Upaya Trump dan Netanyahu Menyeret Suriah ke dalam Perang Melawan Hizbullah
POROS PERLAWANAN – Setelah Israel gagal mencapai target melucuti senjata Hizbullah melalui perang berkepanjangan di Lebanon, pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut mulai mengupayakan pembukaan front baru terhadap kelompok perlawanan itu melalui Suriah.
Analisis yang diterbitkan harian Kayhan pada Selasa (28/7/2026) menyebut perubahan politik di Damaskus pasca berkuasanya Ahmad al-Sharaa (Abu Muhammad al-Jolani) dipandang Washington sebagai peluang untuk melanjutkan strategi menekan Poros Perlawanan. Tekanan politik, keamanan, dan media terhadap pemerintahan baru Suriah pun meningkat agar Damaskus ikut berperan melemahkan Hizbullah, bukan memusatkan perhatian pada persoalan dalam negeri yang masih belum stabil.
Menurut Kayhan, tujuan Washington bukan menjaga stabilitas Suriah, melainkan memanfaatkan pemerintahan baru di Damaskus untuk menutupi kegagalan Israel menghadapi Hizbullah di Lebanon.
Jolani di Persimpangan
Meski berada di bawah tekanan Amerika Serikat, Ahmad al-Sharaa hingga kini belum membawa Suriah ke dalam konfrontasi langsung dengan Hizbullah.
Kayhan menilai sikap itu lahir dari perhitungan politik, bukan perubahan ideologi. Pemerintahannya masih bergulat dengan lemahnya kendali atas sejumlah wilayah, krisis keamanan, fragmentasi etnis dan sektarian, serta keberadaan berbagai kelompok bersenjata. Dalam situasi seperti itu, membuka perang melawan Hizbullah hanya akan menambah beban dan mengancam kelangsungan pemerintahan Damaskus.
Karena itu, Damaskus disebut memilih pendekatan yang lebih bersifat politik dan psikologis. Kayhan menunjuk pada berbagai laporan yang belum terverifikasi mengenai penyitaan pengiriman senjata, tuduhan terhadap Hizbullah, serta pemberitaan mengenai aktivitas di kawasan perbatasan. Langkah-langkah tersebut dipandang sebagai sinyal kepada Washington bahwa Suriah tetap bergerak sejalan dengan kepentingan Amerika, namun belum bersedia terlibat dalam perang terbuka.
Dilema Damaskus
Menurut Kayhan, apabila tekanan Amerika akhirnya mendorong Suriah berkonfrontasi langsung dengan Hizbullah, dampaknya tidak hanya akan dirasakan Lebanon. Suriah dapat kembali menjadi pusat konflik kawasan, memperburuk situasi keamanan, membuka ruang bagi bangkitnya kembali kelompok-kelompok ekstremis, serta memperdalam perpecahan politik di dalam negeri.
Keterlibatan dalam skenario tersebut juga akan memperkuat anggapan bahwa pemerintahan Damaskus lebih mengikuti agenda Washington dan Tel Aviv daripada mengutamakan kepentingan nasional Suriah. Persepsi itu dapat semakin melemahkan legitimasi politik pemerintah.
Pada akhirnya, Kayhan menyimpulkan bahwa kehati-hatian Damaskus mencerminkan mahalnya biaya politik dan keamanan dari rencana Amerika Serikat membuka front baru melawan Hizbullah. Karena itu, pemerintahan Ahmad al-Sharaa memilih memainkan politik keseimbangan: tetap mengirimkan sinyal positif kepada Washington melalui sejumlah langkah politik dan pemberitaan, tetapi menghindari keterlibatan langsung dalam perang yang dapat mengancam stabilitas negara maupun kelangsungan pemerintahannya.
