Iran Tegaskan Sikap di Dewan HAM PBB: Siap Hadapi Tekanan Militer dan Politik
POROS PERLAWANAN – Pemerintah Iran menegaskan komitmen mempertahankan kedaulatan nasional di tengah tekanan militer dan politik. Pernyataan itu disampaikan Wakil Menteri Urusan Hukum dan Internasional Kementerian Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa pada Senin 23 Februari.
Menurut laporan Kantor Berita Mehr, Gharibabadi menyatakan, “Rakyat Iran teguh menentang segala bentuk konspirasi terhadap Tanah Air mereka, baik militer maupun politik.”
Forum hari pertama juga dihadiri sejumlah menteri luar negeri, Sekretaris Jenderal PBB, Komisioner Tinggi HAM PBB, serta Presiden Majelis Umum PBB.
Sorotan pada Sanksi dan Konflik
Dalam pidatonya, Gharibabadi menyoroti dukungan negara Barat terhadap Irak selama perang delapan tahun pada 1980–1988. Menurut data yang disampaikan, konflik tersebut menimbulkan lebih dari 830.000 korban gugur dan terluka, termasuk korban senjata kimia.
Ia juga mengkritik sanksi sepihak terhadap Iran. “Hak rakyat Iran untuk hidup telah dilanggar akibat sanksi yang kejam dan ilegal,” ujarnya.
Gharibabadi menyinggung konflik bersenjata pada Juni 2025 yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Ia menyebut lebih dari 1.060 orang tewas dan sekitar 6.000 luka-luka dalam Perang 12 Hari tersebut. Dalam forum itu, Iran menilai Dewan Keamanan dan Dewan HAM tidak mengambil langkah tegas terhadap agresi.
Pernyataan juga diarahkan pada situasi di Gaza. Ia mempertanyakan sikap negara Barat terhadap korban sipil di wilayah tersebut dan menyebut angka korban mencapai ratusan ribu orang.
Kritik terhadap Mekanisme HAM
Iran menilai Dewan HAM kerap digunakan sebagai instrumen politik. Gharibabadi menyatakan lembaga tersebut terpengaruh kepentingan negara tertentu.
Ia juga merujuk sejarah panjang Iran dalam isu hak asasi manusia. “Piagam Silinder Cyrus dirancang di Iran lebih dari 25 abad lalu,” katanya, merujuk pada dokumen sejarah yang sering dikaitkan dengan gagasan awal hak asasi manusia.
Dalam bagian lain pidato, Iran mengkritik kelompok oposisi yang berbasis di luar negeri dan menuding adanya upaya destabilisasi. Gharibabadi menyatakan protes ekonomi berubah menjadi kekerasan akibat campur tangan pihak luar.
Menurut data resmi yang ia sampaikan, 3.117 orang tewas dalam rangkaian kerusuhan tersebut, termasuk 2.427 warga sipil dan aparat keamanan. Pemerintah Iran menilai sebagian laporan korban di media internasional tidak akurat dan bermotif politik.
Pesan Diplomasi dan Peringatan Regional
Di akhir pidato, Iran menyampaikan pesan terbuka kepada negara Barat. “Anda telah mencoba sanksi dan perang dengan Iran dan belum mencapai hasil apa pun. Sekarang saatnya merasakan diplomasi dan rasa hormat,” kata Gharibabadi.
Ia juga mengingatkan dampak konflik tidak akan terbatas pada satu negara. Ketegangan berpotensi meluas ke Kawasan jika konfrontasi berlanjut.
Pidato tersebut mempertegas posisi resmi Iran di forum internasional: mempertahankan integritas teritorial, menolak tekanan eksternal, serta mendorong penyelesaian melalui diplomasi.
