menonjol bagi RSF, yang baru-baru ini dituduh melakukan pembantaian di kota Fasher, Darfur. Sejak 2023, Abu Dhabi dilaporkan mengirim senjata canggih, termasuk rudal antitank Kornet, drone buatan Tiongkok, dan kendaraan lapis baja melalui jalur seperti Chad dan Uganda.

Selain dukungan militer, kerja sama UEA dengan RSF dalam menguasai tambang emas Sudan menunjukkan dimensi ekonomi dari keterlibatannya. Proyek pelabuhan Laut Merah seperti Abu Umama menegaskan ambisi Abu Dhabi untuk mendominasi rute laut dan kekayaan mineral Sudan. Penyelundupan emas dari Sudan ke Dubai, yang nilainya mencapai miliaran Dolar, disebut turut membiayai aktivitas RSF. Dengan demikian, UEA berupaya mengonsolidasikan posisinya di Sudan melalui kombinasi pengaruh ekonomi dan militer, sekaligus melemahkan kelompok Islamis yang bersekutu dengan Militer Sudan.

Rusia

Rusia memiliki dua tujuan strategis di Sudan: pertama, membiayai perang di Ukraina melalui pasokan emas dan mineral Afrika; kedua, memperluas pengaruh militernya di Laut Merah dengan membangun pangkalan Angkatan Laut.

Awalnya, Rusia mendukung RSF, tetapi sejak April 2025, Moskow mulai menjalin komunikasi dengan Militer Sudan dan menjanjikan “bantuan signifikan”. Senjata Rusia dilaporkan masuk ke Sudan melalui Libya, Chad, dan jaringan logistik Militer Rusia. Peran Rusia bersifat strategis dan ekonomis, untuk mengamankan sumber daya serta menyaingi pengaruh Barat di kawasan tersebut.

Mesir dan Arab Saudi

Mesir dan Arab Saudi adalah dua aktor Arab dengan keterlibatan paling aktif. Mesir secara terbuka mendukung Militer Sudan, dengan alasan keamanan perbatasan dan kekhawatiran terhadap proyek Bendungan Renaissance di Ethiopia. Kairo telah memasok drone buatan Turki kepada Militer Sudan serta memberikan pelatihan bagi para perwira. Pada Februari 2025, Militer Sudan berhasil merebut kembali kota Ubaid dengan dukungan Mesir.

Arab Saudi, meskipun bergerak lebih hati-hati, juga mendukung Militer Sudan. Stabilitas Laut Merah sangat penting bagi proyek futuristik NEOM, sehingga Riyadh berperan dalam upaya diplomatik seperti pertemuan Jeddah. Dalam persaingan geopolitik dengan UEA, Arab Saudi kini memperkuat dukungannya terhadap tentara Sudan.

Bagi kedua negara tersebut, kehadiran di Sudan merupakan bagian dari strategi menjaga keamanan regional, stabilitas Sungai Nil, dan kendali atas jalur laut strategis di Laut Merah.

Turki dan Tiongkok

Turki memperluas pengaruhnya di Tanduk Afrika melalui penjualan drone bersenjata kepada Militer Sudan setelah kunjungan Abdel Fattah al-Burhan pada November 2023. Pelatihan militer dan proyek infrastruktur turut memperkuat hubungan kedua negara.

Sementara itu, Tiongkok lebih fokus pada aspek ekonomi. Beijing menyediakan pinjaman, proyek minyak, dan dukungan diplomatik di PBB. Meski tidak memiliki kehadiran militer langsung, Tiongkok aktif melindungi investasinya di sektor energi dan pertambangan Sudan.

Ethiopia, Eritrea, Chad, dan Sudan Selatan

Negara-negara tetangga memainkan peran signifikan dalam memperpanjang konflik. Ethiopia dan Eritrea mendukung RSF; Ethiopia untuk menekan Mesir terkait Bendungan Renaissance, dan Eritrea demi memperluas pengaruhnya di Tanduk Afrika.

Chad berperan ganda: menjadi jalur logistik senjata Emirat sekaligus menampung pengungsi Sudan. Sudan Selatan, yang secara ekonomi bergantung pada minyak Sudan, tidak terlibat langsung, tetapi wilayah perbatasannya kerap digunakan oleh RSF. Hal ini mempertegas bahwa krisis Sudan tidak hanya terjadi di dalam negeri, tetapi juga merupakan hasil intervensi lintas batas.

Qatar, Aljazair, dan Israel

Qatar dan Aljazair berperan sebagai mediator. Qatar cenderung mendukung kelompok Islamis dalam tubuh Militer Sudan, sementara Aljazair dilaporkan mengirimkan sejumlah drone untuk mendukung pasukan Pemerintah.

Israel, yang menormalisasi hubungan dengan Sudan sejak 2020, berinteraksi dengan kedua pihak. Tujuannya adalah memperkuat pijakan strategis di Kawasan. Dengan demikian, krisis Sudan juga menjadi ajang persaingan pengaruh antara aktor-aktor sekunder yang ingin memainkan peran lebih besar di Afrika Timur.

Amerika Serikat dan Barat

Selain aktor regional dan Rusia, keterlibatan Amerika Serikat dan sekutunya juga penting. Washington berulang kali memperingatkan tentang intervensi asing dan menegaskan bahwa keterlibatan eksternal telah mengubah konflik domestik menjadi “krisis berdimensi global”.

AS telah memberlakukan sanksi terhadap RSF dan sejumlah perusahaan yang terkait dengannya. Namun, para pengamat menilai tekanan terhadap aktor regional masih lemah dan tidak terkoordinasi. Kehadiran Barat sejauh ini terbatas pada diplomasi dan sanksi ekonomi, tanpa inisiatif kuat untuk menghentikan aliran senjata maupun pendanaan lintas batas.

Kesimpulan

Krisis Sudan kini jelas bertransformasi menjadi perang proksi dengan dampak yang jauh melampaui wilayahnya. Keterlibatan lebih dari sepuluh aktor asing, melalui jalur militer, ekonomi, maupun diplomatik telah memperdalam konflik dan memperburuk bencana kemanusiaan.

Tanpa langkah terkoordinasi dari komunitas internasional, termasuk sanksi yang ditargetkan, pengawasan terhadap arus senjata dan dana, serta tekanan diplomatik terhadap negara-negara regional, Sudan berisiko menjadi “Libya baru”: negara terfragmentasi yang menjadi ajang perebutan pengaruh global.

Selama logika “kontrol dan eksploitasi” tetap mendominasi kebijakan para aktor asing, peluang untuk mencapai perdamaian sejati di Sudan akan tetap tipis.