Tekanan Washington Gagal: Lindsey Graham Langsung Walk Out Usai Hizbullah Tak Dilabeli Teroris
POROS PERLAWANAN – Dilansir Al Mayadeen, campur tangan Amerika Serikat dalam urusan internal Lebanon kembali tersingkap ke ruang publik. Senator AS, Lindsey Graham secara demonstratif mengakhiri pertemuan dengan Panglima Angkatan Bersenjata Lebanon setelah gagal memaksakan narasi Washington yang menuntut Hizbullah dilabeli sebagai organisasi “teroris”. Insiden ini menjadi bukti terbaru bagaimana AS terus berupaya mengendalikan arah politik dan keamanan Lebanon sesuai kepentingan geopolitiknya.
Pertemuan yang berlangsung antara Lindsey Graham dan Kepala Pertahanan Lebanon, Jenderal Rodolphe Haykal, berakhir secara tiba-tiba ketika Graham secara langsung menanyakan sikap Militer Lebanon terhadap Hizbullah. Jawaban Haykal yang tegas bahwa Hizbullah tidak dapat diklasifikasikan sebagai kelompok teroris dalam konteks nasional Lebanon, memicu kemarahan senator hawkish tersebut. Tanpa basa-basi, Graham memilih meninggalkan forum dialog.
Melalui pernyataan di platform X, Graham menegaskan kembali posisi lama Washington, bahwa Hizbullah telah dimasukkan dalam daftar organisasi teroris oleh Pemerintahan AS, baik dari Partai Republik maupun Demokrat, sejak 1997. Ia bahkan menyerang legitimasi Angkatan Bersenjata Lebanon, menyatakan bahwa selama sikap tersebut bertahan, Amerika Serikat “tidak memiliki mitra yang dapat diandalkan” di Beirut.
Retorika Graham ditutup dengan keluhan khas imperialis, tuduhan “pembicaraan ganda” di Timur Tengah dan klaim bahwa terlalu banyak kepentingan AS yang dipertaruhkan.
Namun pernyataan tersebut justru menelanjangi kontradiksi mendalam dalam kebijakan luar negeri Amerika. Di satu sisi, Washington mengeklaim peduli pada stabilitas Lebanon, sementara di sisi lain secara terbuka mendukung agresi dan pendudukan Israel. Selama perang 2024 di Lebanon, AS tidak hanya memberikan dukungan politik, tetapi juga suplai militer mematikan kepada Tel Aviv.
Di bawah Pemerintahan Joe Biden, bom Mark 84 seberat dua ribu pon buatan Amerika digunakan dalam agresi Israel yang menargetkan pemimpin Perlawanan Islam, Sayyid Hasan Nasrallah, pada 27 September 2024. Serangan brutal itu meratakan sedikitnya enam bangunan dan menewaskan puluhan pemimpin senior Hizbullah, sebuah kejahatan perang yang disokong langsung oleh persenjataan AS.
Ironisnya, di saat yang sama Washington terus menyerukan pelucutan senjata Hizbullah, Amerika justru membatasi dan mengendalikan kemampuan militer Angkatan Darat Lebanon. Purnawirawan Kolonel dan analis militer Lebanon, Nidal Zahwi mengungkapkan bahwa selama bertahun-tahun AS dan sekutunya secara sistematis menghambat pengembangan persenjataan Militer Lebanon. Kesempatan memperoleh teknologi modern, meningkatkan kapasitas tempur, dan membangun kemandirian pertahanan sengaja diputus.
Zahwi menegaskan bahwa Washington memandang Militer Lebanon bukan sebagai institusi berdaulat, melainkan sebagai perpanjangan dari kehadiran Militernya di Kawasan. Ia menunjuk keberadaan salah satu pangkalan militer AS terbesar di Mediterania yang berlokasi di wilayah Hamat, Lebanon utara, yang dibangun tanpa koordinasi resmi dengan negara dan hanya melalui kesepakatan tertutup.
Ketergantungan ini, menurut Zahwi, menjadikan Militer Lebanon tak berdaya menghadapi agresi Israel. Ia mencontohkan insiden ketika seorang prajurit Lebanon menembaki drone Israel yang melanggar wilayah udara nasional. Respons Washington bukan dukungan, melainkan pembekuan pasokan amunisi selama hampir dua tahun.
Kesimpulannya tegas bahwa selama kendali Amerika terus mencengkeram, Angkatan Darat Lebanon tidak akan diberi kekuatan untuk melawan pendudukan. Dominasi teknologi Militer Israel, yang dilindungi dan dipersenjatai AS, tetap menjadi alat penindasan terhadap kedaulatan Lebanon dan perlawanan rakyatnya.