POROS PERLAWANAN – Dilansir Fars, seorang aktivis dan penulis satire Saudi, Ghanim al-Dawsari menyebut sistem monarki di negaranya sebagai “sistem perbudakan”.
Oposisi Saudi yang bermukim di London ini mengunggah cuitan bertepatan dengan peringatan hari nasional di Saudi. Ia menulis, ”Pada tahun 1865, (Abraham) Lincoln membebaskan para budak (menghapus perbudakan di AS). Namun 50 tahun setelahnya, seseorang bernama Abdulaziz datang dan memperbudak semua orang (di Semenanjung Arab). Dia lalu mencantumkan nama keluarganya (Dinasti Saud) sebagai nama untuk penduduk (kawasan) ini”.
“90 tahun setelah diseretnya orang-orang menuju perbudakan dan kehinaan, engkau akan menemukan orang yang merayakan ‘Hari Nasional ke-90’. Pada hakikatnya, ini adalah peringatan perbudakan,” lanjutnya.
Sementara itu, sekelompok warga Saudi yang menetap di Inggris dan AS mendeklarasikan pembentukan partai oposisi Kerajaan.
Dalam statemen yang dirilis Rabu kemarin, kelompok ini menamakan partai mereka “Partai Majelis Nasional.” Menurut mereka, tujuan partai ini adalah mengukuhkan demokrasi dalam sistem politik Saudi.
Kelompok oposisi ini menyatakan, usai terjadinya kebuntuan politik di Saudi, mereka memutuskan untuk membentuk partai ini. Mereka mengaku berusaha mencegah Saudi bergerak menuju gesekan dan kekerasan.
Menurut Euro News, meski kecil kemungkinan bahwa gerakan ini bisa menggulingkan sistem monarki terkuat di Dunia Arab, namun tetap saja ia bisa menjadi tantangan serius bagi Kerajaan Saudi, terutama di tengah turunnya harga minyak dan persiapan Riyadh untuk menjadi tuan rumah pertemuan G-20.
Salah satu pendiri partai ini adalah Abdullah al-Audah, putra dai ternama Saudi, Salman al-Audah. Salman kini dipenjara karena memprotes kebijakan para penguasa Saudi. Saat ini, Abdullah tinggal di AS dan menggunakan akun ayahnya di Twitter, yang memiliki jutaan follower, untuk menentang Riyadh.
Partai Majelis Nasional dibentuk pada hari Rabu kemarin, bertepatan dengan peringatan 90 tahun didirikannya Kerajaan Saudi di Hijaz dan Najd, yang mendapat sokongan Inggris dan aliansi Wahabi-Dinasti Saud.