Pertemuan Doha Bahas Pasukan Internasional di Gaza Tanpa Kehadiran Israel dan Turki
POROS PERLAWANAN — Konferensi internasional di Doha yang membahas pembentukan pasukan stabilisasi internasional di Gaza digelar pada Selasa 16 Desember tanpa kehadiran perwakilan Rezim Israel dan Turki. Ketidakhadiran kedua pihak tersebut memunculkan tanda tanya terkait arah rencana multinasional di Gaza, sekaligus menyoroti ketegangan yang masih berlangsung antara Tel Aviv dan Ankara.
Kantor berita IRNA, pada Rabu 17 Desember, mengutip laporan media Zionis i24news yang menyebutkan bahwa Israel tidak diundang ke pertemuan tersebut, meskipun dalam beberapa bulan terakhir berupaya terlibat dalam perancangan struktur pemerintahan dan pasukan penstabil internasional di Gaza. Rencana tersebut dikaitkan dengan fase kedua inisiatif gencatan senjata Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dalam konflik Gaza.
Dalam pertemuan Doha, perwakilan tingkat menengah dari 32 negara membahas aspek operasional fase kedua rencana tersebut, termasuk struktur komando, lokasi penempatan pasukan, serta pedoman awal pelaksanaan. Koordinator Militer Israel di Pusat Komando Internasional Pemantauan Gencatan Senjata Gaza di Kiryat Gat, Yaki Dolph, hanya memberikan penjelasan melalui konferensi video.
Pemerintah Amerika Serikat menegaskan bahwa tidak diundangnya Israel tidak berarti mengabaikan posisinya. Seorang sumber Amerika mengatakan kepada i24news bahwa Israel tidak termasuk anggota pasukan internasional, meskipun tetap akan terlibat dalam mekanisme terkait.
Ketidakhadiran Turki juga menjadi sorotan. Padahal sebelumnya Washington mendorong peran Turki sebagai mediator gencatan senjata dan aktor potensial di Gaza. Namun, harian Haaretz melaporkan bahwa Israel telah mencegah undangan bagi Turki untuk menghadiri pertemuan tersebut. Menurut i24news hal ini menunjukkan bahwa veto Israel terhadap partisipasi Turki dalam pasukan stabilisasi telah diterima.
Meski demikian, dua diplomat regional menyatakan kepada media tersebut bahwa ketidakhadiran ini bukan akhir dari peran Turki. Amerika Serikat disebut masih menginginkan keterlibatan Ankara di Gaza. Perwakilan AS untuk Suriah sekaligus Duta Besar AS untuk Turki, Tom Barrack, sebelumnya menyatakan dukungannya terhadap partisipasi Turki dan menilai pasukan Turki dapat berkontribusi dalam meredakan ketegangan.
Amerika Serikat dilaporkan telah menghubungi 17 negara untuk berpartisipasi dalam pasukan stabilisasi, dengan target pengerahan sekitar 10.000 personel ke Gaza mulai tahun depan. Namun, seorang sumber keamanan Israel memperingatkan bahwa pelaksanaan fase kedua perjanjian gencatan senjata menghadapi hambatan serius, dan hingga kini belum ada negara yang menyatakan komitmen tegas untuk bergabung.
Sementara itu, surat kabar Israel Hayom melaporkan bahwa Italia dan Indonesia bersedia mengirim pasukan dengan syarat penempatan dilakukan di luar “Garis Kuning” serta tidak terlibat dalam konfrontasi langsung dengan Hamas.
Pertemuan Doha yang diprakarsai Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) tersebut difokuskan pada pembahasan struktur komando dan isu-isu operasional pasukan stabilisasi. Pejabat AS mengeklaim pasukan tersebut dapat mulai dikerahkan paling cepat pada Januari, dengan mandat yang tidak mencakup konfrontasi militer langsung dengan Hamas.
Sebelumnya, Axios melaporkan bahwa Pemerintahan Trump berada pada tahap akhir perancangan struktur pemerintahan baru untuk Gaza, sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB pada 17 November yang mengesahkan pembentukan pasukan stabilisasi internasional sementara.
