Knesset Setujui RUU Pembubaran Parlemen Israel pada Sesi Pembacaan Pertama
POROS PERLAWANAN — Parlemen Israel, Knesset, pada Senin malam menyetujui rancangan undang-undang pembubaran parlemen dalam sesi pembacaan pertama tanpa satu pun suara penolakan. Jika disahkan pada tahap akhir, langkah itu akan membuka jalan bagi penyelenggaraan Pemilu dini antara September hingga Oktober 2026.
Laporan kantor berita IRNA pada Selasa 2 Juni yang mengutip harian Israel Yedioth Ahronoth menyebut rancangan pembubaran Knesset sebelumnya telah lolos pada tahap pendahuluan sekitar dua pekan lalu. Setelah disetujui dalam sesi pembacaan pertama, rancangan tersebut kini dikembalikan ke Komisi Urusan Internal Knesset untuk pembahasan lanjutan.
Sesuai prosedur legislasi Israel, rancangan itu masih harus melewati pembacaan kedua dan ketiga sebelum pembubaran parlemen dinyatakan resmi berlaku. Dalam tahapan tersebut, jadwal Pemilu baru juga akan ditentukan.
Berdasarkan isi rancangan, rentang waktu Pemilu dini diusulkan berlangsung antara 8 September hingga 20 Oktober 2026.
Ketua Koalisi Pemerintahan dari Partai Likud, Ofir Katz mengatakan komisi parlemen kemungkinan akan menetapkan tanggal Pemilu dalam pekan ini atau paling lambat pekan depan.
Dalam sidang yang sama, Wakil Direktur Komite Pemilihan Umum Israel, Dean Livni menyatakan pemyilu dapat digelar kurang dari 90 hari setelah pembubaran parlemen ditetapkan secara resmi.
Menurutnya, undang-undang tidak menentukan batas waktu pasti tentang penyelenggaraan Pemilu pascapembubaran Knesset. Namun, apabila jarak antara pembubaran parlemen dan hari pemungutan suara kurang dari 83 hari, Komite Pemilihan Umum wajib mengumumkannya secara resmi.
Livni juga memperingatkan kemungkinan munculnya kendala administratif apabila Pemilu dijadwalkan pada 15 September, karena berdekatan dengan rangkaian hari raya keagamaan Yahudi antara Tahun Baru Yahudi dan Yom Kippur. Situasi itu dinilai dapat mempersempit waktu penghitungan suara dan proses pengumuman hasil Pemilu.
Ia mengatakan Komite Pemilihan Umum kemungkinan akan meminta perubahan regulasi untuk menambah satu hari dalam proses pengumuman hasil apabila jadwal tersebut dipilih.
Di sisi lain, partai-partai Haredi atau Yahudi ultraortodoks disebut khawatir waktu Pemilu yang beririsan dengan momentum keagamaan dapat memengaruhi tingkat partisipasi basis pemilih tradisional mereka. Persoalan itu kini menjadi salah satu titik tawar-menawar politik antara partai koalisi dan oposisi.
Laporan tersebut juga menyebut sebagian besar partai koalisi maupun oposisi cenderung menginginkan Pemilu digelar pada awal September. Namun, Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, disebut berupaya mendorong penjadwalan hingga akhir Oktober agar bertepatan dengan momentum politik di Amerika Serikat.
Langkah itu dinilai memberi Netanyahu ruang lebih panjang untuk meredam tekanan politik domestik sekaligus mengonsolidasikan kembali posisi Partai Likud di tengah meningkatnya krisis internal Rezim Israel.
