Presiden Kolombia: Tak Peduli Urusan Demokratisasi dan Narkoba, Trump Hanya Incar Minyak Venezeula
POROS PERLAWANAN – Dengan meningkatnya aktivitas Militer AS di kawasan Karibia dan Samudra Pasifik, Presiden Kolombia, Gustavo Petro dalam sebuah wawancara eksklusif dengan CNN mengatakan bahwa “minyak adalah titik fokus masalah”. Dia mengingatkan bahwa Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar yang teridentifikasi di dunia.
Diberitakan Fars, kemarin Axios mengutip dari sumber-sumber Pemerintah AS bahwa Donald Trump telah mengatakan kepada penasihatnya, ia berencana untuk melakukan pembicaraan langsung dengan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro.
“Pada dasarnya, ini adalah negosiasi tentang minyak. Saya pikir ini adalah logika Trump. Dia tidak memikirkan demokratisasi Venezuela, apalagi penyelundupan narkoba,” kata Petro.
Presiden Kolombia juga mengulang argumen para analis dalam membantah tudingan AS bahwa Venezuela tidak diakui sebagai produsen utama narkotika. Menurut Petro hanya sebagian kecil dari perdagangan narkotika global yang melewati negara tersebut.
Petro telah secara keras mengkritik kebijakan imigrasi Pemerintahan Trump, dukungannya terhadap Israel, dan aktivitas militernya di Amerika Latin sejak kembalinya Trump ke Gedung Putih.
Dia juga mengatakan dalam wawancara kemarin bahwa AS berusaha memaksakan kehendaknya kepada negara-negara lain. Dia membandingkan tindakan-tindakan AS dengan imperialisme, serta mengatakan, ”AS tidak dapat dianggap sebagai sebuah imperium, melainkan hanya sebuah negara di antara negara-negara lain.”
Saat kedatangannya terakhir di AS untuk menghadiri sidang Majelis Umum PBB pada September, Petro dalam sebuah pidato yang ditujukan kepada Militer AS, meminta mereka untuk menentang kebijakan Trump dan “jangan mengarahkan senjata mereka ke arah kemanusiaan”. Dia pun menanggung imbasnya dengan pencabutan visanya.
Dalam pesan kepada rakyat Amerika, ia mengatakan, “Pesan saya sama dengan yang disampaikan kepada semua anggota pasukan khusus AS: Tugas kalian, seperti yang dikatakan dalam sumpah, adalah memerangi kezaliman. Saya telah mengulanginya di jalan-jalan Amerika dan itu juga membuat saya menanggung imbasnya.”
Pada Oktober, Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap Petro. Sama seperti Presiden Venezuela Nicolas Maduro, ia juga dituduh terlibat dalam perdagangan narkotika global.
Sanksi-sanksi ini diberlakukan beberapa hari setelah Trump mengatakan bahwa semua pembayaran dan subsidi AS ke Kolombia akan dihentikan. Dia menuding Petro “tidak melakukan apa pun untuk menghentikan” produksi narkotika di negaranya.
Petro membela upayanya dalam memerangi perdagangan narkotika dan mengatakan kepada CNN bahwa pemerintahannya telah menyita lebih banyak kokain daripada pemerintah mana pun dalam sejarah.
Trump telah menunjukkan kesediaan untuk mengadakan pembicaraan dengan Maduro, sementara Departemen Luar Negeri AS pada Senin mengklasifikasikan “Kartel Matahari” sebagai “organisasi teroris asing” dan menyebut Maduro sebagai pemimpinnya. Langkah ini memberikan dasar hukum tambahan bagi tindakan militer AS di dalam dan sekitar negara Amerika Selatan tersebut.
Petro dalam hal ini mengatakan bahwa “tidak ada penyelidikan Kolombia yang menunjukkan hubungan antara penyelundupan narkoba Kolombia dan Maduro”.
Menurut laporan Kantor PBB untuk Narkotika dan Kejahatan (UNODC), Venezuela tidak termasuk dalam daftar negara produsen kokain. Penyidik Badan Pemberantasan Narkotika AS (DEA) juga menyebutkan dalam laporan tahunan mereka yang diterbitkan pada Maret bahwa 84 persen kokain yang disita di AS berasal dari Kolombia.
Kolombia selama ini menjadi mitra paling dapat diandalkan Washington di Amerika Selatan dalam bidang keamanan dan pertahanan. Pada 2022, Pemerintahan Biden mengklasifikasikan negara ini sebagai “mitra utama non-NATO”.
Baru-baru ini, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio mengaku bahwa masalah Pemerintah AS adalah dengan individu Petro, bukan dengan institusi Kolombia.
