Beijing Sebut Tuduhan Trump Terkait Peretasan Hanya ‘Lelucon’ dan ‘Bermotivasi Politik’
POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, China menolak tuduhan “lelucon” dan “bermotivasi politik” oleh Presiden AS, Donald Trump bahwa Beijing telah terlibat dalam serangan siber besar-besaran yang menimpa Amerika Serikat.
Jubir Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin membuat komentar tersebut pada konferensi pers harian di Ibu Kota Beijing pada hari Senin, setelah Trump menunjukkan bahwa China mungkin menjadi sumber serangan siber yang meluas pada sektor militer, intelijen, dan lembaga keuangan Pemerintah AS.
Wang mengatakan bahwa pernyataan Trump tidak serius dan “kontradiktif”, menambahkan bahwa tuduhan Washington terhadap Beijing “selalu bernilai lelucon, karena motif politik.”
“AS telah mempolitisasi masalah keamanan siber, terus menyebarkan informasi palsu tanpa bukti konklusif… dalam upaya untuk menghancurkan citra China dan menyesatkan komunitas internasional,” katanya.
Dalam sebuah posting Twitter pada hari Sabtu, Trump meremehkan serangan dunia maya besar-besaran terhadap lembaga Pemerintah AS, mengatakan bahwa semuanya “di bawah kendali” dan tidak memperhatikan hasil analisis oleh pemerintahannya sendiri bahwa Rusia yang harus disalahkan.
Dia juga menyatakan bahwa Beijing “mungkin” terlibat, tanpa memberikan bukti apa pun.
Pernyataan Trump bertentangan dengan pernyataan sebelumnya oleh Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo dan beberapa anggota parlemen AS yang memberi keterangan tentang masalah tersebut.
Pada hari Jumat, beberapa agensi Pemerintah, termasuk Departemen Energi dan Administrasi Keamanan Nuklir Nasional, Departemen Keamanan Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, dan Departemen Keuangan, telah diretas sebagai bagian dari dugaan operasi spionase.
Perusahaan teknologi SolarWinds Corp, yang merupakan batu loncatan utama yang digunakan oleh para peretas, mengaku bahwa hingga 18.000 pelanggannya telah mengunduh pembaruan perangkat lunak yang memungkinkan peretas untuk memata-matai bisnis dan agensi tanpa diketahui selama hampir sembilan bulan.
Sementara itu, FBI, Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, dan Kantor Direktur Intelijen Nasional membentuk sebuah tim untuk mengatasi keadaan mendesak ini: Kelompok Koordinasi Siber Bersatu, untuk mengoordinasikan tanggapan Pemerintah terhadap serangan siber yang terus berkembang.
Pompeo menuduh Rusia berada di balik pelanggaran data ini, dengan mengatakan bahwa serangan tersebut “cukup jelas” adalah pekerjaan Moskow.
Banyak anggota parlemen AS juga menuduh Rusia terlibat dalam serangan siber terbaru dan menyerukan langkah-langkah kuat untuk mencegah upaya peretasan di masa depan serta tindakan pembalasan untuk mencegah gangguan semacam itu.
Kremlin, bagaimanapun, telah membantah terlibat dalam peretasan yang dilaporkan sedang berlangsung.
