Kritik Rencana Operasi NATO dan AS, Iran: Selat Hormuz Bagian dari ‘DNA Historis’ Kami
POROS PERLAWANAN — Rencana penggunaan pangkalan-pangkalan militer Eropa oleh Amerika Serikat untuk operasi di Selat Hormuz memicu kritik tajam dari kalangan strategis Iran. Langkah yang disebut telah mendapat persetujuan NATO itu dinilai tidak hanya memperlihatkan eskalasi militer Barat di Kawasan, tetapi juga mencerminkan melemahnya prinsip hukum internasional di hadapan politik kekuatan.
Dalam analisis yang dipublikasikan Fars News Agency pada Jumat 22 Mei, penulis Ardeshir Zabod Alizadeh menyebut rencana tersebut tidak memiliki dasar legitimasi hukum meski dibungkus narasi keamanan maritim dan kebebasan pelayaran internasional.
Tulisan itu menyoroti apa yang disebut sebagai kontradiksi dalam doktrin Barat tentang konsep “perairan bebas”. Selama ini, negara-negara Barat menempatkan Selat Hormuz sebagai jalur pelayaran internasional yang harus terbuka bagi lalu lintas global. Namun, menurut analisis tersebut, prinsip itu tidak dapat dijadikan alasan untuk mengancam keamanan negara pantai yang memiliki kedaulatan atas kawasan tersebut.
Berdasarkan konvensi internasional, sebuah negara dinilai memiliki hak membatasi atau melarang akses ke wilayah di bawah kedaulatannya apabila keamanan nasional berada dalam ancaman. Karena itu, keputusan Iran untuk mengontrol, bahkan menutup lalu lintas di Selat Hormuz dipandang sebagai bentuk hak pertahanan yang sah dan bagian dari kedaulatan negara.
“Selat Hormuz adalah bagian dari DNA historis kami”, tulis Alizadeh.
Analisis itu juga menempatkan isu Selat Hormuz dalam konteks sejarah panjang Iran sebagai salah satu peradaban tertua di Kawasan. Iran disebut memiliki akar sejarah hingga sekitar 7.000 tahun sejak era Elam kuno. Bahkan sebelum benua Amerika dikenal bangsa Eropa, Persia disebut telah memiliki sistem pemerintahan, diplomasi, dan kekuatan maritim.
Sebaliknya, Amerika Serikat digambarkan sebagai negara dengan sejarah nasional yang relatif muda, namun berusaha memainkan peran dominan dalam menentukan arah keamanan Timur Tengah.
“Ketika sebuah kekuatan yang baru muncul dalam sejarah modern memasuki persoalan negara yang akarnya menjangkau Persepolis dengan ancaman militer dan nuklir, itu bukan lagi politik, melainkan gertakan kekuatan muda terhadap peradaban tua yang berpengalaman”, tulisnya.
Menurut analisis tersebut, sejarah Amerika Serikat menunjukkan kepentingan utama Washington selama ini lebih bertumpu pada minyak dan kepentingan ekonomi dibandingkan pertimbangan moral.
Sementara Iran, disebut tetap mampu mempertahankan identitas dan kontinuitas peradabannya meski menghadapi berbagai invasi sepanjang sejarah, mulai dari Aleksander Agung hingga kolonialisme modern.
Tulisan itu juga menegaskan bahwa wilayah timur Selat Hormuz secara historis selalu berada dalam lingkup kedaulatan Iran. Tidak ada perjanjian internasional yang memberikan hak kepada kekuatan asing untuk menentukan nasib perairan tersebut.
Karena itu, keterlibatan Amerika Serikat yang berada ribuan kilometer dari Kawasan, dipandang bukan sebagai upaya menjaga perdagangan bebas, melainkan bentuk intervensi asing.
Analisis tersebut turut menyoroti keputusan NATO membuka akses pangkalan Eropa bagi operasi Amerika Serikat. Langkah itu dinilai berpotensi menyeret negara-negara anggota NATO menjadi pihak yang terlibat langsung dalam konflik regional.
“Penggunaan wilayah Eropa untuk menargetkan kepentingan Iran merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap Piagam PBB tentang larangan penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial negara lain”, tulis Fars News Agency.
Menurut tulisan tersebut, campur tangan Amerika Serikat dan Eropa di Selat Hormuz memperlihatkan bahwa kekuatan Barat tidak menghormati hak masyarakat Kawasan untuk menentukan keamanan dan masa depan mereka sendiri.
Pada bagian akhir, analisis itu menyebut tekanan militer terhadap Iran sebagai upaya kekuatan baru untuk menebar ketakutan terhadap sebuah peradaban tua. Namun, pengalaman sejarah panjang Iran dinilai telah membentuk keyakinan bahwa tidak ada dominasi kekuatan yang mampu bertahan selamanya.
Tulisan tersebut juga memperingatkan bahwa keputusan NATO membuka pangkalan Eropa bagi operasi Amerika Serikat dapat menyeret negara-negara Eropa ke dalam konflik yang lebih luas di Timur Tengah.
“Dunia tidak boleh membiarkan logika perang dan penjarahan mengalahkan prinsip kedaulatan nasional”, demikian penegasan analisis tersebut.
