Singgung Nasib Tragis Palestina, Walid Jumblatt Peringatkan Lebanon Tidak Terjebak Jalur Negosiasi dengan Israel
POROS PERLAWANAN – Mantan Ketua Partai Sosialis Progresif Lebanon, Walid Jumblatt memperingatkan bahaya memasuki proses negosiasi dengan Israel tanpa kerangka dan tujuan yang jelas. Ia menyerukan agar Lebanon mengambil pelajaran dari pengalaman perundingan Palestina yang menurutnya gagal menghasilkan penyelesaian yang adil dan berkelanjutan.
Dalam pernyataan yang diunggah melalui akun pribadinya di platform X dan dikutip kantor berita Fars pada Sabtu 6 Juni, Jumblatt menegaskan bahwa setiap proses perundingan harus sejak awal memiliki tujuan akhir yang jelas serta mekanisme yang terdefinisi.
“Proses negosiasi harus ditetapkan sejak awal dalam kerangka dan tujuan akhirnya”, tulis Jumblatt.
Politikus senior Lebanon itu juga menyampaikan kekhawatiran terhadap kemungkinan terulangnya pola perundingan yang menghasilkan pernyataan-pernyataan bersama yang saling bertentangan antara Beirut dan Washington.
Menurut Jumblatt, pengalaman Perjanjian Oslo menunjukkan bagaimana proses negosiasi dapat berubah menjadi tujuan itu sendiri tanpa menghasilkan penyelesaian nyata terhadap konflik yang berlangsung.
“Kekhawatiran kami adalah negosiasi berubah menjadi proses negosiasi demi negosiasi,” ujarnya.
Ia menilai pendekatan semacam itu berisiko memperpanjang krisis dan menciptakan konsekuensi politik yang merugikan bagi Lebanon.
Lebih lanjut, Jumblatt memperingatkan bahwa kelanjutan proses tanpa jaminan yang jelas dapat mengancam sebagian wilayah Lebanon selatan beserta warisan sejarah, identitas, dan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.
Ia membandingkan kondisi itu dengan pengalaman yang dialami rakyat Palestina selama beberapa dekade terakhir dan menegaskan pentingnya menjaga hak-hak nasional serta kedaulatan Lebanon dalam setiap kesepakatan yang mungkin dicapai.
Menurut Jumblatt, setiap perundingan yang melibatkan kepentingan strategis Lebanon harus disertai jaminan yang tegas agar tidak mengorbankan kedaulatan negara maupun hak-hak rakyat Lebanon di masa depan.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya perdebatan politik di Lebanon mengenai masa depan hubungan dengan Israel menyusul berbagai inisiatif diplomatik dan pembahasan tentang implementasi gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat.
