POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, Ulama Syiah terkemuka Bahrain, Ayatullah Sheikh Isa Qassim menyerukan boikot terhadap pemilihan parlemen yang akan datang, mengatakan bahwa pemungutan suara palsu dimaksudkan untuk “membantai demokrasi”, saat rezim Al Khalifah yang berkuasa terus-menerus melakukan tindakan keras terhadap perbedaan pendapat.
Sheikh Qassim dalam sebuah posting yang diterbitkan di halaman Twitter-nya mengulangi seruannya kepada orang-orang dari semua lapisan masyarakat Bahrain untuk memboikot pemilihan, menyatakan bahwa partisipasi pemilih tidak akan menghasilkan konsolidasi demokrasi di Bahrain karena sebagian besar komunitas dikecualikan dari proses politik.
“Bagaimana mungkin memperkuat demokrasi [di Bahrain], sementara pemilihan awalnya dirancang untuk menghancurkannya? Ini adalah Pemilu yang pintunya tertutup bagi mereka yang mencari demokrasi,” tegasnya.
Ulama terkemuka itu menyoroti bahwa “Keputusan yang tepat adalah memboikot partisipasi dalam Pemilu mendatang. Dalam hal ini, demokrasi tidak akan sepenuhnya hilang dan kediktatoran tidak akan menjadi lebih terlembagakan.”
Sebelumnya, Sheikh Qassim telah menyatakan bahwa rezim Manama ingin mempertahankan cengkeramannya pada kekuasaan dan memperkuat tirani di Bahrain melalui surat suara yang diberikan dalam pemilihan.
“Pemilu di Bahrain hanya dimaksudkan untuk memperkuat tirani, dan orang-orang bermain di tangan rezim yang berkuasa dan diperlakukan sebagai mainan,” cuit ulama Syiah terkemuka itu pada 2 November.
“Apakah akal sehat mendikte partisipasi dalam pemilihan seperti itu?” dia bertanya.
Kelompok oposisi utama Bahrain, Masyarakat Islam Nasional al-Wefaq, telah menyerukan pemboikotan pemilihan parlemen mendatang di negara itu, di tengah meningkatnya represi politik dan tidak adanya reformasi yang berarti.
Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada 14 September, al-Wefaq menggambarkan boikot pemilihan 12 November sebagai tugas nasional, menekankan bahwa rezim Manama yang berkuasa mempertahankan kontrol mutlak atas proses pemilihan dan berusaha untuk memasang legislatif yang lemah, yang tugas utamanya adalah untuk memoles citra dinasti Al Khalifah yang korup dan menutupi pelanggaran hak asasi manusianya.
Dengan tidak adanya pemerintahan yang nyata, rezim Al Khalifah melanjutkan rezim otoriternya dengan memaksakan kehendak politik, ekonomi, keamanan dan sosialnya pada bangsa Bahrain, kata al-Wefaq.