Iran Sebut Klaim Uni Eropa Soal Hukum Internasional ‘Puncak Kemunafikan’

POROS PERLAWANAN — Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei mengecam Uni Eropa atas kritik tentang pembatasan pelayaran di Selat Hormuz, menyebutnya sebagai “puncak kemunafikan” di tengah tudingan bahwa Blok tersebut membiarkan agresi terhadap Iran.

Pernyataan itu disampaikan melalui platform X, pada Sabtu 18 April, sebagai respons atas komentar Kepala Kebijakan Luar Negeri UE, Kaja Kallas yang menilai langkah Iran melanggar hukum internasional.

Baghaei menilai Brussels tidak konsisten. Di satu sisi mengkritik Teheran soal kebebasan navigasi, di sisi lain dianggap “memberi lampu hijau diam-diam” terhadap operasi militer Amerika Serikat dan Israel. Ia merujuk pada sikap sebagian negara anggota UE yang tidak menentang penggunaan wilayah udara mereka dalam operasi tersebut.

“Eropa gagal mempraktikkan prinsip yang mereka gaungkan sendiri. Retorika ‘hukum internasional’ mereka kini jatuh pada puncak kemunafikan,” ujar Baghaei.

Iran menutup akses Selat Hormuz bagi kapal yang terkait dengan pihak lawan dan sekutunya setelah eskalasi militer pada 28 Februari. Langkah itu mengguncang pasar energi global dan mendorong kenaikan harga bahan bakar.

Pada 7 April, Presiden Donald Trump mengumumkan jeda dua pekan dalam serangan, namun tetap melanjutkan tekanan maritim terhadap Iran. Teheran kemudian merespons dengan memperketat kontrol atas jalur strategis tersebut.

Baghaei menegaskan tidak ada aturan hukum internasional yang melarang negara pesisir mengambil langkah yang dianggap perlu untuk mencegah wilayahnya digunakan sebagai basis agresi militer. Ia juga menilai konsep “kebebasan transit tanpa syarat” tidak lagi relevan setelah kehadiran aset militer AS di sekitar Selat.

Dengan munculnya kritik tajam Teheran terhadap “kemunafikan” Brussels, isu kebebasan navigasi di Selat Hormuz kini menjadi titik tekan baru dalam konflik geopolitik yang lebih luas, dengan implikasi langsung terhadap stabilitas energi global.