Kepresidenan Irak Klaim Tak Tahu Menahu Soal Keputusan Kontroversial Soal Hizbullah dan Ansharullah
POROS PERLAWANAN – Melalui sebuah pernyataan resmi, Kepresidenan Irak membantah tahu atau mendukung keputusan kontroversial pencantuman Hizbullah Lebanon dan Ansharullah Yaman dalam daftar teroris.
Fars melaporkan, Kantor Kepresidenan Irak pada hari Jumat 5 Desember mengumumkan, pihaknya tidak mengakui atau menyetujui keputusan apa pun yang diambil oleh Komite Pembekuan Aset Kelompok Teroris, Bank Sentral, atau lembaga terkait lainnya terkait pencantuman individu atau kelompok dalam daftar teroris.
Menurut Kantor Kepresidenan Irak, hanya undang-undang yang disetujui oleh Parlemen dan perintah resmi Presiden yang akan dikirim ke lembaga ini untuk ditandatangani dan dipublikasikan.
Kantor Kepresidenan Irak juga menyatakan bahwa tindakan terbaru terkait dengan Hizbullah Lebanon dan Ansharullah Yaman hanya diketahui melalui media dan jaringan sosial. Menurut Kantor tersebut, tidak ada informasi resmi atau dokumen yang diterima dalam hal ini.
Pernyataan ini dikeluarkan setelah Komite Pembekuan Aset Kelompok Teroris di Irak, yang terkait dengan Bank Sentral negara tersebut, baru-baru ini menerbitkan daftar yang mencantumkan Hizbollah Lebanon dan Ansharullah Yaman dalam kategori “kelompok teroris.” Komite itu mengeluarkan perintah pembekuan aset-aset gerakan tersebut. Daftar tersebut kemudian juga diterbitkan di surat kabar resmi Irak “al-Waqa’i’ al-Iraqiya”.
Penyebaran nama Hizbullah dan Ansharullah itu memicu gelombang reaksi ini di forum politik Irak. Banyak partai di negara tersebut mengecam keras tindakan tersebut.
Menyusul langkah tersebut, beberapa kelompok Irak pada Kamis malam menggelar demonstrasi di berbagai kota di selatan negara tersebut dan juga di Baghdad.
Beberapa jam setelah dokumen tersebut dipublikasikan, Pemerintah Irak mengeluarkan dua pernyataan. Badan Pembekuan Aset Organisasi Teroris awalnya menyatakan bahwa insiden tersebut hanyalah “kesalahan” dan “belum disunting sebelum dipublikasikan.”
Kantor Perdana Menteri Irak, Muhammad Shia al-Sudani, juga menegaskan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya telah mengeluarkan perintah untuk memulai penyelidikan mengenai masalah ini.
