Hizbullah: Isu Persenjataan di Lebanon adalah Urusan Internal, Tekanan Militer Tak Bakal Efektif
POROS PERLAWANAN — Anggota Dewan Politik Hizbullah, Ghalib Abu Zainab menegaskan Amerika Serikat telah menyadari ketidakefektifan tekanan militer terhadap Lebanon. Ia menekankan isu persenjataan di wilayah utara Sungai Litani merupakan persoalan internal Lebanon dan tidak berkaitan dengan Israel. Dalam konteks ini, Hizbullah menyatakan dukungannya terhadap berbagai inisiatif Arab, termasuk yang diajukan Mesir.
Menurut Kantor Berita Tasnim pada Kamis 18 Desember, Anggota senior Dewan Politik Hizbullah, Ghalib Abu Zainab, dalam pernyataannya mengenai perkembangan terbaru di Lebanon serta undangan Mesir kepada para pemimpin Hizbullah, menyampaikan bahwa Lebanon telah memenuhi seluruh komitmennya dalam kerangka perjanjian gencatan senjata. Sebaliknya, Rezim Zionis, dengan dukungan Amerika Serikat, terus melanggar gencatan senjata dan belum melakukan penarikan pasukan sesuai kewajibannya.
Dalam wawancara dengan Russia Today, Abu Zainab menegaskan persoalan persenjataan di wilayah utara Sungai Litani sepenuhnya merupakan urusan internal Lebanon dan tidak memiliki kaitan dengan Israel. Ia menambahkan upaya perlucutan senjata yang didorong Amerika Serikat dan Rezim Zionis berbeda secara mendasar dari konsep monopoli senjata yang dibahas dalam kerangka internal Lebanon.
Ia juga menyoroti proyek Israel di Kawasan yang tidak terbatas pada isu senjata di Lebanon semata. Menurutnya, perang terhadap Lebanon bukanlah pilihan yang pasti bagi Israel, sementara hasilnya pun tidak dapat dijamin.
Pejabat Hizbullah tersebut menekankan Washington kini memahami tekanan Militer Israel tidak lagi menghasilkan dampak strategis. Atas dasar itu, Amerika Serikat dinilai mulai mengalihkan pendekatannya ke jalur dialog dan upaya meredakan ketegangan.
Terkait usulan Mesir dan undangan kepada para pemimpin Hizbullah untuk mengunjungi Kairo, Abu Zainab menyatakan Hizbullah menyambut baik setiap inisiatif Arab, khususnya yang berasal dari Mesir. Ia juga menyinggung upaya Prancis untuk memainkan peran di Kawasan, di tengah langkah Amerika Serikat yang berusaha membatasi pengaruh Paris.
Dua hari sebelumnya, Anggota Parlemen Lebanon dari blok Loyalitas kepada Perlawanan, Ihab Hamadeh mengumumkan undangan dari Mesir telah diterima oleh Hizbullah. Ia menyatakan keterbukaan terhadap berbagai usulan, meskipun situasi saat ini dinilai belum memungkinkan untuk menindaklanjutinya.
Hamadeh juga menyinggung perjanjian gencatan senjata yang disepakati lebih dari satu tahun lalu. Ia menegaskan perjanjian tersebut bukan hasil proses diplomatik semata, melainkan konsekuensi dari keseimbangan kekuatan yang dipaksakan kepada musuh setelah pertempuran “Auli al-Bas”.
Ia menegaskan senjata Perlawanan tidak akan pernah ditinggalkan atau dibatasi. Pembahasan mengenai persenjataan, menurutnya, hanya dapat dilakukan setelah tercapainya implementasi penuh perjanjian gencatan senjata dan dalam kerangka strategi pertahanan nasional Lebanon.
