POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, Gerakan Perlawanan Hamas Palestina mengutuk dengan keras keputusan Kementerian Luar Negeri Sudan untuk bergerak maju menuju normalisasi hubungan dengan Israel selama pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Israel, Eli Cohen yang berkunjung ke Khartoum, menyerukan para pejabat di negara Afrika Utara itu untuk membatalkan tindakan tersebut.
“Hamas percaya bahwa langkah ini bertentangan dengan sikap umum rakyat Sudan, yang menentang normalisasi hubungan dengan rezim pendudukan Israel dan mendukung perjuangan Palestina yang sah,” kata kelompok yang berbasis di Gaza itu dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Jumat.
“Perkembangan itu terjadi pada saat yang sama ketika pemerintahan sayap kanan Israel telah mengintensifkan kejahatannya terhadap bangsa Palestina dan membunuh 35 warga Palestina, termasuk wanita dan anak-anak, sejak awal tahun. Sementara rezim terus melanjutkan rencana perluasan permukiman kolonialnya serta penodaan situs suci Kristen dan Muslim,” kata Gerakan Perlawanan Palestina.
“Kami mengulangi penolakan kami terhadap semua bentuk normalisasi dengan rezim pendudukan Israel, dan menyerukan pihak berwenang Sudan untuk membatalkan keputusan tersebut, yang bertentangan dengan kepentingan saudara bangsa Sudan dan hanya akan melayani agenda Israel,” lanjut pernyataan itu.
Gerakan Perlawanan Jihad Islam juga mengecam pengumuman bahwa Israel dan Sudan telah menyelesaikan kesepakatan untuk menormalisasi hubungan, menekankan bahwa negara-negara Muslim dengan keras menentang pembentukan hubungan apa pun dengan rezim Tel Aviv.
“Sungguh memalukan bagi otoritas, bangsa, faksi politik, intelektual, dan elite Sudan untuk mengizinkan ekstremis dan fasis Zionis, yang menduduki kota suci al-Quds dan wilayah Palestina, untuk menginjakkan kaki di tanah Sudan,” Jubir Jihad Islam, Tariq Salmi mengatakan dalam sebuah pernyataan.
“Kami sangat yakin bahwa normalisasi hanya mewakili pejabat negara, dan bangsa-bangsa menolak normalisasi dan hubungan apa pun dengan entitas Zionis.
Kementerian Luar Negeri Sudan mengatakan setelah pertemuan antara Cohen dan timpalannya dari Sudan, Ali al-Sadiq bahwa “Telah disepakati untuk bergerak maju menuju normalisasi hubungan” antara Khartoum dan rezim Israel.
Sumber-sumber Pemerintah Sudan, yang berbicara tanpa menyebut nama, mengatakan bahwa perjalanan Cohen adalah bagian dari pertukaran kunjungan antara Sudan dan Israel untuk melakukan diskusi demi mencapai dan menandatangani kesepakatan normalisasi serta masalah militer dan keamanan.
Sudan setuju mengambil langkah-langkah untuk menormalisasi hubungan dengan Israel dalam kesepakatan tahun 2020 yang ditengahi oleh Pemerintahan mantan Presiden AS, Donald Trump, di samping perjanjian normalisasi antara Israel dan Uni Emirat Arab, Bahrain dan Maroko yang dikenal sebagai “Abraham Accords”.
Militer Sudan, yang telah memimpin negara itu sejak kudeta Oktober 2021, dianggap telah memimpin upaya untuk membangun hubungan dengan Israel.
Dalam perkembangan terpisah pada Kamis, Presiden Chad, Mahamat Idriss Deby Itno membuka Kedutaan pertama negaranya di Israel, empat tahun setelah kedua belah pihak memulihkan hubungan diplomatik, dalam sebuah langkah yang dilihat sebagai upaya Tel Aviv untuk melanjutkan sandiwara normalisasi di wilayah tersebut.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengatakan pada 2020 bahwa dia telah membahas “kemungkinan membuka Kedutaan” di al-Quds dengan delegasi Chad.
Pada Januari 2019, Netanyahu dan mantan Presiden Chad, Idriss Déby, ayah dari pemimpin saat ini, mengumumkan pembaruan hubungan diplomatik pada sebuah upacara di N’Djamena, Ibu Kota Chad.
Hubungan antara Israel dan Chad putus pada 1972 di tengah tekanan dari negara-negara Muslim Afrika.
Perang Arab-Israel pada 1967 dan 1973 menyebabkan sejumlah negara Afrika memutuskan hubungan dengan rezim pendudukan.