Ansharullah: PBB Perpanjang Sanksi atas Yaman Lantaran Pembelaan Kami untuk Palestina

POROS PERLAWANAN – Dilansir Al Mayadeen, Kantor Politik Ansharullah Yaman dengan tegas mengecam perpanjangan sanksi PBB terhadap Yaman pada Selasa 18 November. Ansharullah memperingatkan bahwa langkah-langkah tersebut memperluas hukuman kolektif dan memperkuat mekanisme blokade ekonomi terhadap negara tersebut.

Dalam pernyataan tertulis, Kantor tersebut menyatakan bahwa keputusan ini diambil pada saat PBB mengeklaim mencari perdamaian di Yaman, namun tindakan-tindakannya justru melayani agenda AS dan Koalisi Agresor.

Ansharullah mengecam perpanjangan sanksi sebagai upaya putus asa untuk membalas peran aktif Yaman dalam mendukung Gaza dan menghadapi Israel. Kelompok Perlawanan tersebut menegaskan solidaritasnya dengan perjuangan Palestina dan menyebutnya sebagai masalah fundamental yang tidak dapat dinegosiasikan.

Statemen tersebut juga menolak berlanjutnya operasi Panel Ahli PBB tentang Yaman, dengan menyatakan bahwa perkembangan terbaru telah membuktikan laporan mereka dipenuhi dengan kebohongan dan distorsi.

Kantor Politik Ansharullah memperingatkan bahaya melanjutkan kebijakan sanksi, sembari menekankan bahwa langkah-langkah tersebut digunakan sebagai dalih untuk eskalasi militer dan agresi baru terhadap Yaman, dengan dalih melindungi navigasi maritim internasional.

“Pengalaman telah membuktikan bahwa AS berusaha memiliterisasi Laut Merah untuk membawa lebih banyak pangkalan asing ke wilayah tersebut,” demikian disebutkan dalam pernyataan tersebut.

Ansharullah juga menolak resolusi Dewan Keamanan PBB tentang pembentukan apa yang disebut sebagai “Pasukan Perdamaian di Gaza.” Kelompok ini menyatakan bahwa hal itu mewakili kembalinya kebijakan pengawasan dan mandat di bawah pengawasan AS.

Ansharullah menekankan bahwa resolusi tersebut melayani tujuan musuh Israel; tujuan yang gagal dicapai melalui penggunaan kekuatan berlebihan dan genosida terhadap rakyat Gaza.

Seraya menyayangkan peran beberapa negara Arab dan Islam dalam mendukung posisi yang sejalan dengan AS, pernyataan tersebut menegaskan kembali hak rakyat Palestina untuk melawan pendudukan dengan segala cara yang sah.

Ansharullah mendesak Dewan Keamanan PBB dan komunitas internasional untuk memastikan aliran bantuan kemanusiaan yang tidak terhalang ke Gaza dan pembukaan segera pos perbatasan, terutama di tengah bencana kemanusiaan yang terus berlanjut akibat perang.

Resolusi tersebut disetujui oleh 13 dari 15 Anggota Dewan Keamanan, dengan Rusia dan China memilih untuk abstain.

Resolusi ini bertujuan mendirikan pasukan asing sementara untuk mengawasi keamanan, mendukung rekonstruksi, dan menjaga ketertiban di wilayah tersebut. Rancangan resolusi tersebut mengusulkan agar pasukan tersebut beroperasi selama periode awal dua tahun, dengan kemungkinan perpanjangan tergantung pada perkembangan di lapangan.

Rencana ini berasal dari kesepakatan yang dimediasi AS, yang melibatkan Israel dan mencakup ketentuan untuk merekonstruksi Gaza serta mengganti struktur Pemerintahan saat ini tanpa melibatkan Faksi-faksi Perlawanan Palestina.

Rusia dan China mengkritik resolusi itu dengan menyebutnya “tidak jelas dan terlalu didominasi oleh kepentingan Washington”. Kelompok hak asasi manusia dan mantan pejabat PBB mengecam resolusi tersebut karena melemahkan otonomi Palestina dan melanggar norma hukum internasional dengan memaksakan struktur pemerintahan eksternal tanpa partisipasi lokal.