Membedah Sistem Pemilu Irak: Dari Kotak Suara hingga Pembentukan Pemerintahan

POROS PERLAWANAN — Pengamat politik Irak, Muhaddeseh Rezaei menilai hasil Pemilu di Irak bukanlah akhir dari kontestasi politik antarfaksi, melainkan awal dari babak baru perebutan kekuasaan untuk membentuk faksi mayoritas parlemen yang berhak menunjuk perdana menteri.

Menurut laporan Tasnim News Agency pada Minggu 9 November, sistem politik Irak yang terbentuk pasca-invasi 2003 berdiri di atas mekanisme elektoral yang kompleks. Untuk memahami dinamika politik negara ini, tiga aspek utama harus diperhatikan: metode penghitungan suara, struktur distrik pemilihan, dan proses pembentukan pemerintahan. Ketiganya saling terkait dan bersama-sama menentukan pola koalisi, keseimbangan sektarian, serta arah kekuasaan di Baghdad.

Sistem Penghitungan Suara: Metode Sainte-Lague dan Representasi Proporsional

Perbedaan utama Pemilu Irak dibandingkan negara lain di Kawasan terletak pada tahap konversi suara menjadi kursi parlemen.

Pemilih Irak memberikan suara secara langsung kepada individu, bukan hanya kepada partai, dan bebas memilih kandidat dari daftar berbeda. Namun, ketika suara dihitung, sistem yang digunakan adalah metode Sainte-Lague, sistem proporsional yang juga diterapkan di beberapa negara Eropa.

Metode ini memiliki dua prinsip utama:

1. Penghitungan berdasarkan daftar partai atau aliansi. Meskipun suara diberikan kepada individu, hasil akhirnya diakumulasi ke dalam daftar partai.

2. Distribusi kursi secara proporsional, bukan sistem mayoritas. Artinya, kursi parlemen dibagi sesuai proporsi total suara setiap daftar, bukan hanya dimenangkan oleh partai peraih suara terbanyak.

Sistem ini mencegah dominasi tunggal oleh satu partai dan memastikan representasi yang relatif adil bagi semua kekuatan politik. Namun, konsekuensinya, pembentukan pemerintahan pasca-Pemilu hampir selalu memerlukan koalisi lintas faksi dan sekte, menjadikan politik Irak sarat negosiasi dan kompromi.

Distrik Pemilihan dan Representasi Sektarian

Irak memiliki 18 provinsi (muhafazah) yang secara umum berfungsi sebagai daerah pemilihan (electoral districts). Kecuali pada Pemilu 2021, yang secara eksperimental membagi wilayah menjadi 83 distrik kecil, semua Pemilu sebelumnya menggunakan provinsi sebagai unit pemilihan utama. Kursi di parlemen didistribusikan berdasarkan populasi tiap provinsi.

1. Baghdad memiliki kursi terbanyak, yakni 71 kursi (69 kursi umum + 2 kursi minoritas).

2. Muthanna memiliki kursi paling sedikit, yaitu 7 kursi.

3. Total kursi parlemen Irak adalah 329 kursi, terdiri dari 320 kursi umum dan 9 kursi minoritas (untuk etnis dan agama tertentu seperti Kristen, Yazidi, dan Shabak).

Meski konstitusi Irak tidak menetapkan kuota sektarian secara formal, komposisi demografis provinsi membuat representasi sektarian bersifat otomatis (de facto).

Distribusi sektarian dalam parlemen dapat diproyeksikan sebagai berikut:

1. Syiah: Mendominasi delapan provinsi selatan, termasuk Basra, Maysan, Muthanna, Dhi Qar, Najaf, Karbala, Qadisiyah, dan Wasit, dengan populasi lebih dari 95% Syiah. Mereka juga unggul di Babil dan memiliki mayoritas relatif di Baghdad. Perkiraan kursi: 174–195 kursi.

2. Sunni Arab: Mendominasi Anbar, serta mayoritas di Salahuddin dan Nineveh. Mereka juga bersaing ketat di Kirkuk dan Diyala, serta memiliki minoritas signifikan di Baghdad. Perkiraan kursi: 70–95 kursi.

3. Kurdi: Memegang mayoritas di tiga provinsi utara, seperti Erbil, Sulaymaniyah, dan Dohuk, serta bersaing dengan Arab di Kirkuk dan memiliki populasi minoritas di Diyala dan Nineveh. Perkiraan kursi: 40–50 kursi.

Dengan struktur ini, keseimbangan politik Irak sangat bergantung pada dinamika demografis dan kesepakatan antarsekte utama (Syiah, Sunni, Kurdi), bukan hanya pada hasil matematis Pemilu.

Proses Pembentukan Pemerintahan: Dari Parlemen ke Perdana Menteri

Setelah hasil Pemilu diumumkan, Irak memasuki fase pembentukan pemerintahan tiga tahap, yang merupakan inti dari perebutan kekuasaan politik.

a. Pemilihan Presidium Parlemen

Sidang pertama parlemen dipimpin oleh anggota tertua (biasanya dari kalangan Sunni). Dalam sidang ini, dilakukan pemilihan Ketua Parlemen dan dua Wakil Ketua melalui suara mayoritas. Jabatan Ketua Parlemen secara tradisional dipegang oleh tokoh Sunni, mencerminkan kesepakatan politik tidak tertulis pasca-2003.

b. Pemilihan Presiden

Tahap kedua adalah pemilihan Presiden Republik Irak oleh anggota parlemen.

Seorang kandidat harus memperoleh dua pertiga suara (219 dari 329) untuk menang dalam putaran pertama. Jika gagal, dua kandidat teratas maju ke putaran kedua, dan yang meraih suara terbanyak dinyatakan terpilih.

Pada 2021, Mahkamah Konstitusi Federal menambahkan ketentuan penting:

Sidang pemilihan presiden hanya sah jika dihadiri oleh minimal dua pertiga anggota parlemen.

Aturan ini memberi hak veto de facto kepada minoritas sepertiga (110 anggota), yang dapat menggagalkan sidang dengan tidak hadir—sering dimanfaatkan dalam krisis politik untuk menunda pembentukan pemerintahan.

c. Penunjukan Perdana Menteri

Tahap ketiga dan paling krusial adalah penunjukan Perdana Menteri, berdasarkan Pasal 76 Konstitusi Irak. Presiden menugaskan pembentukan pemerintahan kepada “blok terbesar” (al-Katlah al-Akbar) di parlemen.

Interpretasi hukum penting pada 2010 menegaskan bahwa “blok terbesar” tidak berarti daftar yang memenangkan suara terbanyak, melainkan koalisi terbesar yang terbentuk setelah Pemilu.

Dengan demikian, partai atau aliansi dapat membentuk koalisi baru pasca-Pemilu dan mengeklaim status sebagai “blok terbesar”.

Blok ini tidak perlu meraih mayoritas absolut (50%+1 kursi), cukup menjadi koalisi dengan jumlah anggota terbanyak dibanding blok lain. Contohnya, pada 2014, blok Negara Hukum (State of Law) berhasil menunjuk perdana menteri hanya dengan 92 kursi dari total 329.

Tahap inilah yang biasanya melahirkan lobi politik paling intens dan negosiasi lintas faksi, karena blok yang terbentuk menentukan siapa yang akan menjadi perdana menteri — jabatan yang merupakan kepala eksekutif dan panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Irak.

Demokrasi Negosiasi dalam Kerangka Sektarian

Sistem Pemilu Irak memadukan mekanisme demokrasi representatif dengan struktur sosial berbasis sekte dan etnis. Hasil Pemilu bukan penentu akhir kekuasaan, melainkan awal dari proses panjang pembentukan koalisi dan negosiasi antarkelompok politik.

Model Sainte-Lague memberikan representasi yang adil, tetapi justru memperkuat fragmentasi politik dan membuat pemerintahan bergantung pada kompromi antarfaksi.

Dengan demikian, setiap Pemilu di Irak bukan sekadar kontestasi elektoral, melainkan arena diplomasi internal yang menentukan arah kekuasaan, stabilitas, dan masa depan negara pascakonflik ini.