Rudal dan Drone Iran Ubah Pangkalan Militer AS Menjadi “Artefak” Perang Dingin

POROS PERLAWANAN – Selama lebih dari tiga dekade, pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Teluk Persia menjadi simbol dominasi Washington sekaligus pilar arsitektur keamanan kawasan. Kini, fondasi itu mulai dipertanyakan. Gelombang serangan rudal dan drone Iran dalam konflik terbaru memperlihatkan bahwa jaringan pangkalan yang lahir dari doktrin Perang Dingin semakin kesulitan menghadapi wajah peperangan modern.

Dalam analisis yang diterbitkan Middle East Institute, profesor emeritus hubungan internasional di Bush School of Government and Public Service, Gregory Gause, menelusuri akar kehadiran militer AS di Teluk Persia hingga Perang Teluk 1990–1991, ketika Irak di bawah Saddam Hussein menginvasi Kuwait.

Seusai perang, Washington membangun jaringan keamanan baru di kawasan. Kuwait, Bahrain, dan Qatar menjadi lokasi pangkalan permanen, sementara Uni Emirat Arab, Oman, dan Arab Saudi membuka akses bagi pasukan AS untuk menggunakan fasilitas militer mereka.

Bagi negara-negara Teluk, kehadiran militer Amerika saat itu dipandang sebagai payung keamanan terhadap ancaman Irak maupun Iran. Strategi tersebut relatif efektif selama lebih dari 30 tahun. Meski demikian, kawasan tetap diguncang sejumlah serangan, mulai dari rudal Houthi ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab hingga serangan Iran terhadap fasilitas minyak Abqaiq dan Khurais pada 2019.

Ketika perang Israel-Iran meletus pada Juni 2025, Teheran masih menahan diri untuk tidak menyerang langsung negara-negara Teluk. Serangan yang diarahkan ke kawasan hanya berupa tembakan rudal simbolis ke Pangkalan Udara Al Udeid di Qatar.

Belakangan, sebagian kalangan di negara-negara Teluk mulai mempertanyakan apakah keberadaan pangkalan AS justru menjadikan wilayah mereka ikut terseret ke dalam konflik yang bukan pilihan mereka sendiri.

Gause menilai pandangan itu terlalu menyederhanakan persoalan. Menurutnya, pangkalan militer bukan penyebab hubungan keamanan antara Washington dan negara-negara Teluk, melainkan konsekuensi dari kemitraan strategis yang telah dibangun selama puluhan tahun.

Iran, kata Gause, juga pernah menyerang infrastruktur energi, bandara sipil, dan berbagai fasilitas lain di kawasan, terlepas dari ada atau tidaknya pangkalan militer Amerika.

Perubahan mendasar terjadi ketika Washington menggeser strateginya dari penangkalan menuju pendekatan yang lebih ofensif terhadap Iran. Pergeseran tujuan itu, menurut Gause, menghapus alasan bagi Teheran untuk terus menahan serangan terhadap instalasi militer AS di kawasan.

Penilaian serupa datang dari mantan Komandan CENTCOM, Jenderal (Purn.) Kenneth McKenzie. Menurutnya, Pangkalan Udara Al Udeid, markas utama CENTCOM di Qatar, telah berubah menjadi “monumen pemikiran lama” yang tidak lagi sejalan dengan realitas peperangan hibrida.

Jaringan pangkalan tersebut, jelas McKenzie, dirancang untuk menghadapi ancaman Uni Soviet pada era Perang Dingin, lalu disesuaikan bagi operasi kontra-pemberontakan setelah serangan 11 September 2001. Desain maupun lokasinya tidak pernah dipersiapkan menghadapi rudal balistik presisi dan drone yang kini menjadi tulang punggung kemampuan militer Iran.

Karena itu, McKenzie berpendapat markas utama CENTCOM semestinya ditempatkan lebih jauh dari wilayah Iran agar lebih sulit dipantau dan dijangkau.

Analisis itu diperkuat laporan Al Jazeera yang mengutip Andreas Krieg, dosen senior King’s College London. Menurut Krieg, sebagian besar pangkalan AS di kawasan dibangun untuk menghadapi roket, mortir, dan bom rakitan, bukan rudal balistik presisi dengan hulu ledak besar.

Sekitar 50.000 personel militer AS di Teluk beroperasi dari pangkalan tetap yang berada dalam jangkauan rudal dan drone Iran. Variasi lintasan, kecepatan, serta pola serangan membuat sistem pertahanan udara seperti Patriot dan THAAD menghadapi tantangan yang jauh lebih rumit dibanding ancaman yang menjadi dasar perancangannya.

Meski sebagian besar rudal berhasil dicegat, satu atau dua yang lolos sudah cukup menimbulkan korban jiwa dan kerusakan besar. Kenyataan itu memperlihatkan bahwa benteng yang selama ini dianggap kokoh ternyata memiliki kerentanan yang sulit disembunyikan ketika berhadapan dengan pola serangan generasi baru.

Sorotan terhadap kelemahan tersebut semakin menguat setelah serangan ke Pangkalan Tower 22 di perbatasan Yordania yang menewaskan tiga prajurit AS dan melukai puluhan lainnya. Insiden itu bahkan mendorong Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengakui adanya celah dalam sistem pertahanan negaranya.

Juru bicara CENTCOM, Kapten Tim Hawkins, mengatakan investigasi internal masih berlangsung. Menurut Hawkins, pasukan AS dan sekutunya memang berhasil mencegat puluhan rudal dan drone Iran. Namun hampir 100 personel AS tetap mengalami luka-luka dalam rangkaian serangan terbaru.

Presiden Donald Trump tetap mempertahankan keyakinannya terhadap kemampuan militer Amerika. Trump menegaskan sistem persenjataan AS merupakan yang terbaik di dunia dan menyatakan sebagian besar ancaman berhasil digagalkan. Pada saat yang sama, Trump menyalahkan kesalahan operasional pihak lain yang bertugas di lokasi serangan.

Sementara itu, Letnan Jenderal (Purn.) Yury Netkachev menjelaskan bahwa Iran menerapkan pola serangan berlapis. Rudal sederhana diluncurkan lebih dulu untuk mengalihkan perhatian radar, kemudian disusul rudal yang lebih canggih dengan kemampuan bermanuver pada 30–40 kilometer terakhir sebelum menghantam sasaran. Perubahan lintasan pada fase terminal inilah yang membuat sistem pertahanan udara kesulitan mengunci target.

Rangkaian perkembangan tersebut memperkuat perdebatan mengenai masa depan jaringan pangkalan militer AS di Teluk Persia. Infrastruktur yang dibangun berdasarkan logika Perang Dingin kini berhadapan dengan medan tempur yang telah berubah secara fundamental. Pangkalan-pangkalan yang selama puluhan tahun diproyeksikan sebagai benteng pertahanan kini justru dinilai semakin rentan menghadapi kombinasi rudal presisi dan drone yang menjadi wajah utama peperangan abad ke-21.