Dikenal Dekat dengan Rusia, Kenapa Iran Pilih Abstain terkait Resolusi PBB Soal Ukraina?

Share

POROS PERLAWANAN – Sidang Umum PBB telah mengesahkan draf resolusi usulan Kiev tentang “dampak kemanusiaan operasi militer Rusia di Ukraina”.

Resolusi ini disahkan setelah mendapatkan 146 suara setuju, 5 suara menolak, dan 38 abstain. Iran adalah salah satu negara yang memilih abstain.

Diberitakan Fars, Wakil Tetap Iran di PBB, Majid Takht Ravanchi memberi penjelasan kenapa Iran memilih abstain terhadap draf resolusi tersebut.

“Republik Islam Iran benar-benar mengkhawatirkan memburuknya kondisi kemanusiaan di Ukraina dan kawasan-kawasan sekitarnya. Iran mengulang kembali sikap prinsipilnya bahwa setiap perselisihan mesti ditangani secara damai sesuai aturan internasional. Iran juga menegaskan, semua pihak mesti menghormati sepenuhnya Piagam PBB dan hukum internasional, termasuk hukum kemanusiaan,” tutur Ravanchi.

“Republik Islam Iran menandaskan penghormatan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah semua negara, juga garansi keamanan bagi semua warga sipil dan infrastruktur sipil. Iran mengulang kembali desakannya untuk menghentikan segera konflik terbaru dan mengurangi ketegangan. Kami mengimbau semua pihak untuk mengatasi kekhawatiran mereka melalui dialog.”

“Kami meyakini, teks resolusi Sidang Umum saat ini mengandung frasa-frasa yang melampaui batasan situasi kemanusiaan di sana (Ukraina). Resolusi ini tidak memiliki mekanisme realistis untuk mengatasi aspek-aspek kemanusiaan dalam konflik.”

“Iran menegaskan bahwa esensi bantuan kemanusiaan harus selalu dijaga. Pemberian bantuan kemanusiaan harus murni didasari prinsip kemanusiaan dan netralitas. Kami juga mendesak agar semua pengungsi sipil segera dievakuasi secara aman dan sukarela dari kawasan-kawasan yang hancur.”

“Isu-isu kemanusiaan memiliki tempat tersendiri dalam kebijakan luar negeri Iran. Kami sekali lagi mengumumkan kesiapan untuk bekerja sama, berkoordinasi, dan memfasilitasi bantuan kemanusiaan untuk warga yang membutuhkan dalam konflik saat ini.”

“Selain mendukung perundingan antara kedua belah yang tengah berjalan, Pemerintahan kami kembali mengulang permintaannya agar sengketa ini segera diselesaikan secara damai sesuai hukum internasional,” pungkas Ravanchi.