Akhirnya, Duta Besar Israel Diusir dari KTT Uni Afrika di Addis Ababa
POROS PERLAWANAN – Duta Besar Israel untuk Ethiopia, Aleli Admasu, diusir secara resmi dari ruang sidang pertemuan puncak Uni Afrika pada Senin 7 April, setelah sejumlah negara anggota menyuarakan keberatan keras atas kehadiran delegasi Israel dalam forum tersebut. Kejadian ini menandai kelanjutan dari ketegangan diplomatik terkait status “pengamat” Israel di Uni Afrika.
Menurut laporan Al Jazeera, pengusiran dilakukan atas dasar penolakan kolektif dari beberapa negara anggota utama Uni Afrika yang memprotes kebijakan agresif Israel terhadap rakyat Palestina, khususnya dalam konteks serangan militer intensif di Jalur Gaza dan pendudukan wilayah Tepi Barat.
Sumber dari Uni Afrika menyatakan bahwa perwakilan Israel tidak tercatat dalam daftar resmi undangan konferensi tingkat tinggi tahun ini. Keputusan untuk mengusir Duta Besar tersebut diambil setelah intervensi delegasi dari negara-negara seperti Afrika Selatan, Aljazair, dan Nigeria, yang menyampaikan keberatan resmi kepada Sekretariat Uni Afrika.
Latar Belakang Ketegangan
Ketegangan antara Israel dan Uni Afrika sudah berlangsung sejak 2021, ketika Komisi Uni Afrika secara sepihak memberikan status “pengamat” kepada Israel. Keputusan tersebut memicu protes dari sejumlah negara anggota, yang menilai langkah itu bertentangan dengan prinsip solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina yang selama ini menjadi komitmen historis Uni Afrika sejak era anti-kolonial.
Pada pertemuan puncak pada 2023, penolakan terhadap delegasi Israel juga terjadi. Dalam insiden kala itu, delegasi Israel dikawal keluar dari gedung pertemuan oleh petugas keamanan atas permintaan panitia konferensi.
Respons Israel dan Negara Anggota
Kementerian Luar Negeri Israel mengecam tindakan pengusiran ini dan menyebutnya sebagai “tindakan yang tidak diplomatis dan bertentangan dengan semangat kerja sama regional”. Namun, negara-negara seperti Afrika Selatan justru memuji langkah tersebut sebagai bentuk konsistensi Uni Afrika dalam menolak kebijakan apartheid dan pendudukan.
“Tidak ada tempat bagi negara yang terus melanggar hukum internasional dan melakukan kejahatan perang di tengah komunitas negara-negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia,” ujar salah satu diplomat senior dari Aljazair yang enggan disebutkan namanya.
Pengusiran ini juga terjadi di tengah gelombang protes global terhadap serangan Israel di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 30.000 warga sipil sejak Oktober 2023, termasuk ribuan anak-anak, menurut data PBB.
