Al-Jolani: Perjanjian Keamanan dengan Israel Merupakan Keharusan

POROS PERLAWANAN – Pemimpin kelompok penguasa Suriah, Abu Muhammad al-Jolani menyatakan bahwa perundingan dengan Israel dapat mencapai kesimpulan dalam beberapa hari ke depan.

Mengutip Al Jazeera pada Rabu 17 September, al-Jolani mengatakan kepada Reuters: “Perjanjian keamanan dengan Israel merupakan sebuah keharusan dan harus mencakup penghormatan terhadap wilayah udara serta integritas teritorial Suriah.” Ia menambahkan, jika kesepakatan tercapai, peluang perjanjian lanjutan terbuka, meski normalisasi hubungan tidak termasuk agenda saat ini.

Al-Jolani juga menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak memberikan tekanan kepada Damaskus untuk menyepakati perjanjian tersebut.

Sementara itu, media AS Axios melaporkan bahwa Israel telah menawarkan proposal rinci terkait perjanjian keamanan baru dengan rezim Suriah. Usulan itu mencakup peta dari barat daya Damaskus hingga perbatasan dengan Wilayah Pendudukan, serta rencana pembagian wilayah menjadi tiga zona keamanan berbeda. Dalam rancangan itu, keberadaan pasukan militer dan senjata berat di sepanjang perbatasan dilarang, sementara seluruh kawasan barat daya Damaskus dijadikan zona larangan terbang bagi pesawat Suriah.

Pertemuan membahas usulan tersebut digelar di London, melibatkan Menteri Luar Negeri Suriah, Assad al-Shaibani dan Menteri Urusan Strategis Israel, Ron Dermer, dengan kehadiran utusan AS untuk Suriah, Tom Barak. Axios menyebut diskusi itu berlangsung selama lima jam.

Seorang pejabat Suriah mengonfirmasi pertemuan tersebut kepada Al Jazeera. Ia menekankan bahwa tujuan dialog adalah menurunkan ketegangan sesuai perjanjian gencatan senjata tahun 1974. Delegasi Suriah, lanjutnya, menuntut Israel menarik diri dari Wilayah Pendudukan setelah 8 Desember serta menegaskan bahwa persatuan dan kedaulatan Suriah tidak dapat dinegosiasikan.

Pejabat itu menambahkan: “Perdamaian abadi hanya dapat dicapai dengan mengatasi akar ketegangan di Kawasan, khususnya pendudukan.”