Hizbullah: Hadapi Agresi Israel, Lebanon Harus Kerahkan Seluruh Kekuatan Nasional
POROS PERLAWANAN — Hizbullah menegaskan bahwa eskalasi agresi Israel terhadap Lebanon menuntut negara memobilisasi seluruh instrumen kekuatan nasionalnya. Ketua Fraksi Loyalitas kepada Perlawanan di Parlemen Lebanon, Mohammad Raad menyatakan bahwa tekanan regional dan internasional yang diarahkan agar Lebanon menyerah hanya dapat dijawab dengan konsolidasi pertahanan nasional.
Raad menyebut penargetan Sayyid Haitsam Ali Thabathabai (Abu Ali), Komandan senior Hizbullah yang gugur dalam serangan brutal di pinggiran Beirut, sebagai serangan terhadap seluruh Lebanon, Pemerintah, Militer, rakyat, dan Perlawanan. Ia menyatakan bahwa semua komponen negara memiliki hak dan kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mencegah agresi lanjutan.
Dalam penjelasannya, Raad menilai seluruh wilayah Lebanon kini menjadi sasaran, dan ancaman tidak terkait kelemahan satu kelompok pun. Menanggapi kritik terhadap posisi Hizbullah, ia menegaskan bahwa konsep pencegahan bukan hanya pada respons balik, melainkan proses yang mencakup visi politik, tata kelola, kemampuan militer, dan solidaritas nasional.
Raad juga menyoroti dinamika setelah pengumuman gencatan senjata 27 November 2024. Menurutnya, Israel terpaksa menyetujui gencatan senjata setelah gagal mencapai kemajuan bermakna dalam serangan darat yang melibatkan lebih dari 75.000 personel. Unsur waktu, tekanan politik, serta biaya operasi turut memaksa Israel menerima jeda pertempuran, meskipun kemudian berulang kali melanggar perjanjian tersebut.
Ia menyebut bahwa pelanggaran itu terjadi dengan dukungan penuh Amerika Serikat, yang seharusnya bertanggung jawab menjamin pelaksanaan perjanjian. Karena itu, ia menilai wacana negosiasi antara Lebanon dan Israel menjadi sia-sia selama Rezim Zionis menolak mematuhi kesepakatan yang ada.
Raad menegaskan bahwa posisi Hizbullah jelas: tidak ada negosiasi politik dengan Israel sebelum agresi dihentikan dan seluruh wilayah Lebanon dibebaskan dari pelanggaran Rezim Pendudukan. Ia menyoroti bahwa tekanan terhadap Lebanon tidak hanya datang dari musuh, tetapi juga dari sebagian pihak yang disebutnya “teman”, yang mendorong Beirut membuka jalur kompromi.
Berkenaan dengan dokumen yang diajukan utusan AS, Tom Barak, Raad menyebutnya sebagai upaya memaksa Lebanon menjauhi kerangka gencatan senjata dan mendekati normalisasi. Ia menegaskan hubungan Hizbullah dengan Presiden Lebanon, Joseph Aoun dibangun pada transparansi dan pemahaman bahwa Hizbullah merupakan komponen nasional, bukan organisasi teroris seperti dituduhkan AS.
Menurut Raad, kepentingan Lebanon bergantung pada dua hal: tidak menyerah pada tekanan luar, dan menjaga konsensus internal pada tingkat minimum. Ia menyatakan hubungan Hizbullah dengan Perdana Menteri, Nawaf Salam bertumpu pada prinsip non-selektivitas dalam menjalankan mandat negara dan komitmen untuk menjunjung kepentingan nasional.
Raad kemudian menyinggung posisi Hizbullah terkait Perjanjian Taif, menegaskan bahwa sejak dokumen politik 2009, Hizbullah menyatakan komitmen pada Lebanon sebagai Tanah Air bersama seluruh warga dan menjadikan konstitusi serta ketentuan Taif sebagai dasar peran politiknya.
Mengenai Pemilu mendatang, Raad menegaskan Pemilu harus digelar tepat waktu untuk menjaga kredibilitas Pemerintahan. Ia mengonfirmasi bahwa koalisi elektoral Hizbullah dimulai dengan Gerakan Amal dan meluas ke berbagai kekuatan lintas distrik, agama, dan sekte, serta bahwa kehadiran Hizbullah yang luas mendorong pihak lain untuk bergabung guna memperkuat peluang masing-masing.
Sekaitan strategi pertahanan nasional, Raad menekankan bahwa konsep pertahanan harus dirumuskan melalui konsensus nasional agar efektif dan mampu menjamin kedaulatan Lebanon. Ia menilai sifat agresif Rezim Zionis, pendudukan Palestina, dan kolusi kekuatan besar dunia membuat Lebanon harus memaksimalkan seluruh instrumen kekuatannya.
Raad juga menyinggung pembatalan kunjungan Panglima Angkatan Darat Lebanon, Rudolph Heikal, ke Washington, menyebutnya sebagai tekanan politik AS untuk kepentingan Israel dan bentuk pemerasan terhadap Tentara Nasional Lebanon.
Ia menutup pernyataan dengan menegaskan bahwa meski musuh mengandalkan dukungan Amerika untuk memaksa Lebanon tunduk, rakyat Lebanon memahami pola dukungan Washington terhadap agresi Israel dan tidak akan melepaskan hak mereka untuk menolak pendudukan serta mempertahankan negara dari tujuan-tujuan jahat musuh.