Imam Salat Jumat Najaf Tanggapi Pedas Ocehan Trump
POROS PERLAWANAN – Imam salat Jumat di Najaf, Sayyid Sadrudin Qabanji, melancarkan serangan keras terhadap Presiden AS, Donald Trump dalam khotbah salat Jumat 30 Januari. Kritik tersebut sebagai tanggapan atas penolakan Trump terhadap pencalonan Pemimpin Koalisi Negara Hukum, Nouri al-Maliki untuk jabatan Perdana Menteri Irak.
Diberitakan Fars, Qabanji menyebut Presiden AS sebagai “sosok kurang ajar” dan mengatakan,“Irak tidak seperti beberapa negara di Kawasan yang Trump sebut ‘sapi perah’, atau seperti Eropa yang ia sebut sebagai ‘benua tua’. Rakyat Irak tidak akan pernah tunduk pada penghinaan dan memiliki tekad yang tak tergoyahkan.”
Pejabat Pemerintah AS, mulai dari Menteri Luar Negeri hingga Donald Trump sendiri, secara blak-blakan dan tanpa tedeng aling-aling menyatakan bahwa mereka akan menghukum Irak jika Nouri al-Maliki dipilih sebagai Perdana Menteri.
Baru-baru ini, Trump dalam postingan di Truth Social menulis: “Saya mendengar bahwa negara besar Irak mungkin sedang membuat kesalahan besar dengan memilih Nouri al-Maliki sebagai Perdana Menteri sekali lagi. Saat Maliki berkuasa terakhir kali, negara itu terjun ke dalam kemiskinan dan kekacauan total.”
“Kami tidak boleh membiarkan hal ini terjadi lagi. Karena kebijakan dan ideologi ekstremnya, jika dia terpilih kembali, AS tidak akan lagi memberikan bantuan apa pun kepada Irak. Jika kami tidak ada di sana untuk membantu, Irak tidak akan memiliki kesempatan untuk sukses, berkembang, atau merdeka. Jadikan Irak hebat kembali!”
Al-Qabanji melanjutkan dengan menekankan bahwa “Kerangka Koordinasi”, sebagai koalisi Syiah terbesar, kini hanya punya 2 pilihan terkait calon untuk jabatan ini.
“Pilihan pertama adalah menarik kembali keputusannya, yang berarti pengakuan atas hilangnya kedaulatan nasional. Pilihan kedua adalah mengelola dan menyelesaikan situasi ini secara diplomatis.”
Imam Jumat Najaf menggambarkan intervensi AS sebagai upaya untuk mematahkan tekad bangsa Irak.. dengan mengatakan,“Hari ini kita menyaksikan penolakan sosial yang luas, baik di kalangan elit dan partai-partai maupun di kalangan masyarakat umum, karena sikap ini merupakan pelanggaran terhadap privasi dan kedaulatan nasional Irak.”
