Cara Iran Pertahankan Diri: Dari Rudal hingga Konferensi Internasional
POROS PERLAWANAN – Kantor Berita Mehr melaporkan bahwa pascaserangan Israel pada Juni lalu, Iran berusaha untuk mendefinisikan ulang citranya di bidang militer dan diplomatik. Serangan rudal presisi, yang dengan cepat menghentikan serangan, menunjukkan kemampuan pertahanan Tehran, sementara konferensi “Hukum Internasional di Bawah Serangan: Agresi dan Pertahanan” yang baru-baru ini diadakan menampilkan upaya negara tersebut untuk menegaskan posisi hukum dan diplomatiknya di panggung global. Bersama-sama, tindakan ini menggambarkan sebuah negara yang bertekad mempertahankan kedaulatan dan haknya melalui kekuatan militer dan keterlibatan yang rasional.
Pada Juni silam, Israel melancarkan serangan mendadak ke wilayah Iran beberapa hari sebelum putaran keenam negosiasi nuklir di Muscat. Serangan yang menewaskan lebih dari seribu orang, termasuk komandan militer, ilmuwan nuklir, dan warga sipil, serta menargetkan fasilitas nuklir damai, segera disusul dengan serangan bom AS ke situs nuklir Iran. Agresi terkoordinasi ini, kata Tehran, melanggar prinsip-prinsip hukum internasional. Sebagai respons, Angkatan Bersenjata Iran melakukan operasi balasan yang presisi, menyerang target strategis di Wilayah Palestina yang Diduduki dan di pangkalan udara al-Udeid di Qatar, yang merupakan fasilitas militer AS terbesar di Timur Tengah. Pejabat Iran menekankan bahwa respons yang cepat dan efektif mengubah tuntutan “penyerahan tanpa syarat” menjadi “seruan gencatan senjata” dari pihak musuh dalam beberapa hari.
Sejak agresi Juni, pejabat Militer Iran secara konsisten menekankan kesiapan negara tersebut untuk merespons secara tegas terhadap serangan apa pun. Menyoroti pelajaran yang dipetik dari Perang 12 Hari, mereka menekankan bahwa kemampuan pertahanan Iran telah meningkat secara signifikan dan memastikan daya prevensi yang jauh lebih kuat dibandingkan selama konflik Juni. Kesiapan yang ditingkatkan ini, kata mereka, memperkuat kemampuan Tehran untuk melindungi kedaulatannya dan merespons ancaman secara efektif.
Namun, pendekatan Iran dalam mempertahankan diri tidak hanya bersifat militer. Alat diplomasi negara tersebut telah aktif berpartisipasi di berbagai front untuk memperjuangkan hak-haknya dan melindungi kepentingan nasional. Strategi ganda ini terlihat jelas dalam konferensi internasional pada Minggu 16 November bertajuk “Hukum Internasional di Bawah Serangan: Agresi dan Pertahanan”, yang diadakan di Tehran. Dalam konferensi tersebut, para diplomat senior, pakar hukum, dan cendekiawan internasional mendiskusikan serangan Juni, tantangan terhadap norma hukum global, dan implikasi yang lebih luas bagi keamanan regional dan internasional.
Konferensi yang diselenggarakan di Institut Studi Politik dan Hubungan Internasional yang berafiliasi dengan Kementerian Luar Negeri Iran, mengumpulkan 350 peserta dari Iran dan internasional, termasuk diplomat, akademisi, pakar hukum, dan perwakilan dari lembaga think-tank di seluruh dunia. Empat panel khusus membahas agresi Israel dan AS terhadap Iran, ancaman terhadap Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT), dan pengaturan keamanan regional.
Berbicara di konferensi tersebut, Menlu Iran, Abbas Araghchi memperingatkan bahwa hukum internasional sedang menghadapi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia menyalahkan AS dan sekutunya atas promosi “tatanan internasional berbasis kekuatan” yang mengorbankan norma-norma hukum. Dalam pidatonya, ia mengatakan, “Hari ini, kita dihadapkan pada kenyataan yang tidak dapat diabaikan lagi: hukum internasional sedang diserang. Dunia menghadapi tantangan mendalam, tren yang mengkhawatirkan, dan pergeseran strategis yang belum pernah terjadi sebelumnya.”
Araghchi mengkritik apa yang disebut “tatanan internasional berbasis aturan”, dengan argumen bahwa tatanan tersebut secara selektif melayani kepentingan Barat dan telah digunakan sebagai alat untuk hegemoni AS. Dia juga menggambarkan Israel sebagai agen kebijakan AS di Timur Tengah, dengan menegaskan bahwa serangan-serangannya, termasuk serangan pada 13 Juni di wilayah Iran menjelang putaran keenam negosiasi nuklir di Muscat, melanggar prinsip-prinsip dasar hukum internasional, ketentuan PBB, serta sistem jaminan dan nonproliferasi.
Menteri Luar Negeri Araghchi juga menekankan peningkatan kemampuan pertahanan Iran sejak Juni. “Jika perang serupa terjadi lagi, kami lebih siap untuk merespons. Kesiapan ini sendiri merupakan faktor terkuat dalam mencegah konflik di masa depan,” katanya. Dia juga menyoroti bahwa program nuklir Iran tetap tangguh dan sepenuhnya mematuhi hak-haknya sesuai Pasal 4 Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT), dan semua kewajiban teknis telah dipenuhi di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional (IAEA).
Berbicara di sela-sela konferensi, Wakil Menteri Luar Negeri, Saeed Khatibzadeh menekankan bahwa setiap pembicaraan potensial dengan AS akan menjadi “pembicaraan yang dipersenjatai”. Dia menyoroti ketidakpercayaan Iran dan kesiapannya untuk melawan kemungkinan penipuan. Ia menekankan bahwa pembicaraan di bawah paksaan atau ancaman militer tidak adil, dan bahwa pendekatan Iran menggabungkan kehati-hatian dengan kesiapan.
Berbicara dalam panel selama konferensi, Kepala Organisasi Energi Atom Iran (AEOI), Mohammad Eslami menyatakan bahwa Israel menyalahgunakan informasi rahasia IAEA selama serangan presisi terhadap fasilitas nuklir Iran, yang menargetkan ruang laboratorium yang dikembangkan bekerja sama dengan Badan tersebut. Ia memperingatkan bahwa penyalahgunaan semacam itu merusak kredibilitas dan efektivitas IAEA.
Dia menegaskan bahwa kebijakan Iran telah transparan sejak awal dan bahwa negara tersebut akan terus melanjutkan aktivitasnya meskipun menghadapi tekanan eksternal.
Pejabat Iran, termasuk Wamenlu, Kazem Gharibabadi dan Penasihat Senior Pemimpin Tertinggi Iran, Kamal Kharrazi menyeru AS untuk mengakui bahwa perdamaian tidak dapat dicapai dengan kekuatan. Mereka menegaskan kembali komitmen Iran untuk negosiasi berdasarkan kesetaraan, saling menghormati, dan mempertimbangkan kepentingan nasional, sambil menolak paksaan, tekanan ekonomi, dan ancaman sepihak.
Araghchi dan pejabat lain menyoroti bahwa agresi Israel, yang didukung oleh AS dan beberapa sekutu Eropa, tidak hanya gagal mencapai tujuannya, tetapi juga memperkuat kohesi nasional Iran, kemampuan prevensi, dan komitmennya terhadap diplomasi damai.
Konferensi menyimpulkan bahwa meskipun Iran tetap terbuka untuk dialog, negara tersebut akan terus memperkuat kapasitas pertahanan dan nuklir damainya untuk melindungi kedaulatan dan hak-haknya sesuai dengan hukum internasional.
Melalui kombinasi antara peningkatan kemampuan pertahanan dan diplomasi proaktif, Iran berusaha menyampaikan pesan yang jelas: meskipun tetap berkomitmen pada dialog dan hukum internasional, Iran akan dengan tegas mempertahankan kedaulatan dan kepentingan nasionalnya terhadap ancaman apa pun. Peristiwa pada bulan Juni dan pembahasan di konferensi Tehran menyoroti tekad suatu negara untuk menyeimbangkan ketahanan dengan keterlibatan strategis, baik di medan perang maupun di panggung diplomasi.
