Pengakuan Tertutup Pejabat Senior Militer Israel Soal Korban Gaza Guncang Narasi Penyangkalan Rezim Zionis
POROS PERLAWANAN — Pengakuan tertutup dari seorang pejabat senior Militer Israel tentang jumlah korban di Gaza memunculkan titik balik dalam perang informasi yang berlangsung sejak agresi dimulai. Pejabat tersebut disebut mengakui sekitar 71.000 orang tewas di Gaza, angka yang selaras dengan laporan otoritas kesehatan setempat yang selama ini disangkal Israel.
Mengutip laporan Tehran Times pada Sabtu 31 Januari, selama berbulan-bulan Israel menuding bahwa angka korban warga Palestina dibesar-besarkan atau dimanipulasi. Namun perkiraan internal yang kini muncul justru mendekati angka yang sebelumnya mereka bantah. Situasi ini memperlihatkan satu hal mendasar: perdebatan soal korban bukan semata urusan akurasi, melainkan bagian dari upaya menghindari tanggung jawab.
Angka korban selama ini menjadi pusat narasi perang. Saat sebuah pemerintahan menolak angka-angka tersebut, penolakan itu secara praktis menutup biaya kemanusiaan yang menyertai konflik. Pengakuan jumlah korban, meski disampaikan secara tidak terbuka dinilai turut memperkuat kredibilitas laporan yang selama ini digunakan PBB, organisasi HAM, serta peneliti independen untuk memetakan skala kehancuran di Gaza sejak 2023.
Dalam konteks demografi, angka ini dinilai sangat besar. Dengan estimasi 71.000 korban jiwa, jumlah kematian setara dengan hampir tiga persen populasi Gaza dalam rentang dua tahun. Dalam perang modern yang melibatkan militer berteknologi tinggi, tingkat korban sipil setinggi ini dinilai luar biasa dan mendorong desakan pemeriksaan hukum internasional yang lebih ketat.
Otoritas kesehatan Gaza juga melaporkan kematian akibat kelaparan dan gizi buruk. Israel membantahnya, namun berbagai lembaga internasional mendokumentasikan kelangkaan makanan, air bersih, dan pasokan medis. Kondisi ini dikaitkan dengan pembatasan serta blokade yang berdampak pada aliran bantuan kemanusiaan. Dalam kerangka hukum humaniter internasional, kematian warga sipil akibat penahanan barang-barang esensial tidak dapat dipandang sebagai peristiwa insidental, melainkan konsekuensi yang dapat diperkirakan.
Upaya Israel menarik kembali pengungkapan tersebut dengan alasan bukan berasal dari “saluran resmi” dinilai mencerminkan tekanan politik internal. Patut dicatat, bantahan yang muncul tidak menyasar angka itu sendiri. Keheningan pada substansi korban dipandang sebagai sinyal bahwa skala penderitaan di Gaza diketahui, namun pengakuan terbuka dianggap berisiko secara politik.
Keselarasan estimasi korban juga membawa implikasi hukum. Jumlah korban tewas menjadi elemen penting dalam proses internasional, termasuk perkara di Mahkamah Internasional (ICJ) serta langkah-langkah hukum yang terkait dengan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Israel menolak proses tersebut, namun kesesuaian angka korban melemahkan klaim yang selama ini menuduh laporan-laporan kemanusiaan tidak dapat dipercaya atau dilebih-lebihkan.
Pada akhirnya, ketika angka-angka bertemu, narasi penyangkalan kehilangan fondasinya. Perkiraan internal Israel tidak semata-mata mengonfirmasi statistik, tetapi memperkuat realitas kemanusiaan yang dialami warga Gaza dan menambah tekanan internasional agar pertanggungjawaban ditegakkan.
