Trump Cap Venezuela sebagai ‘Teroris’, Washington Lancarkan Blokade Minyak Total
POROS PERLAWANAN — Dilansir Al Mayadeen, Washington kembali menunjukkan wajah agresif imperialismenya. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump secara sepihak menetapkan Pemerintah sah Venezuela sebagai Organisasi Teroris Asing (Foreign Terrorist Organization/FTO) dan memerintahkan pemberlakuan blokade total terhadap sektor minyak negara Amerika Latin tersebut. Langkah provokatif ini semakin memperuncing ketegangan geopolitik dan membuka babak baru perang ekonomi AS terhadap Caracas.
Melalui pernyataan di platform Truth Social pada Selasa 16 Desember, Trump mengeklaim bahwa Venezuela “sepenuhnya dikepung” oleh armada laut terbesar yang pernah dikerahkan Washington di kawasan Amerika Selatan. Ia bersumpah akan terus memperketat blokade hingga Venezuela mengembalikan apa yang secara sepihak disebutnya sebagai “aset curian”, termasuk minyak, tanah, dan properti lain yang diklaim milik Amerika Serikat.
Trump menuduh Pemerintah Presiden Nicolás Maduro terlibat dalam berbagai kejahatan lintas negara, mulai dari terorisme, perdagangan narkoba, hingga perdagangan manusia. Dengan dalih tersebut, Gedung Putih mengumumkan blokade “total dan menyeluruh” terhadap seluruh kapal tanker minyak yang masuk dan keluar wilayah Venezuela, khususnya kapal-kapal yang telah dimasukkan ke dalam daftar sanksi sepihak AS.
Langkah ini secara luas dipandang sebagai eskalasi brutal perang ekonomi yang telah lama dilancarkan Washington untuk melumpuhkan Venezuela dan menggulingkan Pemerintahan yang menolak tunduk pada hegemoni AS. Penetapan Pemerintah berdaulat sebagai “organisasi teroris” juga dinilai sebagai preseden berbahaya yang mengabaikan hukum internasional.
Menanggapi tindakan tersebut, Venezuela secara resmi menuntut pembebasan segera awak kapal dan pengembalian muatan minyak yang disita oleh Amerika Serikat. Caracas menyebut insiden itu sebagai bentuk “pembajakan negara” yang dilakukan secara terang-terangan di laut lepas.
Dalam surat resmi tertanggal 16 Desember 2025 kepada Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Pemerintah Venezuela mengecam tindakan Militer AS sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan ancaman langsung terhadap tatanan maritim global.
Surat yang ditandatangani Menteri Luar Negeri Venezuela, Yván Gil mengungkap bahwa Militer AS pada 10 Desember telah menaiki sebuah kapal pribadi yang mengangkut minyak Venezuela di wilayah Karibia. Kapal tersebut disita, kargonya dirampas, dan awak kapal ditahan tanpa kejelasan nasib hingga kini.
Caracas menegaskan bahwa pengiriman minyak tersebut merupakan bagian dari aktivitas perdagangan internasional yang sah dan menekankan bahwa AS bertindak tanpa mandat Dewan Keamanan PBB. Pemerintah Venezuela menyerukan komunitas internasional untuk menghentikan pembajakan modern yang dilakukan Washington demi mempertahankan dominasi dan menguasai sumber daya negara lain.
