Ibarat Jatuh dalam Pelukan Iblis: Mengapa Pemerintah Lebanon Tidak Belajar dari Sejarah?

POROS PERLAWANAN – Kantor Berita Tasnim melaporkan, 48 jam telah berlalu sejak penandatanganan kesepakatan keamanan antara Pemerintah Lebanon dan Rezim Zionis; sebuah kesepakatan yang membuat Militer Israel akan tetap berada di wilayah pendudukan selatan Lebanon hingga ada “jaminan pelucutan senjata total terhadap Hizbullah.”

Sejak Kamis malam, gelombang protes dimulai dari pinggiran selatan (Dahiyeh) Beirut dan menyebar ke jalan Hamra, hingga kemarin pagi mencapai dinding istana Perdana Menteri di pusat kota Beirut. Para pengunjuk rasa mengulangi satu pertanyaan: Bagaimana mungkin Pemerintah, yang tidak mampu mempertahankan wilayahnya sendiri, menyerahkan keamanannya kepada kekuatan yang masih menduduki tanahnya?

Kesepakatan baru-baru ini, lebih dari sekadar dokumen diplomatik, dianggap sebagai kesalahan strategis dalam kebijakan luar negeri Lebanon. Pemerintah yang dalam 18 bulan terakhir, sejalan dengan kebijakan Washington, telah menciptakan banyak hambatan bagi perlawanan Hizbullah, kini secara resmi mengikat keamanan nasional kepada musuh yang rekam jejak kepatuhannya terhadap komitmen sudah jelas bagi semua orang. Namun pertanyaannya adalah: Atas dasar apa kepercayaan ini terbentuk?

Pelajaran Pertama: Suriah al-Jolani dan Pendudukan Israel

Kita cukup melihat perkembangan beberapa tahun terakhir di perbatasan timur Lebanon. Ahmad al-Sharaa, Kepala Pemerintahan sementara Suriah, yang sebelum berkuasa dikenal sebagai Abu Muhammad al-Jolani, pemimpin Haiat Tahrir al-Sham, selama berbulan-bulan berusaha menunjukkan wajah “moderat dan tenang” guna menarik simpati Amerika dan Israel. Apa hasilnya? Foto-fotonya dipasang di jalan-jalan Tel Aviv di samping para pemimpin Arab yang hadir dalam Perjanjian Abraham sebagai “teman Israel.” Namun di saat yang sama, jet-jet tempur Israel membom istana kepresidenan Damaskus. Tank-tank Israel memasuki desa-desa di selatan Suriah, menangkap warga Suriah, dan membawa mereka pergi.

Dalam hal ini, penguasa baru Damaskus bahkan tidak mampu merilis satu pun pernyataan keras terhadap pendudukan dan penculikan oleh Zionis. Dia diam agar tetap dianggap sebagai “teman” Israel dalam bayangannya sendiri. Hasilnya adalah hari ini, Israel tidak hanya di Golan, tetapi jauh di dalam wilayah Suriah kapan pun ia mau, tanpa menerima tanggapan serius dari Militer Suriah.

Tampaknya Pemerintah Lebanon saat ini mengulangi pola yang persis sama. Ia berpikir bahwa menerima zona aman dan melucuti senjata Perlawanan adalah kartu truf untuk menarik kepercayaan Barat dan Israel. Padahal Israel memiliki satu versi untuk “teman” dan “musuh”: melucuti senjata yang pertama, menduduki yang kedua, dan mempermalukan keduanya.

Pelajaran Kedua: 1982 dan Kelahiran Hizbullah

Pada September 1982, Militer Israel melakukan invasi hingga ke jantung Beirut. Pembantaian Sabra dan Shatila, dengan lampu hijau dari para komandan Israel dan dilakukan oleh milisi Falangis, menumpahkan darah lebih dari 3.000 warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak Lebanon dan Palestina.

Pembantaian keji ini terjadi ketika Hizbullah belum mengumumkan keberadaannya sebagai organisasi resmi hingga Februari 1985. Sel-sel awal Perlawanan Islam Lebanon terbentuk sebagai reaksi terhadap pendudukan tahun 1982 tersebut. Organisasi yang hari ini disebut sebagai ancaman internal pertama bagi keamanan Rezim Zionis adalah hasil langsung dari agresi yang saat itu hanya ditonton oleh Militer Lebanon tanpa melakukan perlawanan.

Ini adalah hubungan sebab-akibat yang sederhana: pendudukan Zionis melahirkan perlawanan. Namun kini Pemerintah Lebanon ingin menyingkirkan kekuatan antipendudukan, bukan Rezim Pendudukan. Hasil dari perimbangan ini sudah bisa diprediksi sejak sekarang: kekosongan keamanan; kekosongan yang tidak akan bisa diisi oleh Militer Lebanon dengan bantuan sepele sebesar 30 juta Dolar dari Amerika.

Menurut Undang-Undang Boikot Israel tahun 1955 di Lebanon, “negosiasi, interaksi, atau normalisasi hubungan apa pun dengan Israel adalah kejahatan.” Kesepakatan terbaru tidak hanya melanggar undang-undang ini, tetapi juga melanggar semangat kedaulatan nasional. Namun ironisnya, rezim yang dipercayai oleh Pemerintah Lebanon ini telah melanggar kesepakatan gencatan senjata sebelumnya ribuan kali dan telah melakukan pemboman di berbagai wilayah negara ini. Kapan pun mereka mau, mereka telah maju jauh ke dalam wilayah Lebanon. Sekarang, rezim yang selalu ingkar janji inilah yang menjadi “penjamin” keamanan Lebanon.

Sebagai balasan atas jasa Pemerintah Lebanon kepada Rezim Zionis ini, Amerika berkomitmen memberikan bantuan sebesar 30 juta Dolar kepada Militer Lebanon; jumlah yang seharusnya menjadi harga dan alat untuk melucuti senjata Perlawanan, yang selama puluhan tahun telah mempertahankan tanah Lebanon sendirian. Militer yang selama tahun-tahun ini, setiap kali Israel maju jauh ke dalam wilayah negara ini, memilih mundur, dan setiap kali pasukannya diserang, memilih diam, sekarang dengan 30 juta Dolar ingin menjamin “keamanan” melawan mesin perang Militer Israel dengan mengandalkan kebijakan pelucutan senjata Hizbullah.

Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa apa yang terjadi di jalan-jalan Beirut dalam 48 jam terakhir bukan sekadar protes politik, melainkan teriakan dari memori sejarah, memori yang ingat akan pendudukan 1982, tidak melupakan darah Sabra dan Shatila, dan telah melihat nasib al-Jolani di Suriah dengan mata terbuka. Memori ini tahu bahwa Rezim Zionis tidak mematuhi komitmen apa pun, “teman” dan “musuh” tidak ada bedanya bagi mereka. Satu-satunya logika mereka adalah maju di tengah kekosongan kekuasaan dan perlawanan.

Dalam kondisi seperti ini, Hizbullah, dengan sudut pandang apa pun, dianggap sebagai bagian dari tubuh politik dan sosial Lebanon. Selama pendudukan dan ancaman masih ada, senjata akan tetap berada di tangan Perlawanan. Hasilnya, diharapkan bahwa Pemerintah Lebanon, alih-alih berkonfrontasi dengan kenyataan ini, memperbaiki kebijakan tahun-tahun terakhirnya terhadap Perlawanan, menempuh jalan kerja sama dengan Hizbullah dengan tujuan menghidupkan kembali segitiga Pemerintah, Militer, dan Perlawanan. Maka mungkin saja, Pemerintah Lebanon, dengan tidak mengandalkan janji-janji dan Dolar Amerika serta zona penyangga Zionis, tetapi dengan mengandalkan kehendak suatu bangsa, akan mampu mengakhiri pendudukan tanah dan memulangkan tawanan ke Tanah Air.