Aksi Turun Jalan Rakyat Maroko Tuntut Kerajaan Usir Duta Besar Israel dari Rabat
POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, sebuah gerakan Islam skala besar di Maroko meminta Pemerintah untuk membatalkan normalisasi hubungan dengan Tel Aviv dan mengusir Duta Besar Israel dari Rabat.
“Kita harus menekan pihak berwenang dan lembaga negara di Maroko untuk menarik kembali perjanjian normalisasi yang disepakati dengan Israel, mengusir Duta Besar Israel [David Govrin] dari Rabat, dan memanggil kembali Duta Besar Maroko [Abderrahim Beyyoudh] dari Tel Aviv,” Kepala Gerakan Unifikasi dan Reformasi, Abdul Rahim al- Sheikhi mengatakan dalam pidatonya selama festival pemuda nasional pada Sabtu.
“Dukungan untuk perjuangan Palestina dalam menghadapi Pendudukan Israel bukan hanya demi membela Palestina, melainkan melindungi kami dari dampak normalisasi,” tambahnya.
“Israel, melalui normalisasi, berusaha untuk menyusup ke dalam sistem pendidikan dan outlet media kami untuk memalsukan peristiwa, menyebarkan narasi Zionis, melenyapkan perjuangan Palestina, dan memaksa orang-orang dan generasi kami untuk menerima ketidakadilan seperti itu.”
Kepala Gerakan Unifikasi dan Reformasi melanjutkan dengan mengatakan bahwa rezim pendudukan Israel akan terus menjadi musuh Maroko yang disembunyikan dengan kedok normalisasi.
“Bangsa Maroko harus menawarkan dukungan yang diperlukan untuk perjuangan Palestina dan pada saat yang sama menentang normalisasi. Faksi Poros Perlawanan Palestina telah mengganggu anggapan mereka yang mendukung normalisasi [dengan Israel], dan menghidupkan kembali perjuangan Palestina di antara negara-negara Arab,” kata Sheikhi.
Israel dan Maroko sepakat pada 10 Desember 2020 untuk menormalkan hubungan dengan Israel, dalam kesepakatan yang ditengahi Pemerintahan mantan Presiden AS, Donald Trump, menjadikan negara Afrika Utara itu negara Arab keempat sepanjang tahun 2020 yang mencapai kesepakatan normalisasi dengan rezim Tel Aviv. Fi antara mereka yang menormalkan hubungan dengan Israel pada 2020 adalah Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Sudan
Trump menyegel perjanjian dalam panggilan telepon dengan Raja Maroko Mohammed VI. Sebagai bagian dari perjanjian, Presiden AS saat itu setuju untuk mengakui “kedaulatan” Maroko atas wilayah Sahara Barat, yang menjadi pusat perselisihan dengan negara tetangga Aljazair.
Aljazair mengatakan keputusan AS “tidak memiliki efek hukum karena bertentangan dengan resolusi PBB, terutama resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Sahara Barat.”
Front Polisario yang pro-kemerdekaan juga menolak “dalam istilah yang paling kuat” sikap sepihak AS atas wilayah Gurun Sahara Barat yang disengketakan.
