POROS PERLAWANAN – Wamenlu Yaman, Husain al-Azzi pada Minggu 3 Juli kemarin melayangkan peringatan kepada Koalisi Saudi. Ia menyatakan, ada kemungkinan bahwa gencatan senjata di Yaman tidak akan diperpanjang.
Dikutip Fars dari al-Mayadeen, al-Azzi menegaskan bahwa jika kesepakatan tulus, komprehensif, efektif, tepercaya, dan meliputi semua aspek kemanusiaan-ekonomi tidak bisa diwujudkan lagi, maka tidak ada alasan untuk memperpanjang gencatan senjata bohongan.
Ia menyatakan, kesepakatan ini mesti mencakup devisa dari minyak dan gas. Al-Azzi menambahkan, jika kesepakatan semacam ini tidak terwujud, Tentara dan Komite Rakyat Yaman akan memulai kembali operasi pembebasan. Jika sudah dimulai, operasi ini tidak akan berhenti lagi.
Beberapa waktu lalu, al-Azzi menyatakan bahwa berdasarkan kesepakatan gencatan senjata yang diumumkan PBB, tiap hari harus ada dua penerbangan yang dilakukan dari bandara internasional Sanaa.
“Kami berharap (Koalisi Saudi) berkomitmen kepada masalah ini. Jangan sampai kami melihat lagi upaya untuk menghalang-halangi. Dengan demikian, kita dengan yakin bisa bergerak menuju perdamaian dan memulai hidup bertetangga secara baik-baik,” tegas al-Azzi.
Al-Azzi juga melayangkan peringatan kepada Koalisi Saudi-UEA, bahwa merusak gencatan senjata atau menghalang-halangi apa yang sudah disepakati dalam gencatan senjata sama saja dengan menyulut api perang lagi.
“Hal ini jangan sampai terjadi. Tak seorang pun manusia waras yang boleh membiarkan hal ini terjadi,” tegas al-Azzi.
Gencatan senjata pertama selama 2 bulan yang diawasi PBB telah dimulai sejak 2 April dan berakhir pada 2 Juni. Berdasarkan gencatan senjata ini, Koalisi Saudi mesti mengizinkan bandara Sanaa membuka sejumlah penerbangan, termasuk untuk membawa para pasien Yaman ke luar negeri, setelah diblokade selama 6 tahun. Namun dengan berbagai dalih, Koalisi Agresor tidak memenuhi janjinya.
Gencatan senjata menjanjikan 2 penerbangan komersial per pekan dari bandara Sanaa ke Yordania dan Mesir selama berlangsungnya gencatan senjata ini.
Salah satu dalih yang digunakan Koalisi Saudi untuk melanggar kesepakatan ini adalah persoalan paspor. Para sekutu Saudi sebelum ini tidak menerima paspor yang dikeluarkan Sanaa, hingga akhirnya pekan ini mereka baru bersedia menerimanya.