POROS PERLAWANAN – Dilansir Fars, Menlu Iran Javad Zarif melalui cuitannya merespons kabar penolakan Sudan terhadap tawaran normalisasi hubungan dengan Israel.
“Berkat Mike Pompeo, akhirnya kami tahu barometer dihapusnya atau dicantumkannya sebuah negara dalam ‘Daftar Terorisme’ AS, yaitu menjalin hubungan dengan Israel”, cuitnya.
“(Israel yang merupakan) ancaman nuklir nomor satu di dunia, pelanggar HAM, penjajah, dan entitas teroris. Bagaimana bisa dunia menganggap serius kebijakan luar negeri AS?”imbuhnya.
Beberapa waktu lalu, Menlu AS mengunjungi Sudan pasca lawatannya ke Israel. Sejumlah media mengabarkan, tujuan utama kunjungan Pompeo adalah membicarakan dan menekan Sudan untuk menjalin hubungan dengan Rezim Zionis.
Dilansir Reuters, Menlu Sudan Abdalla Hamdok mengatakan kepada Pompeo, bahwa pemerintahnya tidak memiliki mandat untuk menjalin hubungan dengan Tel Aviv.
Menurut Hamdok, keputusan semacam itu harus menunggu hingga berakhirnya masa transisi di negara Afrika tersebut.
Sementara itu, publik Sudan dibuat marah oleh berita tawaran AS kepada Sudan untuk membayar ratusan juta dolar, sebagai imbalan agar negara ini dihapus dari daftar “negara pendukung terorisme”.
Harian Guardian mewartakan, AS berjanji akan menghapus nama Sudan dari daftar pendukung terorisme, asal Khartoum membayarkan 330 juta dolar kepada warga AS yang menjadi korban al-Qaeda.
Bocornya info ini memicu amarah para aktivis dan masyarakat Sudan yang hidup dalam kemiskinan. Seorang aktivis mengatakan, ”Kami telah melawan rezim (Omar Bashir) dan menggulingkannya. Tapi kini kami yang harus menanggung kesalahannya.”
Seorang penentang Rezim Omar Bashir menyatakan, semestinya AS harus segera menghapus Sudan dari daftar negara pendukung terorisme, begitu Bashir digulingkan.
Mantan Menhan Sudan, Hasan Abdurrahman mengungkapkan, di saat Osama bin Laden masih hidup, AS menolak tawaran Sudan untuk menyerahkan pemimpin kelompok ekstremis.
Berita Guardian soal permintaan kompensasi sebesar ratusan juta dolar AS dari Sudan juga ditanggapi Staf Menlu Iran, Rasoul Mousavi. Dia mencuit, ”Astaga, jika Anda membayarkan sesuatu untuk Donald Trump, Anda tidak akan dianggap teroris”.
“Dalam pemerintahan yang dipimpin Trump, segala sesuatu bisa diperjual-belikan”, lanjutnya.