Trump Ancam Tarif dan Militer: Greenland Kembali Jadi Target Agresi Imperialis AS
POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, ambisi ekspansionis Amerika Serikat kembali dipertontonkan secara terbuka. Presiden AS, Donald Trump melontarkan ancaman tarif terhadap negara-negara yang menolak rencana pengambilalihan Greenland oleh Washington, sebuah langkah yang menegaskan semakin kasarnya wajah imperialisme AS di bawah kepemimpinannya. Dengan dalih “keamanan nasional”, Trump tak segan menggunakan tekanan ekonomi bahkan bayang-bayang kekuatan militer untuk memaksakan kehendaknya.
Dalam pernyataan pada Jumat 16 Januari di Gedung Putih, Trump menyebut bahwa negara mana pun yang “tidak sejalan dengan Greenland” berpotensi dikenai tarif perdagangan. Ia secara terang-terangan mengaitkan ancaman tersebut dengan kebutuhan strategis Amerika Serikat. “Kami membutuhkan Greenland untuk keamanan nasional,” ujarnya, mengulang pola ancaman serupa yang sebelumnya ia gunakan terhadap impor farmasi Eropa.
Sejak kembali menduduki kursi presiden pada Januari 2025, Trump berulang kali menyatakan bahwa AS “sangat membutuhkan” Greenland, wilayah semi-otonom yang berada di bawah kedaulatan Denmark. Di balik retorika keamanan, kepentingan AS jelas mengarah pada penguasaan sumber daya mineral Greenland yang melimpah serta posisi strategisnya di kawasan Arktik. Trump bahkan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer, sebuah sinyal berbahaya bagi stabilitas internasional.
Untuk melunakkan agresi tersebut, Gedung Putih mengerahkan utusan khusus. Gubernur Louisiana, Jeff Landry, yang ditunjuk sebagai Utusan Trump untuk Greenland, menyuarakan optimisme bahwa “kesepakatan” dapat dicapai. Ia menegaskan bahwa Trump serius dengan tuntutannya dan menyebut Menteri Luar Negeri, Marco Rubio serta Wakil Presiden, J.D Vance akan terlibat langsung dalam negosiasi. Trump sendiri dikabarkan berencana mengunjungi Greenland pada Maret mendatang, kunjungan yang lebih menyerupai inspeksi kolonial ketimbang diplomasi setara.
Namun, perlawanan datang dari Eropa. Denmark dengan tegas menolak tuntutan tersebut. Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Rasmussen menyatakan bahwa akuisisi AS atas Greenland adalah “tidak mungkin” dan bertentangan dengan hukum internasional. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan pelanggaran kedaulatan, baik terhadap Denmark maupun rakyat Greenland sendiri.
Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen juga menolak tekanan Washington dan menekankan bahwa dialog serta diplomasi adalah satu-satunya jalan ke depan. Pernyataan ini mencerminkan sikap rakyat Greenland yang menolak dijadikan pion dalam perebutan geopolitik kekuatan besar.
Di tengah ketegangan, Denmark mulai meningkatkan kehadiran Militernya di Greenland. Dua pesawat militer dikerahkan untuk membawa pasukan tambahan, sementara latihan bersama bertajuk “Operasi Ketahanan Arktik” digelar bersama negara-negara NATO, termasuk Inggris, Prancis, Jerman, dan negara-negara Nordik. Presiden Prancis, Emmanuel Macron bahkan mengonfirmasi pengerahan aset darat, udara, dan maritim ke wilayah tersebut.
Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa ambisi AS terhadap Greenland tidak hanya memicu krisis diplomatik, tetapi juga meningkatkan militerisasi kawasan Arktik. Ancaman tarif, tekanan politik, dan intimidasi militer yang dilancarkan Trump memperlihatkan pola lama imperialisme dengan memaksakan kehendak menggunakan kekuatan, mengabaikan kedaulatan bangsa lain, dan menjadikan sumber daya global sebagai objek perampasan. Greenland kini berdiri sebagai simbol perlawanan terhadap arogansi kekuasaan global yang tak pernah benar-benar usai.
