Hubungan Mesra UEA–Israel: Aliansi Strategis Lampaui Kepentingan Taktis
POROS PERLAWANAN — Rencana aneksasi Tepi Barat yang digagas Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu kembali menempatkan hubungan Uni Emirat Arab dan Israel dalam sorotan. Di tengah kritik terhadap kebijakan Israel atas Palestina, kemitraan Abu Dhabi–Tel Aviv justru menunjukkan konsolidasi yang semakin solid pada level geopolitik, ideologi, dan keamanan.
Analisis ini ditulis Dr. Andreas Craig dan dilansir harian Iran Kayhan pada Jumat 27 Februari.
UEA sempat menyampaikan penolakan terhadap aneksasi melalui Duta Besar untuk Washington, Yousef Al-Otaiba, lewat artikel berbahasa Ibrani. Namun dinamika hubungan bilateral memperlihatkan normalisasi tetap berjalan tanpa indikasi perubahan arah kebijakan Israel terhadap Palestina.
Jejak Normalisasi yang Konsisten
Interaksi kedua negara telah berlangsung jauh sebelum normalisasi terbuka. Sekitar 3.000 warga Yahudi bermukim di Abu Dhabi dan Dubai. Komunitas tersebut bahkan meluncurkan akun media sosial resmi, menandai fase baru keterbukaan sosial.
Sejak 2015, Israel memiliki misi resmi di Badan Energi Terbarukan Internasional di Abu Dhabi. Kunjungan pejabat berlangsung rutin. Hubungan ini kerap disebut sebagai “perkawinan demi kepentingan”, terutama dalam konteks menghadapi Iran.
Pada 2009, kedua negara melobi Amerika Serikat agar mengambil sikap lebih keras terhadap Iran. Koordinasi berlanjut dalam pertemuan Netanyahu dan Menteri Luar Negeri UEA, Abdullah bin Zayed Al Nahyan di sela Sidang Umum PBB 2012.
Serangan terhadap infrastruktur minyak Saudi pada 2019 mengubah kalkulasi keamanan Kawasan. Respons Washington dinilai terbatas. Negara-negara Teluk mulai menghitung ulang risiko konfrontasi langsung. Kepentingan strategis tetap penting, tetapi bukan satu-satunya perekat hubungan.
Konvergensi Ideologis
Kedekatan Abu Dhabi dan Tel Aviv juga bertumpu pada persepsi bersama terhadap Islam politik dan dampak Musim Semi Arab. Kedua pihak memandang kebangkitan Ikhwanul Muslimin serta kelompok Islamis sebagai ancaman terhadap stabilitas regional.
Dalam kawat diplomatik yang bocor, Presiden UEA, Mohammed bin Zayed Al Nahyan menyatakan, “Demokrasi yang lebih besar di kawasan ini akan menyebabkan kebangkitan Ikhwanul Muslimin, Hamas, dan Hizbullah dalam jangka pendek.”
Narasi stabilitas berbasis kontrol negara di Abu Dhabi menemukan irisan dengan pendekatan keamanan Israel. Skeptisisme terhadap transisi demokrasi di Kawasan membentuk fondasi kebijakan kontra-Revolusioner yang memperkuat titik temu strategis.
Dimensi Siber dan Militer
Israel turut berperan dalam penguatan kapasitas siber dan intelijen UEA. Perdagangan bilateral berkembang pada sektor pelayaran, investasi, serta penanganan pandemi. Namun sektor keamanan digital menjadi komponen paling strategis.
Perusahaan seperti NSO Group disebut terlibat dalam penyediaan teknologi siber. Veteran Unit 8200 Angkatan Darat Israel berkontribusi pada transfer keahlian teknis. Hubungan militer resmi terbatas pada latihan bersama dan berbagi intelijen, sementara kerja sama melalui perusahaan keamanan swasta berkembang lebih luas.
Laporan juga mencatat keterlibatan eks personel Militer Israel sebagai pelatih atau kontraktor keamanan di Yaman dan Libya. Di sisi lain, relasi Abu Dhabi dengan faksi Palestina seperti Fatah dan Hamas tetap kompleks dan sarat ketegangan politik.
Arsitektur Regional Baru
Kedekatan UEA–Israel semakin terlihat dalam konteks diplomasi Amerika Serikat pada era Presiden Donald Trump. Penasihat Gedung Putih, Jared Kushner memandang dukungan Abu Dhabi sebagai indikator penerimaan Arab terhadap inisiatif perdamaian Washington.
Meski rencana aneksasi belum terealisasi sepenuhnya, kerangka solusi satu negara yang didorong Kushner sejalan dengan konfigurasi geopolitik baru tersebut. Di dalam negeri, UEA tetap mempertimbangkan sensitivitas opini publik Arab. Namun arah kebijakan menunjukkan hubungan bilateral telah bergerak jauh melampaui koalisi taktis jangka pendek.
Aliansi ini membentuk konfigurasi keamanan baru di Timur Tengah. Faktor ideologi, intelijen, dan stabilitas rezim berdiri sejajar dengan kepentingan strategis menghadapi Iran. Dalam konteks tersebut, istilah “perkawinan demi kepentingan” tidak lagi cukup menjelaskan kedalaman relasi kedua negara.
