POROS PERLAWANAN – Sumber-sumber media Yaman pada Minggu 17 April mengabarkan, AS secara resmi telah memulai intervensinya dalam urusan Aden.
Dilansir Fars, al-Khabar al-Yemeni melaporkan bahwa Washington secara resmi telah mengambil alih urusan Aden dari tangan Koalisi Saudi-UEA. Di saat bersamaan, Saudi juga mulai memulangkan para pejabat Pemerintahan Tersingkir ke Aden.
Situs Yaman ini juga mengabarkan, para pakar AS sudah mulai menata kondisi keamanan Aden demi kepentingan mereka. Para petinggi AS dilaporkan telah berbicara dengan para antek yang menguasai kota tersebut.
Aden berada dalam kekuasaan anasir yang disebut Dewan Transisi Selatan, yang berafiliasi kepada UEA. Al-Khabar al-Yemeni memberitakan, para petinggi AS membahas isu-isu keamanan, ekonomi, dan sosial Aden dalam pertemuan tersebut.
Sumber-sumber keamanan di Aden mengumumkan, sebuah pasukan AS telah masuk ke kota tersebut pada Sabtu lalu. Mereka menempatkan diri di Istana al-Maashiq, yaitu tempat kediaman para pejabat baru (Dewan Kepemimpinan Presiden).
Menurut sumber-sumber di atas, pasukan ini telah memanggil para antek dari pesisir barat dan menempatkan mereka di kawasan-kawasan strategis di pusat dan sekitar Aden. Tujuannya adalah mempersiapkan kepulangan Pemerintahan PM Muin Abdulmalik.
Berbarengan dengan perkembangan ini, Otoritas Politik dan Militer Kedubes AS telah berbicara dengan Wakil Wali Kota Aden, Muhammad Nasir al-Shadzili guna membahas masalah keamanan dan pelayanan.
Di akhir laporan, al-Khabar al-Yemeni menegaskan bahwa perkembangan ini menunjukkan, AS telah mengambil alih manajemen Aden, kota yang selama beberapa tahun terakhir diperebutkan oleh UEA dan Saudi.
Kantor berita Anadolu melaporkan, puluhan anggota Pemerintahan Yaman pro-Saudi telah tiba di Aden pada Minggu kemarin, “untuk memulai tugas mereka sesuai perundingan yang diadakan di Riyadh baru-baru ini”.
Dewan Kepemimpinan Presiden dibentuk di Saudi tanpa kehadiran Pemerintah Keselamatan Nasional yang bermarkas di Sanaa. Sanaa berkali-kali menegaskan tidak akan mengakui Dewan tersebut, sebab setiap solusi untuk Yaman harus dicari dan ditentukan di dalam negeri.