AS Bernafsu Sita Kapal-kapal Venezuela, Tapi Minim SDM
POROS PERLAWANAN – Di saat Pemerintah AS di bawah kepemimpinan Donald Trump telah meningkatkan tekanan terhadap Venezuela dengan tujuan menyita kapal tanker yang dikenai sanksi, pengejaran selama beberapa hari terhadap kapal tanker yang terkait dengan Caracas menunjukkan. Angkatan Laut AS menghadapi keterbatasan serius dalam sumber daya dan tenaga kerja; situasi yang dapat menimbulkan tantangan praktis dalam implementasi kebijakan “blokade minyak” Washington.
Dilansir Fars, Angkatan Laut AS sedang menunggu bala bantuan untuk naik ke kapal tanker milik Venezuela dan menyitanya kapal tersebut jika diperlukan, seperti diwartakan Reuters dalam sebuah laporan, mengutip seorang pejabat AS dan sumber yang mengetahui masalah ini.
Kapal tersebut, yang diidentifikasi sebagai “Bella 1” oleh kelompok-kelompok maritim, telah menolak inspeksi dan naiknya personel Angkatan Laut AS. Karena alasan ini, misi tersebut kemungkinan akan diserahkan kepada salah satu dari dua tim khusus yang dikenal sebagai “Tim Respons Keamanan Maritim”; tim yang mampu mendarat di kapal dalam situasi semacam itu, termasuk turun dari helikopter dengan tali.
Pengejaran berhari-hari ini menyoroti kesenjangan antara keinginan Pemerintahan Donald Trump untuk menyita kapal tanker minyak yang dikenai sanksi di dekat Venezuela dan sumber daya terbatas dari lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan operasi tersebut, yaitu Garda Pantai AS (U.S. Coast Guard).
Berbeda dengan Angkatan Laut AS, Garda Pantai AS memiliki wewenang untuk mengambil tindakan penegakan hukum dan yudisial, termasuk penahanan dan penyitaan kapal yang dikenai sanksi AS. Awal bulan ini, Trump memerintahkan “blokade” terhadap semua kapal tanker minyak yang dikenai sanksi yang masuk atau keluar dari Venezuela; langkah yang menjadi bagian dari tekanan baru Washington terhadap Presiden Venezuela, Nicolás Maduro.
Garda Pantai AS telah menyita dua kapal tanker minyak di dekat Venezuela dalam beberapa pekan terakhir. Setelah penyitaan pertama pada 10 Desember, Jaksa Agung AS Pam Bondi merilis video berdurasi 45 detik yang menunjukkan dua helikopter dan personel bersenjata berpakaian kamuflase turun dengan tali ke atas kapal.
Dalam postingan yang diterbitkan pada Sabtu lalu di media sosial Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (lembaga yang menaungi aktivitas Garda Pantai) terdapat gambar-gambara yang menunjukkan personel Garda Pantai di dek kapal induk “Gerald Ford,” yang tampaknya sedang bersiap untuk menyita kapal tanker “Centuries,” kapal kedua yang disita.
Seorang pejabat AS yang enggan disebutkan namanya mengatakan, pasukan di atas kapal Ford merupakan anggota Tim Respons Keamanan Maritim. Namun pada saat itu, mereka terlalu jauh dari kapal tanker Bella 1 untuk melakukan operasi.
“Jumlah tim yang dilatih untuk operasi semacam ini terbatas,” kata Corey Ranslem, CEO perusahaan keamanan maritim Dryad Global dan mantan perwira Garda Pantai AS.
Departemen Keamanan Dalam Negeri AS tidak menanggapi permintaan komentar dari Reuters. Belum jelas apakah faktor lain juga terlibat dalam penundaan penyitaan kapal tersebut.
Ada juga kemungkinan bahwa Pemerintah AS pada akhirnya memutuskan untuk tidak menyita kapal tersebut. Gedung Putih telah menyatakan bahwa AS masih “aktif mengejar kapal gelap yang dikenai sanksi, yang merupakan bagian dari upaya ilegal Venezuela untuk menghindari sanksi.”
Garda Pantai merupakan salah satu cabang dari Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, namun beroperasi di bawah naungan Departemen Keamanan Dalam Negeri. Dalam beberapa bulan terakhir, AS telah mengerahkan pasukan militer yang signifikan di Laut Karibia, termasuk kapal induk, pesawat tempur, dan kapal perang lainnya. Menurut sumber terpisah, pesawat Osprey dan beberapa pesawat MC-130J juga telah dipindahkan dalam beberapa hari terakhir ke pangkalan Aguadilla di Puerto Rico.
Namun, Garda Pantai memiliki sumber daya yang jauh lebih terbatas. Selama bertahun-tahun. Garda Pantai telah menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kapasitas untuk merespons secara efektif berbagai misi yang semakin beragam, termasuk pencarian dan penyelamatan serta pemberantasan perdagangan obat bius.
Pada November lalu, lembaga ini mengumumkan, mereka telah menyita sekitar 49.000 pon obat bius, senilai lebih dari $362 juta, di Samudra Pasifik Timur.
Pada Juni silam, Komandan Garda Pantai AS. Laksamana Kevin Lunday mengatakan kepada anggota Kongres, “Angkatan Laut AS menghadapi krisis kesiapan operasional yang parah, dengan akar masalah yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu.”
Angkatan Laut AS telah mengajukan anggaran sebesar $14,6 miliar untuk tahun fiskal yang berakhir pada September 2026 dan akan menerima tambahan $25 miliar dari paket pajak dan pengeluaran yang dikenal sebagai “One Big Beautiful Bill Act.”
“Angkatan Laut AS belum pernah seburuk ini dalam 80 tahun terakhir, sejak berakhirnya Perang Dunia II. Tren penurunan kesiapan yang kita alami saat ini tidak dapat dipertahankan,” kata Lunday.
