Washington Post dan CNN: Tentara AS Tembakkan Gas Air Mata ke Warga Venezuela yang Terluka di Karibia
POROS PERLAWANAN – Media Amerika melaporkan bahwa pasukan Militer AS menembaki para penyintas setelah serangan rudal terhadap sebuah kapal di Laut Karibia, atas perintah langsung Menteri Perang negara itu.
Dalam tiga bulan terakhir, Militer AS menewaskan 84 warga Venezuela dalam sedikitnya 21 serangan di Laut Karibia. Pemerintahan Trump mengeklaim operasi ini ditujukan untuk memerangi penyelundupan narkoba dari Venezuela ke Amerika Serikat, namun berbagai media menduga alasan tersebut hanya kedok untuk menggulingkan Presiden Nicolás Maduro dan merebut cadangan minyak raksasa Venezuela.
Laporan Washington Post dan CNN, yang mengutip sejumlah sumber tepercaya mengungkap bahwa pasukan AS telah menerima perintah dari Menteri Perang, Pete Hegseth sebelum operasi berlangsung: “semua orang yang tersisa di kapal harus dibunuh”.
“Perintah itu adalah untuk membunuh semua orang,” kata salah satu sumber kepada Washington Post.
Insiden tersebut terjadi pada 2 September, operasi pertama dari rangkaian serangan yang diklaim AS sebagai upaya melawan kapal penyelundup narkoba di perairan internasional Karibia dan Pasifik Timur. Setelah tembakan awal, pasukan AS melihat dua korban selamat berpegang pada kapal yang terbakar, namun bukannya menolong, mereka malah menembak kembali, menurut laporan Washington Post. Sesudah insiden itu, protokol operasional diubah sehingga korban selamat dapat diselamatkan. CNN menambahkan bahwa tidak jelas apakah Hegseth mengetahui keberadaan para korban selamat sebelum tembakan kedua.
Tanggapan Pete Hegseth
Merespons laporan yang beredar luas, Hegseth menyatakan pada Jumat lalu bahwa operasi AS di Karibia “sepenuhnya legal” dan menyebut laporan media sebagai “berita palsu”, meski ia tidak menyinggung insiden 2 September. Departemen Kehakiman AS juga membela operasi tersebut, dengan menyebut tindakan Militer itu “konsisten dengan hukum konflik bersenjata”. Pemerintah AS menegaskan operasi akan terus berlanjut.
Anggota Kongres dari Partai Demokrat, Seth Moulton, seorang veteran Marinir menyebut operasi ini ilegal. Menanggapi laporan Washington Post, ia berkata: “Pembunuhan para penyintas ini jelas ilegal. Cepat atau lambat, warga Amerika akan diadili atas tindakan ini, baik sebagai kejahatan perang maupun pembunuhan.”
Panggilan Telepon Trump dan Maduro
Di tengah tekanan berkelanjutan Pemerintahan Trump terhadap Venezuela, termasuk laporan Kamis lalu yang menyebut operasi darat akan segera dimulai, The New York Times mengungkap perkembangan yang lebih mengejutkan. Mengutip beberapa sumber anonim, NYT melaporkan bahwa Presiden AS, Donald Trump berbicara melalui telepon dengan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro minggu lalu.
Menurut IRNA, dua sumber menyatakan bahwa kemungkinan pertemuan antara Trump dan Maduro sempat dibahas, meski belum ada rencana konkret. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, disebut hadir dalam percakapan tersebut. Dua pejabat yang dekat dengan Pemerintah Venezuela juga mengonfirmasi adanya panggilan telepon itu, namun Gedung Putih menolak berkomentar.
Langit Venezuela Dinyatakan Tertutup
Perkembangan terbaru datang dari pernyataan Trump, yang kemarin malam menyatakan bahwa langit Venezuela “ditutup”. Menurut ISNA, dalam pesannya di platform Truth Social, Trump menulis: “Kepada seluruh maskapai penerbangan, pilot, pengedar narkoba, dan penyelundup manusia: mohon pertimbangkan untuk menutup wilayah udara di atas Venezuela dan sekitarnya sepenuhnya. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini!”
